Memuat acuan dan tata cara pengukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Pedoman ini menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, indikator, subindikator, serta metode penghitungan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Pengukuran mencakup sembilan indikator utama, yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, p…
Buku ini merupakan himpunan peraturan yang mengatur penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Materi mencakup ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penempatan tenaga kerja, persyaratan calon tenaga kerja, pihak atau lembaga yang terlibat dalam penempatan, serta ketentuan administratif dan perlindungan yang berkaitan dengan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Himpunan peraturan…
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-28/MEN/1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja mengatur kerangka kelembagaan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta alur tata kerja resmi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja pada periode tersebut. Regulasi ini menjadi landasan operasional dalam menetapkan pembagian kewenangan, koordinasi antar unit kerja, serta tata kelola birokr…
Terbitan WIRATA menyajikan himpunan regulasi serta analisis hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pokok bahasan mencakup kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, perlindungan hukum awak kapal migran, aturan pembayaran Jaminan Hari Tua, dan akreditasi lembaga pelatihan. Selain itu, dikaji pula isu PHK akibat penolakan mutasi, perlindungan hukum mitra driver transportasi online, status …
Profil Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) memuat profil para tenaga kerja pemuda yang mengembangkan usaha secara mandiri dan profesional, disertai informasi mengenai jenis usaha serta produk yang dihasilkan. Buku ini menggambarkan perjalanan dan tahapan pengembangan usaha, mulai dari perencanaan, proses produksi, hingga menghasilkan produk yang bernilai dan dapat dipasarkan. Profil…
Buku ini memuat berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Himpunan ini mencakup ketentuan mengenai kelembagaan dan koordinasi penempatan, pelayanan penempatan TKI, mekanisme penempatan ke luar negeri, serta perlindungan TKI melalui asuransi. Buku ini disusun sebagai bahan referensi bagi pemerintah, penyel…
Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…
Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat memuat perubahan atas Permenakertrans No. PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenakertrans. Regulasi ini menyesuaikan fungsi serta kedudukan unit kerja, salah satunya memperjelas tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam koordinasi penyusunan rencana, ang…
Peraturan ini mengatur perubahan atas ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perubahan mencakup penataan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang…
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan peraturan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementeria…
Buku ini merupakan kompilasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Buku ini memuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya sebagai landasan dalam penyelenggaraan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, pengupahan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Buku ini diharapkan …
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Binapenta (2010) terbitan Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berisi kompilasi regulasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Buku ini mencakup UU No. 39 Tahun 2004, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Keputusan Direktur Jenderal mengenai kebijakan perlindungan pra, selama, dan pur…
Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2011) menyajikan pengukuran evaluasi pencapaian pembangunan ketenagakerjaan di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Berdasarkan amanat Pasal 7 dan 8 UU No. 13 Tahun 2003, indikatornya mencakup sembilan aspek utam…
Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memuat alat ukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di tingkat daerah dan provinsi. Publikasi ini mengukur sembilan indikator utama, seperti perencanaan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas, hingga pengupahan. Buku ini…
Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri diterbitkan sebagai bahan Rakernis PPTKIS 2017 oleh Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker. Dokumen ini memuat UU No. 39 Tahun 2004 beserta turunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Surat Edaran. Kompilasi regulasi ini berfungsi sebagai acuan hukum menyeluruh mengenai tata cara penempatan, standa…
Peraturan Menteri ini ditetapkan pada bulan April 2007 sebagai landasan hukum yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, mencakup penetapan struktur kelembagaan mulai dari tingkat kementerian, sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, badan-badan di lingkungan departemen, hingga unit pelaksana teknis di dae…
Dokumen Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.257/MEN/2003 merupakan instrumen hukum penataan kelembagaan yang memuat perubahan pertama atas Kepmenakertrans No. KEP.219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Regulasi ini dirancang untuk menyempurnakan struktur organisasi, rincian tugas pokok, fungsi, serta tat…
Keputusan ini memuat pedoman pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai dasar untuk mengetahui volume dan kebutuhan pekerjaan serta kesesuaian jumlah pegawai dengan beban tugas organisasi. Pedoman mencakup pengumpulan data pekerjaan, pengukuran beban kerja, perhitungan kebutuhan pegawai, serta pemanfaatan hasil analisis dalam penataan dan pengelolaan sumb…
Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan payung hukum komprehensif yang dirancang untuk mencegah, menindak, dan memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak yang kerap menjadi kelompok paling rentan. Regulasi ini merumuskan secara tegas unsur-unsur tindak pidana perdagangan o…
Publikasi ini membahas analisis jabatan pada tiga sektor dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Pembahasan mencakup identifikasi dan pemetaan jabatan, tugas dan fungsi pekerjaan, serta kebutuhan kompetensi pada sektor yang dianalisis. Hasil analisis dimaksudkan sebagai bahan dalam pengembangan kualitas dan daya saing …
Majalah ketenagakerjaan edisi April 2023 ini menyajikan isu-isu strategis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Topik utamanya membahas peran konselor Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), perlindungan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, pencegahan pekerja migran non-prosedural, penciptaan lapangan kerja di destinasi super prioritas, serta peluang kerja di Kawasan In…
Majalah ketenagakerjaan edisi II Tahun 2023 ini mengulas strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Isinya mencakup kesiapan tenaga kerja menghadapi bonus demografi dan Industri 5.0, penciptaan wirausaha melalui program Desmigratif, pemberdayaan penyandang disabilitas, pencari kerja Gen Z, hingga peluang kerja internasional.
Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…
Merupakan buku profil Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang mendokumentasikan pengalaman TKS Purna dalam melaksanakan pendampingan kelompok usaha masyarakat. Buku ini mengisahkan berbagai dinamika kegiatan pendampingan, mulai dari tantangan, kegagalan, dan keterbatasan akses masyarakat hingga keberhasilan dan apresiasi yang diperoleh dari masyarakat. Pengalaman para TKS menunjukkan bahwa pendampinga…
Dokumen kompilasi hukum yang menyajikan kerangka regulasi menyeluruh terkait pelayanan, mekanisme, dan perlindungan penempatan tenaga kerja di wilayah Republik Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan acuan hukum baku bagi pemerintah pusat/daerah, pengelola bursa kerja, serta pengguna tenaga kerja guna menjamin terselenggaranya mekanisme pasar kerja dalam negeri yang tertib, transpa…
Pedoman ini membantu pemerintah daerah mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan ketenagakerjaan berbasis Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Menggunakan sembilan indikator utama, buku ini memberikan acuan analisis, pemetaan potensi, serta perumusan intervensi kebijakan yang tepat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan capaian ketenagakerjaan daerah secara berkelanjutan.
Kompilasi regulasi yang menyajikan kerangka hukum pelaksanaan K3 di berbagai bidang teknis maupun medis. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman resmi bagi masyarakat industri agar dapat menerapkan norma K3 secara mandiri di tempat kerja guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Berbudaya K3. Selain itu, dokumen ini disus…
Kompilasi hukum yang memuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta seluruh aturan pelaksanaannya. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan instrumen kerja dan pegangan resmi bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan hukum, guna menjamin perlindungan dasar bagi pekerja/buruh dan keluarganya serta mewujudkan hubungan industrial…
Berisi kompilasi hukum komprehensif yang memuat seluruh landasan regulasi dan ketentuan teknis pelaksaaan K3 di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan instrumen hukum yang terintegrasi bagi pengusaha, tenaga kerja, praktisi K3, serta pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menerapkan standar keselamatan di tempat kerja demi mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Rujukan teknis dan panduan operasional bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam mengawasi serta memastikan pengimplementasian prinsip kesetaraan gender di lingkungan kerja.
Acuan baku pelatihan vokasi untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, presisi, dan aman di industri pengolahan kayu dan mebel. Penyusunannya bertujuan memberikan panduan terstruktur bagi lembaga pelatihan (BLK/LPK) dan industri dalam meningkatkan keterampilan teknis (hard skills), perawatan alat, serta pemahaman K3 Ketenagakerjaan. Ruang lingkup materi mencakup pembacaan gambar teknik, penyiap…
Merupakan panduan belajar dasar-dasar Bahasa Jepang bagi calon peserta program pemagangan ke Jepang. Buku ini dilengkapi dengan CD yang dapat memudahkan proses belajar.
Landasan hukum utama yang mengatur keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja di Indonesia untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Regulasi ini menetapkan bahwa penyelenggaraan pelatihan kerja di lembaga pemerintah maupun swasta wajib berorientasi pada kebutuhan pasar kerja serta berbasis pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (S…
Panduan standar operasional bagi tim penguji dalam menyelenggarakan tahap seleksi wawancara bagi calon peserta pemagangan ke luar negeri. Pedoman ini disusun untuk menjamin proses rekrutmen yang objektif, transparan, dan terukur guna menjaring calon peserta yang tidak hanya memenuhi syarat fisik dan teknis, tetapi juga memiliki kesiapan mental, karakter, dan kedisiplinan tinggi.
Dokumen informasi resmi dwibahasa (Indonesia-Inggris) yang menyajikan rekam jejak, visi-misi, serta kerangka kerja strategis Direktorat Produktivitas dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan dunia usaha nasional. Penyusunannya bertujuan memberikan gambaran menyeluruh kepada pemangku kepentingan mengenai tugas pokok, fungsi, dan program unggulan direktorat dalam memasyarakatkan budaya prod…
Acuan praktis dan terstruktur bagi instansi pemerintah, pembina produktivitas, serta dunia usaha dalam merancang dan menerapkan berbagai teknik efisiensi kerja. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja sistematis dalam mengidentifikasi pemborosan (waste), mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan nilai tambah pada proses produksi barang maupun jasa
Petunjuk pelaksanaan ini membahas tata cara pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi bagi calon peserta program pemagangan ke Jepang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses seleksi. Pedoman ini bertujuan mendukung pelaksanaan seleksi yang tertib, objektif, dan sesuai dengan ketentuan program pemagangan ke Jepang.
Petunjuk pelaksanaan ini membahas prosedur kesamaptaan dan tes ketahanan tubuh bagi calon peserta pemagangan ke Jepang. Materi mencakup tata cara pelaksanaan pemeriksaan kondisi fisik dan pengujian kemampuan serta daya tahan tubuh sebagai bagian dari proses seleksi. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan calon peserta memiliki kondisi jasmani yang memadai untuk mengikuti program pemagangan dan …
Buku ini membahas Kebijakan Three in One yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan keterkaitan antara lembaga pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja secara terkoordinasi dan b…