Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…
Himpunan dua Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri serta program asuransi bagi TKI. Pengaturan mencakup mekanisme penempatan, perlindungan TKI, serta penyelenggaraan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang dialami TKI pada masa pra-penempatan, selama penempatan, dan pur…
Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…
Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…
Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pengaturan mencakup proses penempatan, persyaratan dan prosedur bagi calon TKI, pelaksana penempatan, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, serta perlindungan TKI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dalam peny…
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk melakukan diagnosis dan penilaian tingkat kecacatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pedoman mencakup berbagai bidang penyakit, antara lain kulit, neurologi, penyakit dalam, THT, psikiatri, ortopedi, paru, mata, serta penyakit akibat radiasi. Hasil diagnosis dan penilaian digunakan sebagai acuan dalam menentukan ting…
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan bagi pekerja, calon pekerja, perusahaan penempatan, pemerintah, dan pemangku kepentinga…
Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia terbitan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ini menyajikan tiga regulasi pilar utama hubungan industrial, yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kompilasi ini mengatur hak berserikat, pembe…
Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di luar hubungan kerja (sektor informal, pekerja mandiri, atau bukan penerima upah). Regulasi ini membedah mekanisme kepesertaan sukarela, tata cara pendaftaran perseorangan m…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
Keputusan ini mengatur akibat hukum terhadap pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara tidak sah. Ketentuan mencakup kriteria mogok kerja yang tidak sah, antara lain mogok yang bukan akibat gagalnya perundingan, tidak disertai pemberitahuan sesuai ketentuan, atau pemberitahuannya tidak memenuhi persyaratan. Mogok kerja yang tidak sah dapat dikualifikasikan sebagai mangkir dan diikuti meka…
Peraturan ini menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang dilarang bagi anak karena dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral. Jenis pekerjaan berbahaya mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan mesin, alat berat, lingkungan kerja dengan bahaya fisik, kimia, dan biologis, serta pekerjaan dengan kondisi tertentu seperti konstruksi, pengolahan kayu, pengangkutan beban berat, pekerjaan di kap…
Buku ini membahas pengawasan ketenagakerjaan secara komprehensif sebagai suatu sistem untuk memastikan penerapan standar dan peraturan ketenagakerjaan. Pembahasan mencakup landasan, prinsip, fungsi, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, penegakan, organisasi dan manajemen sistem pengawasan, serta hubungan pengawasan dengan pemerintah, pengusaha, pekerja, dan lembaga terkait. Buku juga membahas p…
Buku Himpunan Peraturan Keselamatan Kerja merupakan kompilasi komprehensif landasan hukum, regulasi, dan standar operasional yang mengatur pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan industri dan tempat kerja di Indonesia. Literatur ini menghimpun payung hukum utama—mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, peraturan pemerintah, hingga berbagai …
Kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Buku ini menghimpun berbagai ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang disajikan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, perusahaan, t…
Himpunan peraturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. Buku ini memuat berbagai ketentuan mengenai penyelenggaraan dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja. Peraturan yang dihimpun menjadi acuan bagi pengawas ketenagakerjaan, perusahaan, tenaga kerja, dan pihak terkait dalam memastikan terpenuhinya hak s…
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 230/MEN/2003 Tentang Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…
Buku atau dokumen Modul Pendidikan: Strategi Aliansi II merupakan panduan instruksional lanjutan yang menyajikan kerangka kerja konseptual, analitis, dan praktis dalam merancang, mengeksekusi, serta mengelola kemitraan strategis (strategic alliances) antarentitas bisnis maupun organisasi. Modul ini mendalami tahapan krusial pascapembentukan aliansi, mencakup manajemen tata kelola kolaboratif, p…
Buku Kumpulan Perjanjian Kerjasama Bilateral Di Bidang Penempatan Kerja Dan Perlindungan TKI Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Negara Penempatan merupakan kompilasi komprehensif dokumen hukum dan kesepakatan diplomasi strategis yang menjadi landasan tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia. Literatur ini secara rinci memuat esensi Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian bil…
Dokumentasi hukum komprehensif yang memuat serangkaian regulasi dan landasan yuridis penyelenggaraan program pemagangan, baik di dalam maupun ke luar negeri. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman hukum yang terstruktur, jelas, dan mengikat bagi instansi pemerintah, penyelenggara pemagangan (LPK/SO), serta dunia usaha/industri dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi calon tenaga k…
Kompilasi regulasi yang menyajikan kerangka hukum pelaksanaan K3 di berbagai bidang teknis maupun medis. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman resmi bagi masyarakat industri agar dapat menerapkan norma K3 secara mandiri di tempat kerja guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Berbudaya K3. Selain itu, dokumen ini disus…
Panduan operasional dan praktis yang dirancang bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan serta pemangku kepentingan di bidang pengawasan kerja. Penyusunannya bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar, pedoman pemetaan masalah, serta petunjuk aksi nyata dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menghentikan keterlibatan anak dalam jenis pekerjaan yang membahayakan, eksploitatif, dan merugikan masa depa…
Kompilasi hukum komprehensif yang memuat kerangka regulasi penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman yuridis yang terintegrasi bagi pengusaha, pekerja, penyelenggara jaminan sosial, serta pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin pemenuhan hak-hak normatif dan perlindungan risiko sosio-ekonomi tenaga kerja.
Kompilasi dan acuan regulatif yang menyajikan landasan hukum serta ketentuan teknis pelaksanaan K3 di lingkungan kerja. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman komprehensif bagi pengusaha, pekerja, dan pengawas ketenagakerjaan dalam menerapkan standar keselamatan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
Acuan operasional dan instrumen kontrol hukum bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam mencegah serta mendeteksi praktik perdagangan orang (human trafficking) selama proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Penyusunannya bertujuan untuk memperkuat fungsi perlindungan hukum dan pengawasan menyeluruh guna meminimalisasi risiko eksploitasi, penipuan, perekrutan non-prosedural, serta pelang…
Dokumen direktori bilingual (Indonesia–Inggris) yang menyajikan informasi komprehensif mengenai profil seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pengembangan Produktivitas (BPP) berstatus Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan acuan resmi bertaraf internasional guna mempromosika…
Buku Informasi dan Pelatihan (2017) yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia disusun sebagai acuan standar dalam pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di seluruh lembaga pelatihan kerja nasional. Terbitan ini bertujuan untuk menjembatani kualifikasi tenaga kerja lokal dengan tuntutan industri modern melalui penyelarasan program pelatihan terhadap Standar Ko…
Merupakan regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan seleksi serta pemberian penghargaan bagi tenaga pelatih dan penggerak masyarakat berprestasi. Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan standar penilaian yang objektif, transparan, dan terukur dalam mengapresiasi kinerja, dedikasi, serta inovasi Instruktur dan PSM di tingkat daerah hingga nasional. Ruang lingkup pedoman mencakup kriteria persyar…
Landasan hukum utama yang mengatur keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja di Indonesia untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Regulasi ini menetapkan bahwa penyelenggaraan pelatihan kerja di lembaga pemerintah maupun swasta wajib berorientasi pada kebutuhan pasar kerja serta berbasis pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (S…
Kodifikasi komprehensif atas berbagai produk hukum dan ketentuan regulatif yang melandasi pelaksanaan pelatihan kerja serta peningkatan produktivitas di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman hukum yang terstruktur, sah, dan terintegrasi bagi para pemangku kepentingan
Panduan standar evaluasi untuk mengukur efektivitas, K3, dan kepatuhan regulasi perusahaan dalam menyelenggarakan program pemagangan. Buku ini disusun sebagai instrumen kontrol kualitas guna memastikan penyelenggaraan pemagangan di industri berjalan sesuai norma ketenagakerjaan dan tidak menyimpang menjadi eksploitasi tenaga kerja.
Panduan standar operasional bagi tim penguji dalam menyelenggarakan tahap seleksi wawancara bagi calon peserta pemagangan ke luar negeri. Pedoman ini disusun untuk menjamin proses rekrutmen yang objektif, transparan, dan terukur guna menjaring calon peserta yang tidak hanya memenuhi syarat fisik dan teknis, tetapi juga memiliki kesiapan mental, karakter, dan kedisiplinan tinggi.
Panduan pelatihan berbasis psikologi terapan yang dirancang untuk membina dan meningkatkan motivasi berprestasi (need for achievement) bagi tenaga kerja, calon wirausaha, serta aparatur. Modul ini bertujuan membentuk pola pikir berorientasi target, meningkatkan kepercayaan diri, dan menumbuhkan etos kerja produktif agar peserta mampu menghadapi tantangan pasar kerja maupun dunia usaha. Ruang li…
Acuan praktis dan terstruktur bagi instansi pemerintah, pembina produktivitas, serta dunia usaha dalam merancang dan menerapkan berbagai teknik efisiensi kerja. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja sistematis dalam mengidentifikasi pemborosan (waste), mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan nilai tambah pada proses produksi barang maupun jasa
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Kerja Program (RKP) Direktorat Bina Pemagangan Tahun 2011 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemagangan. Rencana kerja disusun untuk menetapkan arah, sasaran, prioritas, serta langkah-langkah pelaksanaan program guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemagangan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja.
Petunjuk pelaksanaan ini membahas tata cara pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi bagi calon peserta program pemagangan ke Jepang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses seleksi. Pedoman ini bertujuan mendukung pelaksanaan seleksi yang tertib, objektif, dan sesuai dengan ketentuan program pemagangan ke Jepang.
Petunjuk pelaksanaan ini membahas prosedur kesamaptaan dan tes ketahanan tubuh bagi calon peserta pemagangan ke Jepang. Materi mencakup tata cara pelaksanaan pemeriksaan kondisi fisik dan pengujian kemampuan serta daya tahan tubuh sebagai bagian dari proses seleksi. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan calon peserta memiliki kondisi jasmani yang memadai untuk mengikuti program pemagangan dan …
Pembangunan di bidang ketenagakerjaan khususnya Kesejahteraan Pekerja merupakan upaya menyeluruh dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja yang ditujukan kepada peningkatan, pembentukan dan pengembangan diri yang berkualitas dan profesional, sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan usaha pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan Pekerja. Disamping itu perm…
Buku ini membahas Kebijakan Three in One yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan keterkaitan antara lembaga pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja secara terkoordinasi dan b…
Grand Design Pemagangan Indonesia 2010–2025 memuat arah dan kerangka perencanaan penyelenggaraan program pemagangan di Indonesia. Dokumen ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mengembangkan pemagangan guna memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta mendukung pembangunan ketenagakerjaan.
Sistem informasi pasar kerja (IPK) di Indonesia saat ini masih bersifat parsial baik secara kelembagaan maupun fungsinya. Kebijakan yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah daerah karena berbagai alasan. Hal tersebut berdampak pada lemahnya sistem pendataan ketenagakerjaan di Indonesia. Pada prinsipnya, data ketenagakerjaan memiliki peranan…
Buku ini menyajikan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar pengawasan, perlindungan, dan perumusan kebijakan tenaga kerja. Pembahasan mencakup kondisi ketenagakerjaan, norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kebutuhan data yang akurat dan berkesinambungan. Informasi tersebut diharapkan mendukung penyusunan strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang lebih efektif…
Kajian Model Pelaksanaan Joint Inspection dalam Perlindungan Pekerja Maritim ini, bertujuan untuk mengetahui alternatif pengawasan norma ketenagakerjaan di sektor maritim. Kajian dilakukan dengan metode tinjauan pustaka dan wawancara serta diskusi dengan para narasumber terpilih. Industri di sektor maritim berbeda dengan industri pada umumnya, tempat kerjanya di atas kapal yang bergerak dari sa…
Kajian ini membahas optimalisasi sumber daya manusia Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui peran mediator, konsiliator, dan arbiter. Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan jumlah serta kualitas TPPHI, pembagian peran yang jelas, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan regulasi untuk mendukung penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara …
Kajian ini merupakan evaluasi dalam menjawab permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan yang menjadi lokus sumber informasi yaitu Cirebon, Cianjur, dan Sukabumi. Daerah ini terpilih karena merupakan daerah yang termasuk banyak mengirimkan PMI. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya para stakeholder terkait, baik perusahaan pene…
Modul Pengelolaan Resiko ini memuat berbagai informasi dasar yang dapat membantu dilaksanakannya pengelolaan resiko di tempat kerja. Selain itu, dalam modul ini pula dilengkapi panduan praktis yang dapat diterapkan di tempat kerja. Dengan penerbitan modul ini diharapkan menjadi masukan untuk pengembangan pengetahuan di bidang K3, juga dapat dipakai sebagai bahan ajar dasar serta panduan praktek…
membahas persoalan tenaga kerja migran dengan menempatkan kontrak kerja sebagai aspek utama dalam hubungan ketenagakerjaan. Kajian ini menguraikan karakteristik tenaga kerja migran, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, serta kedudukan kontrak kerja dalam memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kontrak kerja menjadi instrumen penting untuk mengatur jenis pekerjaan, upah…
Buku ini membahas kondisi tenaga kerja dan kesempatan kerja di Indonesia serta perkembangan kerja sama ekonomi di kawasan ASEAN. Kajian menyoroti pertumbuhan penduduk, pengangguran, investasi, dan perluasan lapangan kerja. Buku juga menguraikan berbagai bentuk kerja sama ekonomi antarnegara Asia sebagai upaya mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesempatan kerja.