Berisi kompilasi hukum komprehensif yang memuat seluruh landasan regulasi dan ketentuan teknis pelaksaaan K3 di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan instrumen hukum yang terintegrasi bagi pengusaha, tenaga kerja, praktisi K3, serta pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menerapkan standar keselamatan di tempat kerja demi mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Buku referensi hukum bertajuk Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi merupakan literatur yuridis komprehensif yang mengkaji transformasi mendasar lanskap hukum perburuhan di Indonesia sejak bergulirnya era Reformasi, khususnya pasca-ratifikasi konvensi-konvensi dasar ILO dan pengundangan paket undang-undang ketenagakerjaan modern. Dokumen akademik ini membedah secara kritis pergeseran paradigma …
Buku ini membahas hukum ketenagakerjaan dengan fokus pada hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Pembahasan mencakup konsep hukum ketenagakerjaan dan hukum kerja, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, serta hubungan kerja antarnegara. Buku ini juga menguraikan berbagai peraturan perundang-unda…
Publikasi ini merangkum makalah dan diskusi dari seminar APO tentang sistem penguasaan/pemilikan lahan pertanian di kawasan Asia-Pasifik. Topik mencakup kerangka hukum dan kebijakan land tenure, reformasi agraria, hak sewa/garap, keamanan tenurial untuk petani kecil, serta implikasinya terhadap produktivitas dan investasi pertanian. Dihadirkan studi kasus negara anggota APO dan rekomendasi kebi…
Buku pedoman teknis dan panduan kebijakan nasional bertajuk Pedoman Pengembangan Jejaring Dan Sistem Kerjasama Gerakan Produktivitas Nasional menyajikan kerangka kerja strategis, kelembagaan, dan operasional dalam membangun sinergi lintas sektor guna mengakselerasi budaya serta kapasitas produktivitas di tingkat nasional. Fokus pembahasannya membedah arsitektur kelembagaan Gerakan Produktivitas…
Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi disusun oleh Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI atas pelaksanaan kegiatan di Bogor pada 27–28 September 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, serta berbagi pengalaman bagi petugas PPID dalam mengelola informasi dan dokumentasi. Melalui bimtek ini, Kemnaker berkomitme…
Berisi rekam jejak dan dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan kompilasi pemberitaan surat kabar secara sistematis. Dokumen ini menyoroti maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD, khususnya melalui penindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga periode Oktober 2018. Selain membahas penanganan ka…
Tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memerlukan standar pengelolaan komunikasi tertulis dan dokumentasi yang baik. Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ini menyajikan aturan baku mengenai penyusunan naskah dinas, wewenang penandatanganan, serta sistem pengelolaan arsip yang terintegrasi. Dokumen ini bertujuan untuk mencip…
Laporan Kinerja Tahun 2021 Kementerian Ketenagakerjaan RI ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian selama tahun 2021. Isinya memuat gambaran umum organisasi, meliputi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta potensi dan tantangan. Laporan ini juga menguraikan perencanaan kinerja berdasarkan Rencana Strategis …
Dokumen memori jabatan dan laporan pertanggungjawaban kepemimpinan bertajuk Memori Jabatan Wakil Presiden RI 2014-2019 M. Jusuf Kalla menyajikan rekam jejak strategis, catatan kebijakan, serta capaian kinerja Mohammad Jusuf Kalla selama mengemban amanat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pendamping Presiden Joko Widodo pada periode Kabinet Kerja. Fokus pembahasannya membedah pelaksanaan …
Laporan ini menyajikan hasil kajian biofisi dan sosial ekonomi pasca tsunami (26 Desember 2004) dan gempa bumi (Maret 2005) di sejumlah lokasi di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Studi ini dilakukan pada Agustus–September dan Desember 2005, dan mencakup enam wilayah fokus: Pulau Simeulue; Nagan Raya & Aceh Barat; Banda Aceh & Aceh Besar; Nias; Pidie; serta Aceh Utara & Lhokseumawe. Data sit…
Dokumen ini merupakan himpunan komprehensif yang menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan terkait SJSN—mulai dari undang-undang pokok (seperti UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS), peraturan pemerintah, hingga ketentuan pelaksana teknis lainnya. Publikasi ini dirancang untuk menjadi rujukan utama bagi pemerintah, penyelenggara jaminan sosial, akadem…
Laporan Kaleidoskop Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri 2017 menyajikan kilas balik rangkaian kegiatan, capaian kinerja, serta kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri sepanjang tahun 2017. Dokumen ini merangkum berbagai upaya pelaksanaan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), penguatan…
Pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian menuntut pembentukan citra positif Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui peran strategis Pusat Hubungan Masyarakat (Pusat Humas). Dokumen ini menguraikan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Humas 2010–2014 yang disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Melalui optimalisasi penyebaran informasi kebij…
Prosiding Uji Coba Pengembangan UKM yang Berwawasan Lingkungan (GPDP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. tahun 2001 menyajikan laporan pelaksanaan uji coba penerapan konsep produktivitas ramah lingkungan (Green Productivity) pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dokumen ini menguraikan latar belakang, maksud dan…
Bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Laporan ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai landasan hukum, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal.
Modul ini dirancang sebagai panduan bagi instruktur dan pengusaha dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di pedesaan. Pembahasannya mencakup konsep dasar pengelolaan usaha, strategi pengembangan dan pemasaran komoditi pedesaan yang efektif serta efisien, pemberian motivasi usaha, hingga peningkatan produktivitas demi menghadapi era Otonomi Dae…
Sebagai agen perubahan, pemuda memerlukan perencanaan pembangunan yang terarah dan didukung oleh data statistik yang akurat. Publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2014 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan ulasan komprehensif mengenai kondisi pemuda berdasarkan hasil Susenas 2014 dan Sakernas Agustus 2014. Publikasi ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan …
Pembangunan ketenagakerjaan yang efektif memerlukan data dan informasi yang akurat serta terintegrasi guna menghindari kesalahan perencanaan dan ketidaktepatan prioritas kebijakan. Dokumen ini menyajikan profil ketenagakerjaan yang komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 4.735.000 hektar, yang tersebar di 1.192 pulau (42 berpenghuni dan 1…
Prosiding ini menghimpun materi dan hasil pembahasan dari Workshop Pengembangan Lembaga Produktivitas Nasional Kerjasama APO yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Produktivitas T.K., Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. pada 7 November 2001 di Jakarta. Dengan mengusung tema "Optimalisasi Peran…
Buku ini memuat regulasi mengenai Peraturan Disiplin PNS yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Isi utamanya mencakup PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Perka BKN No. 21 Tahun 2010 sebagai juknis pelaksanaannya, serta PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Regulasi ini mencabut aturan lama (PP No. 30 Tahun 1980) untuk memperkuat kepat…
Buletin INFO DatinHiwas edisi Hari Anak Nasional ini diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI, untuk memperingati Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2019. Isinya membahas upaya penanggulangan pekerja anak di Indonesia, meliputi gambaran kondisi pekerja anak, data dan informasi terkait, serta langkah pemerintah dalam mencegah dan mengurangi keterliba…
Publikasi statistik ketenagakerjaan bilingual bertajuk Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia : Labor Force Situation in Indonesia Februari 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan data deskriptif, indikator estimasi, dan tabulasi silang mengenai kondisi pasar kerja nasional berbasis hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) semesteran periode Februari 2014. Fokus pe…
Publikasi statistik ketenagakerjaan bilingual bertajuk Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia : Labor Force Situation in Indonesia Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan data komprehensif, indikator estimasi, dan tabulasi silang mengenai struktur pasar kerja nasional berbasis hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2014. Berbeda dengan per…
memuat petunjuk pelaksanaan program Jejaring Informasi Pelatihan dan Produktivitas yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Lembaga dan Sarana, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 1998/1999. Dokumen ini disusun sebagai acuan operasional dalam pengelolaan dan penyampaian data/informasi terkait pelatihan kerja serta peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pemanfaat…
Buku ini menyajikan analisis komprehensif mengenai tingkat produktivitas di Kota Bekasi tahun 2019 yang ditinjau dari tiga dimensi: makro (regional), sektoral, dan mikro (melibatkan 35 perusahaan). Laporan ini berfungsi sebagai landasan strategis dan empiris untuk mengevaluasi kinerja ekonomi daerah, memetakan potensi sektor unggulan, serta menjadi acuan dalam perencanaan dan implementasi penin…
Berisi kumpulan peraturan yang mengatur perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil
Publikasi ini menyajikan indikator-ketahanan sosial berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa (PODES) 2014, meliputi kondisi geografi, demografi, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, politik dan keamanan. Selain itu termasuk identifikasi lokasi pemusatan/aglomersi wilayah desa/kelurahan terhadap beberapa indikator spesifik seperti: 1) Tingkat perlindungan …
Buku ini mengulas pentingnya peran bendaharawan pemerintah dalam konteks keuangan negara, terutama sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak dalam transaksi belanja yang menggunakan anggaran negara/daerah. Dengan menurunnya produktivitas belanja negara dan masih tercapainya penerimaan pajak di bawah target nasional, reformasi fiskal menjadi sangat penting. Dalam rangka itu, bendaharawan sebagai …
Buku ini dirancang sebagai pengantar yang menyeluruh untuk mahasiswa ekonomi pemula. Beberapa poin penting: Pendahuluan Menjelaskan konsep dasar ekonomi: permasalahan pokok perekonomian, produksi, barang dan jasa, serta produktivitas. Teori Makro (Pendapatan Nasional) Membahas pendapatan nasional: definisi, komponen, serta faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan distribusi pe…
Buku ini hadir seolah mengobati minimnya literatur studi Gerakan Sosial di Indonesia. Cakupan bahasan dalam buku ini diantaranya: konsep dan peta teoritik gerakan sosial; teori perilaku kolektif; teori gerakan sosial lama, teori gerakan sosial baru; konsep masyarakat sipil dan gerakan sosial; sampai praktik gerakan sosial di berbagai daerah.