Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : PER. 19/MEN/V/2006 te…

Himpunan dua Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri serta program asuransi bagi TKI. Pengaturan mencakup mekanisme penempatan, perlindungan TKI, serta penyelenggaraan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang dialami TKI pada masa pra-penempatan, selama penempatan, dan pur…

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang 15 Tah…

Buku ini merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur penyempurnaan kebijakan dan penyelenggaraan transmigrasi, termasuk penempatan, pengembangan kawasan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan dan peningkatan kesejahteraan transmigran. Peraturan ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan transmigrasi yang terarah, terpadu, berkelanjuta…

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

60 Halaman ; 18 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344 PUS u

Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian : Pe…

Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan mencakup pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur atau instansi vertikal serta penugasan kepada pemerintah daerah dan desa, termasuk tata cara penyelenggaraan, perencanaan dan pendanaan, pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan …

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, antara lain perencanaan tenaga kerja, hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja, hubungan industrial, serta pengawasan ketenagakerjaan. Peraturan ini bertujuan memberik…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini mengatur perubahan atas ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perubahan mencakup penataan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Himpunan dua Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peraturan pertama mengatur tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara berjenjang, termasuk data kegiatan pemeriksaan, pelanggaran norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan ke…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasio…

Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasio…

Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini menetapkan pedoman untuk melakukan diagnosis dan penilaian tingkat kecacatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pedoman mencakup berbagai bidang penyakit, antara lain kulit, neurologi, penyakit dalam, THT, psikiatri, ortopedi, paru, mata, serta penyakit akibat radiasi. Hasil diagnosis dan penilaian digunakan sebagai acuan dalam menentukan ting…

Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan dan Ketra…

Terbitan ini memuat informasi dan himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Indonesia. Isinya berfungsi sebagai sumber informasi mengenai berbagai ketentuan hukum, kebijakan, dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan serta ketransmigrasian pada tahun 2006.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.21/MEN/IX/2009 t…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas dan Permenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas daya saing sumber daya manusia sekaligu…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER 02/MEN/III/2008…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan pedoman teknis yang mengatur tata kelola, persyaratan, serta tata cara perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh korporasi maupun badan usaha di Indonesia. Regulasi ini membedah secara komprehensif mekanisme pengajuan dan pengesahan Rencana Penggunaan Ten…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 40 Halaman; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.021 PER

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/2009…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 40 Halaman; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.021 PER

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan Menteri ini mengatur tata cara pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai bagian dari prosedur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturannya mencakup ketentuan dan prosedur pengajuan serta pengesahan rencana penggunaan TKA oleh pemberi kerja. RPTKA menjadi bagian penting dalam mekanisme administratif sebelum tenaga kerja asing dapat digunakan oleh per…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Ti…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan payung hukum komprehensif yang dirancang untuk mencegah, menindak, dan memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak yang kerap menjadi kelompok paling rentan. Regulasi ini merumuskan secara tegas unsur-unsur tindak pidana perdagangan o…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/XII/2008 merupakan landasan yuridis dan pedoman operasional yang mengatur penyelenggaraan skema program asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai instrumen jaminan sosial dan mitigasi risiko migrasi ketenagakerjaan. Regulasi ini secara komprehensif merinci kewajiban perlindungan asuransi yang me…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan ini menetapkan tata cara penyusunan, pembakuan, dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pengaturan mencakup penyusunan rancangan standar oleh instansi teknis bersama masyarakat profesi, pembakuan melalui konvensi, kodifikasi, penetapan oleh Menteri, pembiayaan, serta peninjauan kembali standar. SKKNI digunakan sebagai acuan dalam pendidikan dan pelatihan pro…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan ini mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari, yaitu antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan makanan dan minuman bergizi, penjagaan kesusilaan dan keamanan di tempat kerja, serta penyediaan angkutan antar-jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 230/MEN/2003 Tentang Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP…

Keputusan ini mengatur akibat hukum terhadap pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara tidak sah. Ketentuan mencakup kriteria mogok kerja yang tidak sah, antara lain mogok yang bukan akibat gagalnya perundingan, tidak disertai pemberitahuan sesuai ketentuan, atau pemberitahuannya tidak memenuhi persyaratan. Mogok kerja yang tidak sah dapat dikualifikasikan sebagai mangkir dan diikuti meka…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan ini mengatur waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja/buruh pada perusahaan sektor energi dan sumber daya mineral yang beroperasi di daerah tertentu, termasuk daerah terpencil dan/atau lepas pantai. Pengaturan mencakup pilihan pola waktu kerja dan periode kerja, waktu istirahat, kerja lembur, pembayaran upah lembur, perubahan waktu kerja, serta kewajiban pelaporan pelaksanaan wakt…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP…

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang dilarang bagi anak karena dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral. Jenis pekerjaan berbahaya mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan mesin, alat berat, lingkungan kerja dengan bahaya fisik, kimia, dan biologis, serta pekerjaan dengan kondisi tertentu seperti konstruksi, pengolahan kayu, pengangkutan beban berat, pekerjaan di kap…

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang 15 Tah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

58 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.48 UND

Kliping berita ketenagakerjaan: Selasa, 2 April 2019

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

62 hlm.: 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

025.342 BIR k

Bimbingan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

13 hlm.: 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

354.9 BIR b

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi+89 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 PUS h

Himpunan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 89 hlm.: 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 PUS h

Peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 37 hlm.: 16 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 PUS p

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2009

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 20 hlm.: 15 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 PUS p

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang tenaga kerja

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

I, 46 hlm.: 15 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 PUS h

Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pint…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

57 hlm.: 15 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 PUS p