Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No Per.5/Men/III/2009 tent…

Kumpulan peraturan ini mengatur penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri, mulai dari penyiapan calon TKI, pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan, hingga pemberian dan pencabutan izin bagi pelaksana penempatan TKI. Pengaturan mencakup persyaratan dan proses penyiapan calon TKI, ketentuan pembentukan serta operasional kantor cabang, persyaratan …

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Per…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menetapkan landasan hukum komprehensif untuk mengatur tata cara penempatan serta jaminan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Regulasi ini mengatur secara mendetail hak dan kewajiban calon pekerja, persyaratan kelembagaan pelaksana penem…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : PER. 19/MEN/V/2006 te…

Himpunan dua Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri serta program asuransi bagi TKI. Pengaturan mencakup mekanisme penempatan, perlindungan TKI, serta penyelenggaraan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang dialami TKI pada masa pra-penempatan, selama penempatan, dan pur…

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang 15 Tah…

Buku ini merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur penyempurnaan kebijakan dan penyelenggaraan transmigrasi, termasuk penempatan, pengembangan kawasan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan dan peningkatan kesejahteraan transmigran. Peraturan ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan transmigrasi yang terarah, terpadu, berkelanjuta…

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

60 Halaman ; 18 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344 PUS u

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER. 12/MEN/VIII/201…

Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…

Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian : Pe…

Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan mencakup pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur atau instansi vertikal serta penugasan kepada pemerintah daerah dan desa, termasuk tata cara penyelenggaraan, perencanaan dan pendanaan, pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan …

Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pera…

Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (2008) terbitan Pusat Humas Depnakertrans berisi kompilasi dua Peraturan Pemerintah. Dokumen ini memuat PP No. 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta PP No. 76 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Ker…

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, antara lain perencanaan tenaga kerja, hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja, hubungan industrial, serta pengawasan ketenagakerjaan. Peraturan ini bertujuan memberik…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Ta…

Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat memuat perubahan atas Permenakertrans No. PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenakertrans. Regulasi ini menyesuaikan fungsi serta kedudukan unit kerja, salah satunya memperjelas tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam koordinasi penyusunan rencana, ang…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP. 264/MEN/2004 …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.264/MEN/2004 mengatur pola karir dan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi instruktur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini disusun untuk mendukung pembinaan karir dan diklat instruktur PNS secara terstruktur dan sistematis serta menjamin pelaksanaannya pada berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Keputusan…

Manpower and Employement Situation in Indonesia

Buku Manpower and Employment Situation in Indonesia (Desember 2002) terbitan Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Depnakertrans RI menyajikan analisis situasi ekonomi dan ketenagakerjaan pascakrisis. Publikasi dwi-bahasa ini merinci pertumbuhan ekonomi, dinamika angkatan kerja, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran, hingga program pelatihan vokasi (BLK), pemagangan, pen…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini mengatur perubahan atas ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perubahan mencakup penataan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan peraturan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementeria…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Keselamatan dan Kese…

Kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia. Buku ini menghimpun berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan dan penerapan K3, serta dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Koleksi ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi pemerintah, pengusaha, pekerja, p…

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Re…

Instruksi Presiden yang mengatur kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Instruksi ini mengarahkan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI, serta mengatur koordinasi, pemantauan, dan pela…

Himpunan Peraturan Lembaga Non-Struktural (LNS) di Bawah Koordinasi Kementeri…

Himpunan peraturan yang mengatur keberadaan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, organisasi, serta tata kerja berbagai Lembaga Non-Struktural (LNS) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Koleksi ini memuat ketentuan hukum sebagai landasan penyelenggaraan dan koordinasi lembaga-lembaga tersebut dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, khususnya di bi…

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia …

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, meliputi tata cara seleksi calon hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, pendaftaran dan sanksi bagi arbiter hubungan industrial, pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, pembekalan akhir pemberangkatan TKI ke luar negeri, sanksi administratif dalam penemp…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Himpunan dua Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peraturan pertama mengatur tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara berjenjang, termasuk data kegiatan pemeriksaan, pelanggaran norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan ke…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasio…

Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasio…

Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2016 Jilid III

Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang memuat berbagai ketentuan dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tahun 2016. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, meliputi aspek hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan kompetensi, serta tata kelola …

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2016 Jilid II

Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang memuat berbagai ketentuan dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tahun 2016. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, meliputi aspek hubungan industrial, perlindungan dan penempatan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta administ…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2016 Jilid I

Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tahun 2016. Himpunan ini memuat ketentuan mengenai jaminan sosial bagi pekerja, standar dan kompetensi kerja, pelatihan kerja, penyelesaian kerugian negara, tunjangan hari raya, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan pekerja, pelayanan kesehatan, s…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pengaturan mencakup proses penempatan, persyaratan dan prosedur bagi calon TKI, pelaksana penempatan, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, serta perlindungan TKI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dalam peny…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2015 Jilid I

Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang memuat berbagai ketentuan dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tahun 2015. Himpunan ini menjadi sumber rujukan dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, meliputi aspek hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Penyusun…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2015 Jilid II

Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang memuat berbagai ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tahun 2015. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan dalam memahami kebijakan dan pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, meliputi aspek hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, penempatan tenaga kerja, serta penyelenggaraan administrasi ketenaga…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan yang memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengaturan ditujukan untuk menjadi acuan bagi unit kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara teratur, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penyelenggaraan, prosedur, standar pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bid…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2015 Jilid III

Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Himpunan ini memuat ketentuan mengenai pelayanan publik, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, penggunaan tenaga kerja asing, tata kelola aparatur sipil negara, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia d…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/V/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005–2009 merupakan pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Peraturan ini memuat visi, misi, kebijakan, program, serta sasaran strategis yang menjadi arah penyelenggaraan pembangu…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini menetapkan pedoman untuk melakukan diagnosis dan penilaian tingkat kecacatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pedoman mencakup berbagai bidang penyakit, antara lain kulit, neurologi, penyakit dalam, THT, psikiatri, ortopedi, paru, mata, serta penyakit akibat radiasi. Hasil diagnosis dan penilaian digunakan sebagai acuan dalam menentukan ting…

Profil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia : Membangu…

Buku ini merupakan publikasi yang memuat gambaran umum mengenai tugas, fungsi, kebijakan, dan program Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Publikasi ini menggambarkan upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kon…

Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan dan Ketra…

Terbitan ini memuat informasi dan himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Indonesia. Isinya berfungsi sebagai sumber informasi mengenai berbagai ketentuan hukum, kebijakan, dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan serta ketransmigrasian pada tahun 2006.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 321 …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Kerugian Negara dan Piutang Negara di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan pedoman dalam penanganan dan penyelesaian kerugian serta piutang negara di lingkungan kementerian. Keputusan ini mengatur tata cara penatausahaan, penetapan, penagihan, da…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan S…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip, jenis program, kepesertaan, pembiayaan, serta penyelenggaraan jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Peraturan i…

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Himpunan Peratu…

Buku ini merupakan kompilasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Buku ini memuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya sebagai landasan dalam penyelenggaraan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, pengupahan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Buku ini diharapkan …

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan Dan P…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan bagi pekerja, calon pekerja, perusahaan penempatan, pemerintah, dan pemangku kepentinga…

Suplemen peraturan ketenagakerjaan republik Indonesia : Lengkap dengan Daftar…

Dokumen buku referensi ketenagakerjaan bertajuk Suplemen Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia: Lengkap dengan Daftar Perusahaan Penerima Sertifikat SMK3 dan Zero Accident Award Tahun 2001 merupakan literatur hukum terpadu dan dokumentasi rekam jejak kepatuhan industri yang menghimpun regulasi ketenagakerjaan mutakhir pada masanya, dengan fokus utama pada penguatan Keselamatan dan Keseha…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan merupakan kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan untuk memudahkan pekerja, pengusaha, praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam memperoleh serta memahami ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk mengenai hubungan kerja, perlin…

Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia

Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia terbitan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ini menyajikan tiga regulasi pilar utama hubungan industrial, yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kompilasi ini mengatur hak berserikat, pembe…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan P…

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…

Himpunan Undang-undang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan Pasca Diundangkan U…

Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Himpunan ini disusun untuk memudahkan masyarakat, pekerja, pengusaha, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam memahami serta memperoleh rujukan mengenai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya terkait hubungan kerja, pengupahan, pe…

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tenta…

Buku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnaker (2019) memuat pedoman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Kemnaker. Diterbitkan sebagai penyempurnaan Permenaker No. 17 Tahun 2015 serta mandat UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, peraturan…

Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006

Buku Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006 yang diterbitkan oleh Depnakertrans RI mengulas sistem dan mekanisme baru administrasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pembahasannya merangkum tanggapan atas tiga perubahan utama: ratifikasi konvensi dasar ILO, iklim kebebasan berserikat, serta implikasi desentralisasi dan otonomi daerah. Buku ini menyajikan cakupan luas administrasi publik bidang …

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penyelesaian Per…

Buku ini merupakan kumpulan peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Himpunan ini memuat ketentuan mengenai jenis perselisihan serta mekanisme penyelesaian melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Penyusunan himpunan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dal…

Manpower Problems and Policy in Indonesia

Buku Manpower Problems and Policy in Indonesia karya Cosmas Batubara (Menteri Tenaga Kerja RI periode 1988–1993) terbitan Januari 1991 ini memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Buku berbahasa Inggris ini disusun sebagai rujukan autentik bagi pengamat, peneliti, dan pemangku kepentingan internasional. Pokok bahasannya mencakup pertum…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Penempatan dan Perlindungan Tena…

Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Himpunan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur proses penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta peran pemerintah dan pihak terkait. Buku ini diharapkan dapat menja…

Pengesahan ILO Convention 165 Concerning Revising Seafarers' Identity Documen…

Buku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention 185 Concerning Revising the Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958) ini dicetak ulang oleh Pusat Humas Depnakertrans RI (2008). Dokumen ini memuat pengesahan serta ratifikasi Konvensi ILO 185 guna memberikan perlindungan hukum, kemudahan iz…

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Buku ini memuat ketentuan mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan, memberikan, dan mengelola informasi secara transparan dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang b…