Buku atau dokumen pedoman bertajuk Tenaga Kerja Istimewa merupakan literatur rujukan normatif dan praktis yang membedah kerangka hukum, kebijakan pelindungan, serta tata kelola pemberdayaan kelompok tenaga kerja yang memerlukan perlakuan dan proteksi afirmatif khusus dalam pasar kerja Indonesia. Istilah "tenaga kerja istimewa" dalam konteks hukum dan manajemen ketenagakerjaan nasional umumnya m…
Buku ini menguraikan pokok-pokok asas hukum perburuhan sebagai dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Materi membahas definisi hukum perburuhan, ruang lingkupnya, hubungan kerja dan industrial, sumber hukum perburuhan, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Laporan ini menyajikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN-PBPTA) pada tahap pertama (2002–2007), mencakup 2002–2004. Tujuannya: Mengumpulkan data dan informasi perkembangan pelaksanaan RAN-PBPTA (termasuk 2002–2004). Menggambarkan capaian implementasi selama periode tersebut
Buku ini membahas hak-hak karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak (termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) di Indonesia. Beberapa hal yang dibahas antara lain: Jenis-jenis hak yang seharusnya diperoleh oleh karyawan kontrak, seperti upah minimum, upah lembur, cuti, tunjangan, dan keamanan kerja. Kewajiban pengusaha terhadap karyawan kontrak serta ketentuan hukum yang mengatur kes…
Laporan Manpower And Employment Situation In Indonesia (Review In 2003) menyajikan evaluasi komprehensif mengenai kondisi pasar kerja Indonesia pada masa transisi pemulihan pasca-Krisis Finansial 1997/1998, menyoroti tantangan struktural penyerapan angkatan kerja di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Kajian ini membedah tren tingginya angka pengangguran terbuka, meluasnya sektor informal …
Profil Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) memuat profil para tenaga kerja pemuda yang mengembangkan usaha secara mandiri dan profesional, disertai informasi mengenai jenis usaha serta produk yang dihasilkan. Buku ini menggambarkan perjalanan dan tahapan pengembangan usaha, mulai dari perencanaan, proses produksi, hingga menghasilkan produk yang bernilai dan dapat dipasarkan. Profil…
Kajian ini membahas informasi mengenai produktivitas, khususnya produktivitas dalam bidang ketenagakerjaan. Pembahasan mencakup konsep dan kondisi produktivitas, faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja, serta informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan peningkatan produktivitas. Kajian ini menjadi sumber informasi untuk mendukung pengembangan kebijakan dan pro…
Buku Tenaga Kerja Unggul Dorong Daya Saing (2019) terbitan Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker RI memuat analisis data Sakernas BPS, Ditjen Binalattas, dan BNSP terkait pelatihan, pemagangan, sertifikasi profesi, hingga profil tenaga kerja di sektor paling produktif sebagai acuan kebijakan peningkatan kualitas serta produktivitas SDM.
Buku ini membahas konsep Produktivitas Ramah Lingkungan (Green Productivity/GP) sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Konsep yang diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization (APO) ini relevan diterapkan dalam sektor pariwisata yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, namun juga berpotensi menimbulkan pe…
Buku ini memuat berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Himpunan ini mencakup ketentuan mengenai kelembagaan dan koordinasi penempatan, pelayanan penempatan TKI, mekanisme penempatan ke luar negeri, serta perlindungan TKI melalui asuransi. Buku ini disusun sebagai bahan referensi bagi pemerintah, penyel…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menetapkan landasan hukum komprehensif untuk mengatur tata cara penempatan serta jaminan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Regulasi ini mengatur secara mendetail hak dan kewajiban calon pekerja, persyaratan kelembagaan pelaksana penem…
Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…
Peraturan ini mengatur perubahan atas ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perubahan mencakup penataan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang…
Instruksi Presiden yang mengatur kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Instruksi ini mengarahkan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI, serta mengatur koordinasi, pemantauan, dan pela…
Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…
Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…
Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pengaturan mencakup proses penempatan, persyaratan dan prosedur bagi calon TKI, pelaksana penempatan, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, serta perlindungan TKI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dalam peny…
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk melakukan diagnosis dan penilaian tingkat kecacatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pedoman mencakup berbagai bidang penyakit, antara lain kulit, neurologi, penyakit dalam, THT, psikiatri, ortopedi, paru, mata, serta penyakit akibat radiasi. Hasil diagnosis dan penilaian digunakan sebagai acuan dalam menentukan ting…
Buku ini merupakan publikasi yang memuat gambaran umum mengenai tugas, fungsi, kebijakan, dan program Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Publikasi ini menggambarkan upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kon…
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan bagi pekerja, calon pekerja, perusahaan penempatan, pemerintah, dan pemangku kepentinga…
Dokumen buku referensi ketenagakerjaan bertajuk Suplemen Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia: Lengkap dengan Daftar Perusahaan Penerima Sertifikat SMK3 dan Zero Accident Award Tahun 2001 merupakan literatur hukum terpadu dan dokumentasi rekam jejak kepatuhan industri yang menghimpun regulasi ketenagakerjaan mutakhir pada masanya, dengan fokus utama pada penguatan Keselamatan dan Keseha…
Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Himpunan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur proses penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta peran pemerintah dan pihak terkait. Buku ini diharapkan dapat menja…
Buku Penyusunan Peta Data Pengangguran (Buku II) terbitan kerja sama Departemen Tenaga Kerja RI dan Badan Pusat Statistik (1999) menyajikan himpunan data statistik pengangguran di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Disusun sebagai respons dampak krisis ekonomi, buku ini merinci indikator penduduk usia kerja, angkatan kerja, penganggur penuh, hingga penganggur tidak penuh menurut…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Binapenta (2010) terbitan Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berisi kompilasi regulasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Buku ini mencakup UU No. 39 Tahun 2004, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Keputusan Direktur Jenderal mengenai kebijakan perlindungan pra, selama, dan pur…
Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014 terbitan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kemnakertrans RI menyajikan alat ukur evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Berdasarkan Kepmenakertrans No. 166 Tahun 2014, pengukuran ini mencakup sembilan indikator utama, seperti perencanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatih…
Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri diterbitkan sebagai bahan Rakernis PPTKIS 2017 oleh Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker. Dokumen ini memuat UU No. 39 Tahun 2004 beserta turunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Surat Edaran. Kompilasi regulasi ini berfungsi sebagai acuan hukum menyeluruh mengenai tata cara penempatan, standa…
Laporan hasil penelitian Dampak Krisis Moneter Terhadap Kesempatan Kerja yang disusun oleh Laboratorium Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia bekerja sama dengan BARENBANG Departemen Tenaga Kerja RI (1998) menganalisis kondisi ketenagakerjaan Indonesia akibat krisis moneter. Studi ini menyajikan potret kesempatan kerja, kondisi makroekonomi, dan kelompok rentan guna merumuskan kebijakan…
Buku Untuk Satu Harapan: Himpunan Pidato Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia memuat pemikiran Jacob Nuwa Wea periode 2001–2003. Buku ini mengulas empat program pokok serta enam prioritas kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meliputi perlindungan TKI, pengembangan SDM, hubungan industrial, hingga penguatan kelembagaan pascapenggabungan instansi Depnakertrans.
Buku ini berisi kumpulan peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Cakupannya meliputi aturan dan pedoman teknis pengelolaan TKI yang terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu sebelum keberangkatan, selama masa penempatan, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Peraturan ini mengatur efisiensi dan penyederhanaan prosedur administratif dalam memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kebijakan tersebut diterbitkan guna memangkas birokrasi perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia.
Buku atau dokumen pedoman Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Lembaga Pelatihan merupakan literatur rujukan teknis dan operasional yang membedah keterkaitan strategis antara penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan penyelenggaraan program pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), baik milik pemerintah maupun swasta. Muatan dokumen ini merinci kerangka acuan kompetensi ke…
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan pedoman teknis yang mengatur tata kelola, persyaratan, serta tata cara perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh korporasi maupun badan usaha di Indonesia. Regulasi ini membedah secara komprehensif mekanisme pengajuan dan pengesahan Rencana Penggunaan Ten…
Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja" menghimpun secara sistematis berbagai produk hukum dan regulasi yang menjadi acuan utama dalam penegakan hak serta perlindungan bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup beragam ketentuan mendasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sistem pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hin…
Keputusan ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pengaturannya mencakup tata cara dan mekanisme penempatan, pelaksanaan penempatan oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dan mitra usaha, penempatan berdasarkan paket kontrak pekerjaan maupun secara perorangan, serta aspek perlindungan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan …
Keputusan Menteri ini mengatur tata cara pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai bagian dari prosedur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturannya mencakup ketentuan dan prosedur pengajuan serta pengesahan rencana penggunaan TKA oleh pemberi kerja. RPTKA menjadi bagian penting dalam mekanisme administratif sebelum tenaga kerja asing dapat digunakan oleh per…
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/XII/2008 merupakan landasan yuridis dan pedoman operasional yang mengatur penyelenggaraan skema program asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai instrumen jaminan sosial dan mitigasi risiko migrasi ketenagakerjaan. Regulasi ini secara komprehensif merinci kewajiban perlindungan asuransi yang me…
Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun serangkaian peraturan dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi landasan operasional reformasi tata kelola penempatan serta pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Muatan pokok kompilasi ini mencakup penataan ulang kerangka hukum pascapencabutan Permenakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 melal…
Buku yang disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Jakarta, 2006) ini mengkaji dinamika pasar kerja Indonesia periode 2003–2006 dengan fokus khusus pada data 2005-2006, dilatarbelakangi oleh kecenderungan peningkatan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun sejak krisis ekonomi 1997 yang tercatat mencapai 11,1 juta orang pada Februari 2006, sehingga pemerintah menargetkan penu…
Kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Buku ini menghimpun berbagai ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang disajikan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, perusahaan, t…
Buku ini memuat sejarah dan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Pembahasan meliputi penjelasan mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981, rancangan undang-undang, keterangan pemerintah kepada DPR-RI, pandangan umum fraksi-fraksi, tanggapan pemerintah, pembahasan dalam rapat kerja, penyampaian rancangan akhir, hingga pengesahan und…
Buku ini disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Direktorat Pengembangan Pasar Kerja (Jakarta, November 2009), dilatarbelakangi oleh kondisi penyerapan tenaga kerja di sektor industri yang meskipun secara absolut sedikit meningkat dari 12,37 juta orang (2007) menjadi 12,55 juta orang (2008), namun komposisinya relatif menu…
Proseding ini disusun oleh Direktorat Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, melalui Proyek Pengembangan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tahun Anggaran 2002, sebagai dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pembentukan Lembaga Produktivitas yang dilaksanakan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi ekonomi sekaligus mempercepat penanganan krisis ek…
Modul pelatihan ini disusun untuk menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, dan inovatif dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Pembahasannya berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal berbasis nilai tambah, peningkatan produktivitas lingkungan, serta penyediaan solusi alternatif untuk mengatasi ancaman kelangkaan sumber daya alam secara berkesina…
Modul ini dirancang sebagai panduan praktis bagi manajer dalam meningkatkan produktivitas produksi dan daya saing organisasi di era globalisasi. Pembahasannya mencakup strategi perbaikan produktivitas, proses desain manufaktur, ergonomi dan keselamatan kerja, perencanaan produksi, serta penerapan sistem manufaktur fleksibel berbasis teknologi informasi. Modul dilengkapi dengan evaluasi mandiri …
Kajian ini menganalisis implementasi syarat-syarat kerja dan perjanjian kerja bersama di kawasan berikat sebagai pendekatan terhadap Export Processing Zones (EPZs). Hasil kajian menunjukkan hubungan industrial yang harmonis serta tidak ditemukan pelanggaran kebebasan berserikat. Implementasi syarat kerja dan perjanjian kerja bersama dinilai baik sehingga belum diperlukan pengaturan khusus tamba…
Buku terbitan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2007) ini menyajikan analisa dinamika pasar kerja nasional menggunakan data Sakernas (BPS) periode 2004–2006. Pembahasannya mencakup gambaran umum situasi ketenagakerjaan, tren penurunan tingkat pengangguran, serta analisis karakteristik kondisi kerja guna mendukung perumusan kebijakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja untuk me…
Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…