TKI Bukan Barang

Buku ini merupakan pembelaan dari sudut pandang Erman Suparno terkait isu tenaga kerja Indonesia (TKI). Ia menolak pandangan bahwa TKI hanyalah “barang” dagangan, dan menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan martabat TKI sebagai pekerja manusia. Buku ini juga menjawab kritik media terhadap kebijakan penempatan TKI dan menyajikan argumen kebijakan ketenagakerjaan, migrasi, dan pengaturan…

Kajian Formulasi Kebijakan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Kajian ini merupakan evaluasi dalam menjawab permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan yang menjadi lokus sumber informasi yaitu Cirebon, Cianjur, dan Sukabumi. Daerah ini terpilih karena merupakan daerah yang termasuk banyak mengirimkan PMI. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya para stakeholder terkait, baik perusahaan pene…

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia : Undang-undang No. 18 Tahun 2017

Penelitian ini mengaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Kebijakan ini hadir untuk membenahi tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari rekrutmen hingga kembali ke tanah air, guna menekan risiko migrasi ilegal. Melalui analisis deskriptif, booklet ini memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan regulasi kete…

Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Kesejahteraan

Buku ini membahas kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dari perspektif kesejahteraan tenaga kerja. Fokusnya termasuk analisis bagaimana kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, praksis implementasi di tingkat pemerintah daerah serta permasalahan dalam pelaksanaan seperti komitmen pemerintah daerah terhadap kewenangan di bidang ketenagakerjaan. Buku juga menyoroti isu-kesenjangan ke…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pe…

Memuat ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta, mekanisme pembayaran iuran, pengajuan dan pembayaran santunan, serta pelayanan jaminan sosial oleh badan penyelenggara. Program yang diatur mencakup perlindungan terhadap berbagai risiko yang dialami ten…

Aspek-aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia

Buku referensi hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial bertajuk Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia menyajikan telaah yuridis normatif, filosofis, dan aplikatif mengenai kerangka perlindungan sosial dasar bagi tenaga kerja di Indonesia. Fokus pembahasannya membedah evolusi landasan hukum jaminan sosial perburuhan—mulai dari rezim Undang-Undang Jamsostek hingga transisi…

Peraturan Perundang-undangan Upah dan Pesangon

Buku Peraturan Perundang-Undangan Upah & Pesangon terbitan Indonesia Legal Center Publishing mengulas aspek krusial dalam hubungan ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan dan pesangon yang berkeadilan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas serta mencegah konflik industrial antara pekerja dan majikan. Karya ini merangkum regulasi mutakhir, mulai dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake…

Konsultasi Tripartit

Laporan Kantor Perburuhan Internasional (ILO) ini membahas penerapan Konsultasi Tripartit berdasarkan Konvensi No. 144 dan Rekomendasi No. 152 Tahun 1976. Dokumen ini mengevaluasi pelaksanaan konsultasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menetapkan standar perburuhan internasional di negara anggota. Selain mengulas prosedur, fungsi, dan mekanisme konsultasi nasional, laporan ini me…

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2000 merupakan peraturan yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998. Peraturan ini mengatur penyesuaian ketentuan mengenai manfaat jaminan sosial tenaga kerja, khususnya santunan ke…

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan : Perubahan Ke…

Memuat berbagai perubahan kebijakan dan ketentuan pemerintah di bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Pembahasannya mencakup tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), pemagangan dan pelatihan kerja, penggunaan tenaga kerja asing melalui mekanisme Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), serta sistem dan mekanisme …

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Memuat kumpulan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Putusan-putusan tersebut membahas berbagai persoalan hukum mengenai hak pekerja untuk memperoleh jaminan sosial, kewajiban pemberi kerja dalam kepesertaan jaminan sosial, serta hubungan antara ketentuan jaminan sosial tenaga kerja dengan prinsip-prinsip yang d…

Hak-hak Pekerja Bila di-PHK

Membahas hak-hak pekerja yang timbul ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pembahasan meliputi alasan terjadinya PHK, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, serta berbagai bentuk kompensasi yang dapat diterima pekerja setelah hubungan kerja berakhir. Buku ini secara khusus menjelaskan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah untuk…

Jangan Mau Di-PHK Begitu Saja

Membahas pemutusan hubungan kerja (PHK) serta hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan kerja. Pembahasan diarahkan pada pemahaman pekerja terhadap alasan dan proses PHK, hak-hak yang seharusnya diterima, serta berbagai persoalan yang dapat timbul ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Buku ini juga menjelaskan aspek hukum ketenagakerjaan yang berkaita…

Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003

Buku Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 karya Abdul Khakim, S.H. mengulas kerumitan sistem pengupahan di Indonesia dari sudut pandang yuridis, ekonomis, dan teknis. Pembahasan mencakup asas pengupahan, tata cara perhitungan upah dan lembur, penetapan upah minimum, hingga peran strategis Dewan Pengupahan. Karya ini menjadi panduan praktis dan komprehensif bagi praktisi HRD…

Era Baru Jaminan Sosial Nasional : Menciptakan Rasa Aman Dalam Bekerja Dan Us…

Buku Era Baru Jaminan Sosial Nasional: Menciptakan Rasa Aman dalam Bekerja dan Usia Tua karya H. Ghazmahadi, G.ST, MM. membahas transformasi sistem perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan. Penulis menguraikan pentingnya jaminan sosial dalam memberikan kepastian perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hingga jaminan hari tua dan pensiun. B…

Kumpulan Peraturan Ketenagakerjaan di Bidang Kesepakatan, Pemutusan, Perlindu…

Buku ini memuat berbagai ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan ketenagakerjaan. Pembahasan mencakup kesepakatan kerja, pemutusan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perjanjian kerja. Buku ini menjadi referensi bagi pekerja, pengusaha, praktisi, akademisi, dan pihak terkait dalam memahami dan menerapkan ketent…

Koalisi Perundangan tentang Jaminan Sosial

Buku Koalisi Perundangan tentang Jaminan Sosial merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Buku ini memuat berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, asuransi sosial, serta hak masyarakat dalam memperoleh perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kompilasi ini disusun untuk memudahkan pem…

Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia: Transformasi BPJS

Buku Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia: Transformasi BPJS: Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan membahas perkembangan dan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia serta proses transformasi penyelenggaraan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pembahasan mencakup Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), landasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pembent…

Panduan Praktis Menghitung Pesangon

Buku ini merupakan panduan praktis mengenai perhitungan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pembahasannya berkaitan dengan hak pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, serta cara menghitung hak-hak finansial yang harus diterima pekerja berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan.

Pokok-pokok Outsourcing: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi N…

Buku ini membahas konsep dan praktik outsourcing dalam perspektif ketenagakerjaan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup yang Layak. Buku ini dilengkapi dengan contoh kasus, latihan soal, serta himpunan peraturan ketenagakerjaan terkini sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, praktisi, pe…

Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Buku ini membahas secara normatif hak dan kewajiban TKI atau buruh migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri beserta peraturan pelaksanaannya. Buku ini menguraikan hubungan negara dengan TKI, anatomi hak dan kewajiban TKI, serta berbagai persoalan yang dihadapi TKI selama bekerja di luar negeri. Selain …

Asas-Asas Hukum Perburuhan Edisi Kedua

Buku ini menguraikan pokok-pokok asas hukum perburuhan sebagai dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Materi membahas definisi hukum perburuhan, ruang lingkupnya, hubungan kerja dan industrial, sumber hukum perburuhan, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Hak-Hak Karyawan Kontrak

Buku ini membahas hak-hak karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak (termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) di Indonesia. Beberapa hal yang dibahas antara lain: Jenis-jenis hak yang seharusnya diperoleh oleh karyawan kontrak, seperti upah minimum, upah lembur, cuti, tunjangan, dan keamanan kerja. Kewajiban pengusaha terhadap karyawan kontrak serta ketentuan hukum yang mengatur kes…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penempatan TKI ke Luar Negeri

Buku ini memuat berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Himpunan ini mencakup ketentuan mengenai kelembagaan dan koordinasi penempatan, pelayanan penempatan TKI, mekanisme penempatan ke luar negeri, serta perlindungan TKI melalui asuransi. Buku ini disusun sebagai bahan referensi bagi pemerintah, penyel…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasio…

Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pengaturan mencakup proses penempatan, persyaratan dan prosedur bagi calon TKI, pelaksana penempatan, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, serta perlindungan TKI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dalam peny…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini menetapkan pedoman untuk melakukan diagnosis dan penilaian tingkat kecacatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pedoman mencakup berbagai bidang penyakit, antara lain kulit, neurologi, penyakit dalam, THT, psikiatri, ortopedi, paru, mata, serta penyakit akibat radiasi. Hasil diagnosis dan penilaian digunakan sebagai acuan dalam menentukan ting…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan Dan P…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan bagi pekerja, calon pekerja, perusahaan penempatan, pemerintah, dan pemangku kepentinga…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan P…

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Penempatan dan Perlindungan Tena…

Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Himpunan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur proses penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta peran pemerintah dan pihak terkait. Buku ini diharapkan dapat menja…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan bidang Penempatan dan P…

Buku ini berisi kumpulan peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Cakupannya meliputi aturan dan pedoman teknis pengelolaan TKI yang terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu sebelum keberangkatan, selama masa penempatan, hingga setelah kembali ke Indonesia.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Perlindungan Tenaga Kerja

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja" menghimpun secara sistematis berbagai produk hukum dan regulasi yang menjadi acuan utama dalam penegakan hak serta perlindungan bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup beragam ketentuan mendasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sistem pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hin…

Himpunan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Buku ini menghimpun berbagai ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang disajikan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, perusahaan, t…

Sejarah Terjadinya Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenag…

Buku ini memuat sejarah dan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Pembahasan meliputi penjelasan mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981, rancangan undang-undang, keterangan pemerintah kepada DPR-RI, pandangan umum fraksi-fraksi, tanggapan pemerintah, pembahasan dalam rapat kerja, penyampaian rancangan akhir, hingga pengesahan und…

Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di l…

Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…

Himpunan Peraturan Perundangan Bidang Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kompilasi hukum komprehensif yang memuat kerangka regulasi penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman yuridis yang terintegrasi bagi pengusaha, pekerja, penyelenggara jaminan sosial, serta pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin pemenuhan hak-hak normatif dan perlindungan risiko sosio-ekonomi tenaga kerja.

Kumpulan Perjanjian Kerjasama Bilateral di Bidang Penempatan Kerja dan Perlin…

Buku Kumpulan Perjanjian Kerjasama Bilateral Di Bidang Penempatan Kerja Dan Perlindungan TKI Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Negara Penempatan merupakan kompilasi komprehensif dokumen hukum dan kesepakatan diplomasi strategis yang menjadi landasan tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia. Literatur ini secara rinci memuat esensi Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian bil…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kompilasi regulasi yang menyajikan kerangka hukum pelaksanaan K3 di berbagai bidang teknis maupun medis. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman resmi bagi masyarakat industri agar dapat menerapkan norma K3 secara mandiri di tempat kerja guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Berbudaya K3. Selain itu, dokumen ini disus…

Buku Pedoman Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Panduan operasional dan praktis yang dirancang bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan serta pemangku kepentingan di bidang pengawasan kerja. Penyusunannya bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar, pedoman pemetaan masalah, serta petunjuk aksi nyata dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menghentikan keterlibatan anak dalam jenis pekerjaan yang membahayakan, eksploitatif, dan merugikan masa depa…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kompilasi hukum komprehensif yang memuat kerangka regulasi penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman yuridis yang terintegrasi bagi pengusaha, pekerja, penyelenggara jaminan sosial, serta pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin pemenuhan hak-hak normatif dan perlindungan risiko sosio-ekonomi tenaga kerja.

Studi Pengembangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berisi studi evaluatif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja akibat modernisasi teknologi, di mana realisasi kepesertaan Jamsostek masih jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang mewajibkan sel…

Kajian Isue-Isue Strategis Bidang Ketenagakerjaan : Perlindungan Terhadap Pek…

Studi analisis hukum dan kebijakan mengenai perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja berstatus kontrak (PKWT). Penyusunannya bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan regulasi PKWT sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2003, guna menjamin keseimbangan antara fleksibilitas pasar kerja bagi pengusaha dan kepastian perlindungan hak-hak normatif bagi pekerja.

Kajian Model Pelaksanaan Joint Inspection dalam Perlindungan Pekerja Maritim

Kajian Model Pelaksanaan Joint Inspection dalam Perlindungan Pekerja Maritim ini, bertujuan untuk mengetahui alternatif pengawasan norma ketenagakerjaan di sektor maritim. Kajian dilakukan dengan metode tinjauan pustaka dan wawancara serta diskusi dengan para narasumber terpilih. Industri di sektor maritim berbeda dengan industri pada umumnya, tempat kerjanya di atas kapal yang bergerak dari sa…

Penelitian tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja dalam Kepailitan Perseroan

Penelitian ini, mengkaji teori dan praktek hubungan antara perseroan dengan pekerja, khususnya mendalami bentuk-bentuk perlindungan yang diperoleh pekerja dalam hal perseroan gagal meneruskan usahanya, karena mengalami kepailitan. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan akan dapat menggambarkan keterkaitan tiga disiplin ilmu hukum, yaitu hukum perseroan, hukum kepailitan dan hukum ke…

Konvensi ILO yang Diratifikasi Indonesia : 8 Konvensi Dasar (Indonesia-Inggris)

Buku ini membahas mengenai hak-hak mendasar dalam pekerjaan berdasarkan 8 konvensi dasar ILO

Asa Pun Datang di Saat Bimbang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix+231 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.25 GAN a

Transformasi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan Permasalahnnya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

176 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.25 TRA

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

500 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.25 HIM

Tanya Jawab Perlindungan Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-74606-1-4

Deskripsi Fisik

vii+126 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.31 TAN