Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia: Transformasi BPJS

Buku Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia: Transformasi BPJS: Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan membahas perkembangan dan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia serta proses transformasi penyelenggaraan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pembahasan mencakup Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), landasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pembent…

Suara Pekerja Migran dari Tanah Perantauan : Kisah Inspiratif Mahasiswa dan A…

Buku ini adalah kumpulan 24 kisah inspiratif yang ditulis oleh mahasiswa dan alumni Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, yang bekerja sebagai pekerja migran. Kisah-kisah ini menunjukkan perjuangan dan semangat mereka menggabungkan pekerjaan migran dan studi jarak jauh, serta bagaimana mereka menghadapi stigma, mengatur remitan, dan membangun kehidupan serta pendidikan sambil merantau. Dituj…

Panduan Praktis Menghitung Pesangon

Buku ini merupakan panduan praktis mengenai perhitungan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pembahasannya berkaitan dengan hak pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, serta cara menghitung hak-hak finansial yang harus diterima pekerja berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan.

Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jakarta dan Jawa Barat: Sebuah Kaj…

Buku ini membahas permasalahan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, baik dalam konteks global maupun di Indonesia. Pembahasan mencakup faktor ekonomi dan sosial yang mendorong anak memasuki dunia kerja, berbagai bentuk eksploitasi dan pekerjaan berbahaya, serta dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan masa depan anak. Buku ini juga menguraikan upaya per…

Tubuh-alat Dalam Kebungkaman Ruang Privat: Problem Pekerja Rumahtangga (PRT) …

Buku ini mengkaji berbagai persoalan yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Indonesia di Singapura, termasuk kasus kematian, kecelakaan kerja, bunuh diri, serta praktik kerja paksa. Di balik citra Singapura sebagai negara yang aman dan tertib, buku ini mengungkap kondisi dan kerentanan PRT Indonesia serta faktor-faktor yang melatarbelakangi berbagai permasalahan tersebut. Kajian ini memberika…

Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum

Buku ini adalah kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji politik hukum terkait tenaga kerja asing di Indonesia. Fokus pembahasan buku antara lain tanggung jawab negara dalam mengatur TKA, perizinan dan pelaporan, alih keahlian dan alih teknologi dari TKA kepada pekerja lokal, pengawasan dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, serta implikasi dari regulasi dan praktik di beberapa provin…

Pokok-pokok Outsourcing: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi N…

Buku ini membahas konsep dan praktik outsourcing dalam perspektif ketenagakerjaan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup yang Layak. Buku ini dilengkapi dengan contoh kasus, latihan soal, serta himpunan peraturan ketenagakerjaan terkini sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, praktisi, pe…

Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Buku ini membahas secara normatif hak dan kewajiban TKI atau buruh migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri beserta peraturan pelaksanaannya. Buku ini menguraikan hubungan negara dengan TKI, anatomi hak dan kewajiban TKI, serta berbagai persoalan yang dihadapi TKI selama bekerja di luar negeri. Selain …

Sukses itu Usaha : Kisah Nyata TKI Membangun Usaha Keluarga Produktif

Buku ini mengangkat kisah nyata para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam meraih keberhasilan melalui kerja dan usaha di tengah berbagai tantangan bekerja di luar negeri. Kesuksesan tidak hanya diukur dari besarnya penghasilan, tetapi juga dari kemampuan memanfaatkan hasil kerja untuk membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Buku ini menggambarkan perjuangan, risiko, pengalaman, s…

Hidup Dengan Kekerasan: Catatan Perempuan buruh migran NTB

Buku ini mendokumentasikan pengalaman dan kisah perempuan buruh migran asal Nusa Tenggara Barat yang bekerja di luar negeri. Buku ini mengulas arus migrasi, berbagai bentuk kerentanan dan kekerasan yang dialami buruh migran perempuan, serta upaya dan agenda ke depan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan mereka. Dilengkapi dengan data kasus buruh migran Indonesia tahun 2002, buku ini me…

Tenaga Kerja Istimewa

Buku atau dokumen pedoman bertajuk Tenaga Kerja Istimewa merupakan literatur rujukan normatif dan praktis yang membedah kerangka hukum, kebijakan pelindungan, serta tata kelola pemberdayaan kelompok tenaga kerja yang memerlukan perlakuan dan proteksi afirmatif khusus dalam pasar kerja Indonesia. Istilah "tenaga kerja istimewa" dalam konteks hukum dan manajemen ketenagakerjaan nasional umumnya m…

Asas-Asas Hukum Perburuhan Edisi Kedua

Buku ini menguraikan pokok-pokok asas hukum perburuhan sebagai dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Materi membahas definisi hukum perburuhan, ruang lingkupnya, hubungan kerja dan industrial, sumber hukum perburuhan, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan…

Laporan ini menyajikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN-PBPTA) pada tahap pertama (2002–2007), mencakup 2002–2004. Tujuannya: Mengumpulkan data dan informasi perkembangan pelaksanaan RAN-PBPTA (termasuk 2002–2004). Menggambarkan capaian implementasi selama periode tersebut

Hak-Hak Karyawan Kontrak

Buku ini membahas hak-hak karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak (termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) di Indonesia. Beberapa hal yang dibahas antara lain: Jenis-jenis hak yang seharusnya diperoleh oleh karyawan kontrak, seperti upah minimum, upah lembur, cuti, tunjangan, dan keamanan kerja. Kewajiban pengusaha terhadap karyawan kontrak serta ketentuan hukum yang mengatur kes…

Manpower and Employment Situation in Indonesia (Review in 2002)

Laporan Manpower And Employment Situation In Indonesia (Review In 2003) menyajikan evaluasi komprehensif mengenai kondisi pasar kerja Indonesia pada masa transisi pemulihan pasca-Krisis Finansial 1997/1998, menyoroti tantangan struktural penyerapan angkatan kerja di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Kajian ini membedah tren tingginya angka pengangguran terbuka, meluasnya sektor informal …

Profil Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP)

Profil Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) memuat profil para tenaga kerja pemuda yang mengembangkan usaha secara mandiri dan profesional, disertai informasi mengenai jenis usaha serta produk yang dihasilkan. Buku ini menggambarkan perjalanan dan tahapan pengembangan usaha, mulai dari perencanaan, proses produksi, hingga menghasilkan produk yang bernilai dan dapat dipasarkan. Profil…

Kajian Informasi Produktivitas

Kajian ini membahas informasi mengenai produktivitas, khususnya produktivitas dalam bidang ketenagakerjaan. Pembahasan mencakup konsep dan kondisi produktivitas, faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja, serta informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan peningkatan produktivitas. Kajian ini menjadi sumber informasi untuk mendukung pengembangan kebijakan dan pro…

Tenaga Kerja Unggul Dorong Daya Saing

Buku Tenaga Kerja Unggul Dorong Daya Saing (2019) terbitan Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker RI memuat analisis data Sakernas BPS, Ditjen Binalattas, dan BNSP terkait pelatihan, pemagangan, sertifikasi profesi, hingga profil tenaga kerja di sektor paling produktif sebagai acuan kebijakan peningkatan kualitas serta produktivitas SDM.

Pedoman Pelaksanaan Green Productivity Demonstration Project (GPDP) Pariwisat…

Buku ini membahas konsep Produktivitas Ramah Lingkungan (Green Productivity/GP) sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Konsep yang diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization (APO) ini relevan diterapkan dalam sektor pariwisata yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, namun juga berpotensi menimbulkan pe…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penempatan TKI ke Luar Negeri

Buku ini memuat berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Himpunan ini mencakup ketentuan mengenai kelembagaan dan koordinasi penempatan, pelayanan penempatan TKI, mekanisme penempatan ke luar negeri, serta perlindungan TKI melalui asuransi. Buku ini disusun sebagai bahan referensi bagi pemerintah, penyel…

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Per…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menetapkan landasan hukum komprehensif untuk mengatur tata cara penempatan serta jaminan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Regulasi ini mengatur secara mendetail hak dan kewajiban calon pekerja, persyaratan kelembagaan pelaksana penem…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini mengatur perubahan atas ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perubahan mencakup penataan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang…

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Re…

Instruksi Presiden yang mengatur kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Instruksi ini mengarahkan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI, serta mengatur koordinasi, pemantauan, dan pela…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasio…

Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasio…

Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pengaturan mencakup proses penempatan, persyaratan dan prosedur bagi calon TKI, pelaksana penempatan, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, serta perlindungan TKI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dalam peny…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini menetapkan pedoman untuk melakukan diagnosis dan penilaian tingkat kecacatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pedoman mencakup berbagai bidang penyakit, antara lain kulit, neurologi, penyakit dalam, THT, psikiatri, ortopedi, paru, mata, serta penyakit akibat radiasi. Hasil diagnosis dan penilaian digunakan sebagai acuan dalam menentukan ting…

Profil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia : Membangu…

Buku ini merupakan publikasi yang memuat gambaran umum mengenai tugas, fungsi, kebijakan, dan program Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Publikasi ini menggambarkan upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kon…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan Dan P…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan bagi pekerja, calon pekerja, perusahaan penempatan, pemerintah, dan pemangku kepentinga…

Suplemen peraturan ketenagakerjaan republik Indonesia : Lengkap dengan Daftar…

Dokumen buku referensi ketenagakerjaan bertajuk Suplemen Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia: Lengkap dengan Daftar Perusahaan Penerima Sertifikat SMK3 dan Zero Accident Award Tahun 2001 merupakan literatur hukum terpadu dan dokumentasi rekam jejak kepatuhan industri yang menghimpun regulasi ketenagakerjaan mutakhir pada masanya, dengan fokus utama pada penguatan Keselamatan dan Keseha…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan P…

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Penempatan dan Perlindungan Tena…

Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Himpunan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur proses penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta peran pemerintah dan pihak terkait. Buku ini diharapkan dapat menja…

Buku II Penyusunan Peta Data Pengangguran

Buku Penyusunan Peta Data Pengangguran (Buku II) terbitan kerja sama Departemen Tenaga Kerja RI dan Badan Pusat Statistik (1999) menyajikan himpunan data statistik pengangguran di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Disusun sebagai respons dampak krisis ekonomi, buku ini merinci indikator penduduk usia kerja, angkatan kerja, penganggur penuh, hingga penganggur tidak penuh menurut…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Binapenta

Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Binapenta (2010) terbitan Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berisi kompilasi regulasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Buku ini mencakup UU No. 39 Tahun 2004, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Keputusan Direktur Jenderal mengenai kebijakan perlindungan pra, selama, dan pur…

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014

Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014 terbitan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kemnakertrans RI menyajikan alat ukur evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Berdasarkan Kepmenakertrans No. 166 Tahun 2014, pengukuran ini mencakup sembilan indikator utama, seperti perencanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatih…

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja …

Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri diterbitkan sebagai bahan Rakernis PPTKIS 2017 oleh Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker. Dokumen ini memuat UU No. 39 Tahun 2004 beserta turunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Surat Edaran. Kompilasi regulasi ini berfungsi sebagai acuan hukum menyeluruh mengenai tata cara penempatan, standa…

Laporan Hasil Penelitian Dampak Krisis Moneter terhadap Kesempatan Kerja

Laporan hasil penelitian Dampak Krisis Moneter Terhadap Kesempatan Kerja yang disusun oleh Laboratorium Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia bekerja sama dengan BARENBANG Departemen Tenaga Kerja RI (1998) menganalisis kondisi ketenagakerjaan Indonesia akibat krisis moneter. Studi ini menyajikan potret kesempatan kerja, kondisi makroekonomi, dan kelompok rentan guna merumuskan kebijakan…

Untuk Satu Harapan : Himpunan Pidato Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Re…

Buku Untuk Satu Harapan: Himpunan Pidato Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia memuat pemikiran Jacob Nuwa Wea periode 2001–2003. Buku ini mengulas empat program pokok serta enam prioritas kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meliputi perlindungan TKI, pengembangan SDM, hubungan industrial, hingga penguatan kelembagaan pascapenggabungan instansi Depnakertrans.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan bidang Penempatan dan P…

Buku ini berisi kumpulan peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Cakupannya meliputi aturan dan pedoman teknis pengelolaan TKI yang terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu sebelum keberangkatan, selama masa penempatan, hingga setelah kembali ke Indonesia.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Peraturan ini mengatur efisiensi dan penyederhanaan prosedur administratif dalam memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kebijakan tersebut diterbitkan guna memangkas birokrasi perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia.

Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Lembaga Pelatihan

Buku atau dokumen pedoman Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Lembaga Pelatihan merupakan literatur rujukan teknis dan operasional yang membedah keterkaitan strategis antara penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan penyelenggaraan program pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), baik milik pemerintah maupun swasta. Muatan dokumen ini merinci kerangka acuan kompetensi ke…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER 02/MEN/III/2008…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan pedoman teknis yang mengatur tata kelola, persyaratan, serta tata cara perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh korporasi maupun badan usaha di Indonesia. Regulasi ini membedah secara komprehensif mekanisme pengajuan dan pengesahan Rencana Penggunaan Ten…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Perlindungan Tenaga Kerja

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja" menghimpun secara sistematis berbagai produk hukum dan regulasi yang menjadi acuan utama dalam penegakan hak serta perlindungan bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup beragam ketentuan mendasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sistem pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hin…

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : KEP-15/…

Keputusan ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pengaturannya mencakup tata cara dan mekanisme penempatan, pelaksanaan penempatan oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dan mitra usaha, penempatan berdasarkan paket kontrak pekerjaan maupun secara perorangan, serta aspek perlindungan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan Menteri ini mengatur tata cara pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai bagian dari prosedur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturannya mencakup ketentuan dan prosedur pengajuan serta pengesahan rencana penggunaan TKA oleh pemberi kerja. RPTKA menjadi bagian penting dalam mekanisme administratif sebelum tenaga kerja asing dapat digunakan oleh per…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/XII/2008 merupakan landasan yuridis dan pedoman operasional yang mengatur penyelenggaraan skema program asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai instrumen jaminan sosial dan mitigasi risiko migrasi ketenagakerjaan. Regulasi ini secara komprehensif merinci kewajiban perlindungan asuransi yang me…

Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

32 halaman ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.110 26 KON

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/III/2009 …

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun serangkaian peraturan dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi landasan operasional reformasi tata kelola penempatan serta pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Muatan pokok kompilasi ini mencakup penataan ulang kerangka hukum pascapencabutan Permenakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 melal…

Analisis Dinamika Pasar Kerja 2005-2006

Buku yang disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Jakarta, 2006) ini mengkaji dinamika pasar kerja Indonesia periode 2003–2006 dengan fokus khusus pada data 2005-2006, dilatarbelakangi oleh kecenderungan peningkatan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun sejak krisis ekonomi 1997 yang tercatat mencapai 11,1 juta orang pada Februari 2006, sehingga pemerintah menargetkan penu…