Bab I: Hubungan Kerja Bab II: Outsourcing Bab III: Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Bab IV: Waktu Kerja, Istirahat, dan Hak Cuti Bab V: Pengupahan Bab VI: Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bab VII: Peraturan Perusahaan Bab VIII: Perjanjian Kerja Bersama Bab IX: Lembaga Kerja Sama Bipartit Bab X–XIV: Tenaga Kerja Anak, Asing, Pemagangan, Wajib Lapor, hingga Pemutusan…
Buku ini mengulas aspek hukum dari hubungan ketenagakerjaan—meliputi aspek hukum perdata maupun hukum publik. Topik-topik utama yang dibahas mencakup teori ketenagakerjaan, regulasi, implementasi hukum ketenagakerjaan dalam konteks hubungan industrial di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Struktur isinya terbagi menjadi delapan bab: Pendahuluan Para pihak dalam ketenagakerjaan …
Buku ini membahas dasar-filsafati dan prinsip hukum ketenagakerjaan serta sejarah perjuangan hak berserikat oleh buruh di Indonesia. Mulai dari teori dan filosofi hukum ketenagakerjaan, landasan prinsip hak asasi dalam hubungan kerja, bagaimana perkembangan hak berserikat dari periode awal kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Buku juga mengkaji masalah-masalah dalam pel…
buku ini membahas aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia: hubungan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja dan pengusaha, peraturan yang terkait ketenagakerjaan, perlindungan hukum pekerja, dan regulasi yang mengatur aspek-ketenagakerjaan
Buku ini menyajikan kajian mendalam terhadap penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary approach) dalam pengelolaan sumber daya ikan oleh Indonesia. Fokusnya mencakup aspek hukum internasional—terutama zona laut lepas—dan interpretasi terhadap asas "freedom of fishing" yang sering disalahpahami. Penulis menganalisis tantangan overfishing serta upaya adaptasi norma hukum dalam kerangka h…
Buku ini memberikan tinjauan hukum terkait isu disabilitas di Indonesia, khususnya membahas kerangka hukum yang ada dan kebutuhan revisi terhadap Undang-Undang Penyandang Cacat (UU No. 4 Tahun 1997) di era setelah ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) tahun 2006. Buku ini juga menyoroti pergeseran paradigma dari pendekatan “charity-based” menjadi “rights-based”, sert…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, selain kewenangan lain seperti sengketa lembaga negara, pembubaran partai, perselisihan pemilu (Pasal 24C UUD 1945). Hukum acara di Mahkamah Konstitusi memiliki corak, tata beracara, sistem pembuktian, dan alat bukti yang berbeda dibanding pengadilan perdata atau pidana. Bahkan, perkara pengujian undang-undang…
Buku ini mengkaji secara komprehensif aspek-hukum dalam perbankan terkait empat isu besar: pencucian uang, merger bank, likuidasi bank, dan kepailitan. Isinya membahas definisi dan dasar hukum tiap isu, aturan perundang-undangan di Indonesia, studi kasus nasional dan perbandingan internasional, serta perlindungan hukum untuk para pihak (nasabah, bank, pihak ketiga) dalam berbagai peristiwa ters…
Buku ini menyajikan pendekatan multidimensional dalam memahami konstitusi—tidak hanya sebagai teks hukum tertulis, tetapi juga sebagai produk relasi politik, budaya, dan kekuatan sosial, sehingga memberikan perspektif komprehensif terhadap konsep negara hukum.