Memuat acuan dan tata cara pengukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Pedoman ini menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, indikator, subindikator, serta metode penghitungan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Pengukuran mencakup sembilan indikator utama, yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, p…
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-28/MEN/1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja mengatur kerangka kelembagaan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta alur tata kerja resmi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja pada periode tersebut. Regulasi ini menjadi landasan operasional dalam menetapkan pembagian kewenangan, koordinasi antar unit kerja, serta tata kelola birokr…
Terbitan WIRATA menyajikan himpunan regulasi serta analisis hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pokok bahasan mencakup kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, perlindungan hukum awak kapal migran, aturan pembayaran Jaminan Hari Tua, dan akreditasi lembaga pelatihan. Selain itu, dikaji pula isu PHK akibat penolakan mutasi, perlindungan hukum mitra driver transportasi online, status …
Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…
Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat memuat perubahan atas Permenakertrans No. PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenakertrans. Regulasi ini menyesuaikan fungsi serta kedudukan unit kerja, salah satunya memperjelas tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam koordinasi penyusunan rencana, ang…
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan peraturan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementeria…
Buku ini merupakan kompilasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Buku ini memuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya sebagai landasan dalam penyelenggaraan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, pengupahan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Buku ini diharapkan …
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Binapenta (2010) terbitan Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berisi kompilasi regulasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Buku ini mencakup UU No. 39 Tahun 2004, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Keputusan Direktur Jenderal mengenai kebijakan perlindungan pra, selama, dan pur…
Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2011) menyajikan pengukuran evaluasi pencapaian pembangunan ketenagakerjaan di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Berdasarkan amanat Pasal 7 dan 8 UU No. 13 Tahun 2003, indikatornya mencakup sembilan aspek utam…
Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memuat alat ukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di tingkat daerah dan provinsi. Publikasi ini mengukur sembilan indikator utama, seperti perencanaan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas, hingga pengupahan. Buku ini…
Peraturan Menteri ini ditetapkan pada bulan April 2007 sebagai landasan hukum yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, mencakup penetapan struktur kelembagaan mulai dari tingkat kementerian, sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, badan-badan di lingkungan departemen, hingga unit pelaksana teknis di dae…
Dokumen Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.257/MEN/2003 merupakan instrumen hukum penataan kelembagaan yang memuat perubahan pertama atas Kepmenakertrans No. KEP.219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Regulasi ini dirancang untuk menyempurnakan struktur organisasi, rincian tugas pokok, fungsi, serta tat…
Keputusan ini memuat pedoman pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai dasar untuk mengetahui volume dan kebutuhan pekerjaan serta kesesuaian jumlah pegawai dengan beban tugas organisasi. Pedoman mencakup pengumpulan data pekerjaan, pengukuran beban kerja, perhitungan kebutuhan pegawai, serta pemanfaatan hasil analisis dalam penataan dan pengelolaan sumb…
Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…