Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Binapenta

Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Binapenta (2010) terbitan Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berisi kompilasi regulasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Buku ini mencakup UU No. 39 Tahun 2004, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Keputusan Direktur Jenderal mengenai kebijakan perlindungan pra, selama, dan pur…

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Peraturan P…

Buku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (2008) terbitan Biro Hukum Depnakertrans menyajikan regulasi ketenagakerjaan secara utuh. Buku ini hadir sebagai pedoman pemahaman hak, kewajiban, serta solusi permasalahan hubungan kerja demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada bulan April 2007 sebagai landasan hukum yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, mencakup penetapan struktur kelembagaan mulai dari tingkat kementerian, sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, badan-badan di lingkungan departemen, hingga unit pelaksana teknis di dae…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tu…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis merupakan instrumen regulasi dan pedoman manajerial yang membedah pembagian peran operasional serta rincian beban kerja teknis di seluruh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian di tingkat pusat dan daerah. Regulasi ini merinci secara sistem…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP - 149 / MEN / 2000 tentang Tata C…

Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Peraturan ini mengatur efisiensi dan penyederhanaan prosedur administratif dalam memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kebijakan tersebut diterbitkan guna memangkas birokrasi perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang pokok (lex generalis) yang menjadi pilar fundamental dalam mengatur seluruh tatanan hukum hubungan industrial, perlindungan hak buruh, serta tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia. Regulasi ini mencakup ruang lingkup komprehensif yang mengatur perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja berbasis…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/IV/2011 merupakan instrumen regulasi kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh Indonesia. Regulasi ini menstandarisasi profil kelembagaan serta klasifikasi dan…

Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.14/M…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2005 ini mengatur pembaharuan penataan struktur kelembagaan, tugas pokok, fungsi, serta tata kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode tersebut. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama dalam membagi kewenangan, menetapkan alur koordinasi antar unit kerja, dan menyelaraskan mekanisme kerja biro…

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2016 ten…

Keputusan ini memuat pedoman pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai dasar untuk mengetahui volume dan kebutuhan pekerjaan serta kesesuaian jumlah pegawai dengan beban tugas organisasi. Pedoman mencakup pengumpulan data pekerjaan, pengukuran beban kerja, perhitungan kebutuhan pegawai, serta pemanfaatan hasil analisis dalam penataan dan pengelolaan sumb…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Perlindungan Tenaga Kerja

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja" menghimpun secara sistematis berbagai produk hukum dan regulasi yang menjadi acuan utama dalam penegakan hak serta perlindungan bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup beragam ketentuan mendasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sistem pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hin…

Permenaker No 22 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan…

Peraturan Menteri ini mengatur pengendalian gratifikasi bagi pegawai dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi upaya pencegahan gratifikasi, kewajiban menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan, jenis gratifikasi yang dikecualikan, pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, mekanisme pelaporan, pengawasan, serta hak dan pe…

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : KEP-15/…

Keputusan ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pengaturannya mencakup tata cara dan mekanisme penempatan, pelaksanaan penempatan oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dan mitra usaha, penempatan berdasarkan paket kontrak pekerjaan maupun secara perorangan, serta aspek perlindungan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan …

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di luar hubungan kerja (sektor informal, pekerja mandiri, atau bukan penerima upah). Regulasi ini membedah mekanisme kepesertaan sukarela, tata cara pendaftaran perseorangan m…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan ini menghimpun tiga instrumen hukum strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi—Permenakertrans No. PER-37/MEN/XII/2006, Permenakertrans No. PER-38/MEN/XII/2006, dan Kepmenakertrans No. KEP 258/MEN/VI/2007—yang memperketat tata kelola kelembagaan, perizinan badan usaha, serta transparansi pembiayaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke l…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Badan N…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

32 halaman ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.110 26 KON

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/III/2009 …

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun serangkaian peraturan dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi landasan operasional reformasi tata kelola penempatan serta pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Muatan pokok kompilasi ini mencakup penataan ulang kerangka hukum pascapencabutan Permenakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 melal…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan ini menetapkan tata cara penyusunan, pembakuan, dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pengaturan mencakup penyusunan rancangan standar oleh instansi teknis bersama masyarakat profesi, pembakuan melalui konvensi, kodifikasi, penetapan oleh Menteri, pembiayaan, serta peninjauan kembali standar. SKKNI digunakan sebagai acuan dalam pendidikan dan pelatihan pro…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan ini mengatur waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja/buruh pada perusahaan sektor energi dan sumber daya mineral yang beroperasi di daerah tertentu, termasuk daerah terpencil dan/atau lepas pantai. Pengaturan mencakup pilihan pola waktu kerja dan periode kerja, waktu istirahat, kerja lembur, pembayaran upah lembur, perubahan waktu kerja, serta kewajiban pelaporan pelaksanaan wakt…

Himpunan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Buku ini menghimpun berbagai ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang disajikan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, perusahaan, t…

Kumpulan Peraturan Pengawasan Ketenagakerjaan

Himpunan peraturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. Buku ini memuat berbagai ketentuan mengenai penyelenggaraan dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja. Peraturan yang dihimpun menjadi acuan bagi pengawas ketenagakerjaan, perusahaan, tenaga kerja, dan pihak terkait dalam memastikan terpenuhinya hak s…

Sejarah Terjadinya Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenag…

Buku ini memuat sejarah dan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Pembahasan meliputi penjelasan mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981, rancangan undang-undang, keterangan pemerintah kepada DPR-RI, pandangan umum fraksi-fraksi, tanggapan pemerintah, pembahasan dalam rapat kerja, penyampaian rancangan akhir, hingga pengesahan und…

Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Ketenagakerjaan bidang Persyaratan Ke…

Hukum ketenagakerjaan merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan begitu luas sehingga sepatutnya para stakeholders ketenagakerjaan menguasai atau minimal memahami koridor-koridor hukum ketenagakerjaan se…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 230/MEN/2003 Tentang Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja

Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di l…

Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…

Himpunan Peraturan tentang Penyandang Cacat

Buku terbitan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2006) ini merangkum reguasi legal terkait perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Regulasi tersebut mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta surat edaran yang mengatur upaya peningkatan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pelatihan kerja, hingga aspek penempatan tenaga kerja penyandang …

Himpunan Peraturan Perundangan Bidang Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kompilasi hukum komprehensif yang memuat kerangka regulasi penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman yuridis yang terintegrasi bagi pengusaha, pekerja, penyelenggara jaminan sosial, serta pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin pemenuhan hak-hak normatif dan perlindungan risiko sosio-ekonomi tenaga kerja.

Himpunan Peraturan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Buku ini merupakan himpunan peraturan yang mengatur penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Materi mencakup ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penempatan tenaga kerja, persyaratan calon tenaga kerja, pihak atau lembaga yang terlibat dalam penempatan, serta ketentuan administratif dan perlindungan yang berkaitan dengan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Himpunan peraturan…

Himpunan Peraturan tentang Penyandang Cacat, Lanjut Usia, dan Wanita

Buku ini merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita. Materi memuat berbagai ketentuan hukum mengenai perlindungan, hak, pelayanan, kesejahteraan, serta kedudukan kelompok tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan bagi masyarakat, instansi pemerintah, maupun pihak yang ber…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja

Buku ini menghimpun Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya guna menjamin perlindungan tenaga kerja dan keluarganya. Berfungsi sebagai pedoman kerja pengawas ketenagakerjaan, himpunan ini juga menjadi acuan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pengusaha, pekerja, praktisi SDM, akademisi, konsultan hukum, hingga masyarakat umum.

Himpunan Peraturan Perundangan Bidang Norma Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Dokumen kompilasi hukum yang menyajikan kerangka regulasi menyeluruh terkait pelayanan, mekanisme, dan perlindungan penempatan tenaga kerja di wilayah Republik Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan acuan hukum baku bagi pemerintah pusat/daerah, pengelola bursa kerja, serta pengguna tenaga kerja guna menjamin terselenggaranya mekanisme pasar kerja dalam negeri yang tertib, transpa…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan …

Buku ini merupakan kompilasi komprehensif peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi fondasi utama regulasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perombakan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada kluster ketenagakerjaan, yang diikuti dengan penerbi…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan …

Buku ini memuat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta himpunan peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan. Penyusunannya bertujuan mempermudah pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam memahami regulasi pengupahan, menetapkan syarat kerja, serta menyelesaikan berbagai permasalahan hubungan kerja secara teratur dan adil.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kompilasi regulasi yang menyajikan kerangka hukum pelaksanaan K3 di berbagai bidang teknis maupun medis. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman resmi bagi masyarakat industri agar dapat menerapkan norma K3 secara mandiri di tempat kerja guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Berbudaya K3. Selain itu, dokumen ini disus…

Himpunan Peraturan Perundangan Bidang Norma kerja Waktu Kerja Waktu Istirahat…

Kompilasi hukum yang memuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta seluruh aturan pelaksanaannya. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan instrumen kerja dan pegangan resmi bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan hukum, guna menjamin perlindungan dasar bagi pekerja/buruh dan keluarganya serta mewujudkan hubungan industrial…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kompilasi hukum komprehensif yang memuat kerangka regulasi penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman yuridis yang terintegrasi bagi pengusaha, pekerja, penyelenggara jaminan sosial, serta pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin pemenuhan hak-hak normatif dan perlindungan risiko sosio-ekonomi tenaga kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perubahannya da…

Dokumen kompilasi komprehensif mengenai perbandingan dan pengintegrasian regulasi ketenagakerjaan pasca-reformasi hukum Cipta Kerja. Penyusunannya bertujuan sebagai sarana penyebarluasan informasi (sosialisasi) bagi para stakeholder (pengusaha, pekerja/serikat pekerja, dan praktisi hukum) serta masyarakat luas mengenai norma-norma ketenagakerjaan yang diperbarui. Ruang lingkup isinya mencakup t…

Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kompilasi dan acuan regulatif yang menyajikan landasan hukum serta ketentuan teknis pelaksanaan K3 di lingkungan kerja. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman komprehensif bagi pengusaha, pekerja, dan pengawas ketenagakerjaan dalam menerapkan standar keselamatan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Kompilasi regulasi dan landasan hukum komprehensif yang mengatur penyelenggaraan pelatihan vokasi, sertifikasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan acuan hukum terpadu bagi pemerintah, lembaga pelatihan (BLK/LPK), dunia usaha, dan praktisi HRD dalam menerjemahkan kebijakan ketenagakerjaan secara konsisten dan akuntabel. Ruang ling…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pe…

Landasan hukum utama yang mengatur keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja di Indonesia untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Regulasi ini menetapkan bahwa penyelenggaraan pelatihan kerja di lembaga pemerintah maupun swasta wajib berorientasi pada kebutuhan pasar kerja serta berbasis pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (S…

Pedoman Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia

Acuan operasional dan yuridis bagi lembaga pengirim (sending organization), instansi pemerintah, serta perusahaan dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program pemagangan ke luar negeri. Pedoman ini disusun untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemagangan internasional berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan standar kompetensi, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang …

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Kodifikasi komprehensif atas berbagai produk hukum dan ketentuan regulatif yang melandasi pelaksanaan pelatihan kerja serta peningkatan produktivitas di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman hukum yang terstruktur, sah, dan terintegrasi bagi para pemangku kepentingan

Modul Manajemen Informasi

Informasi adalah salah satu jenis utama sumber daya yang tersedia bagi manajer. Informasi dapat dikelola seperti halnya sumber daya yang lain, dan perhatian pada topik ini bersumber dari dua pengaruh. Pertama, bisnis telah menjadi semakin rumit, kedua, komputer telah mencapai kemampuan yang semakin baik. Output informasi dari komputer digunakan oleh para manajer, non manajer, serta orang-orang …

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tent…

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan Satu Data Ketenagakerjaan sebagai upaya mewujudkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini mengatur standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, serta mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data untuk mendukung perumusan kebijakan …

Studi Pengaruh Peraturan Perundang-undangan Daerah yang Tidak Kondusif : Impl…

Studi ini membahas pengaruh peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang tidak kondusif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian menyoroti kesenjangan regulasi pusat dan daerah serta pentingnya harmonisasi kebijakan. Hasil studi diharapkan menjadi masukan bagi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mendukung pembangunan daerah, perlindungan, pembinaan, dan pe…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.35/MEN/XII/200…

Buku ini membahas mengenai Peraturan Menteri Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per. 35/MEN/XII/2006 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota

Konvensi ILO yang Diratifikasi Indonesia : 8 Konvensi Dasar (Indonesia-Inggris)

Buku ini membahas mengenai hak-hak mendasar dalam pekerjaan berdasarkan 8 konvensi dasar ILO

Hukum Perburuhan

Buku Hukum Perburuhan membahas berbagai aspek hukum dan ketenagakerjaan di Indonesia, mulai dari kondisi ketenagakerjaan, hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, hingga outsourcing. Buku ini juga membahas keselamatan dan kesehatan kerja, upah dan jaminan sosial, kebebasan berserikat, penempatan tenaga kerja di luar negeri, serta berbag…

Hukum kerja: hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja

Buku ini membahas hukum ketenagakerjaan dengan fokus pada hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Pembahasan mencakup konsep hukum ketenagakerjaan dan hukum kerja, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, serta hubungan kerja antarnegara. Buku ini juga menguraikan berbagai peraturan perundang-unda…