Buku ini menceritakan perjuangan rakyat di Lampung melawan penguasaan tanah oleh korporasi melalui Hak Guna Usaha (HGU), terutama kasus Sugar Group Companies (SGC). Termasuk di dalamnya penyelidikan terhadap pelepasan lahan, konflik dengan masyarakat adat, isu legalitas HGU, pelanggaran terhadap hak ulayat, pengabaian sertifikat, dugaan pelanggaran perencanaan tata ruang dan konservasi. Metode …
Buku ini merupakan kumpulan tulisan penelitian dari beberapa kontributor di Maluku, Papua, dan Jambi, yang fokus terhadap berbagai konflik yang terus berlangsung: konflik pertanahan, konflik elit partai politik, konflik kekuasaan, dan perlawanan masyarakat adat terhadap bentuk-kooptasi kekuasaan/ tanah. Tulisan-tulisan tersebut membedah konflik dari sisi sosial politik, gerakan rakyat, identita…
Buku ini merupakan edisi revisi dari karya yang membahas persoalan pembatalan dan kebatalan hak atas tanah dalam hukum pertanahan Indonesia. Beberapa elemen yang dibahas meliputi definisi pembatalan vs kebatalan, syarat-syarat semua jenis hak atas tanah yang bisa dibatalkan atau dinyatakan batal, prosedur hukum, peraturan perundang-undangan relevan, dan contoh-kasus praktek di lapangan pengadil…
Buku ini ditulis sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah Hukum Agraria. Disusun dengan pendekatan historis dari hukum agraria pada masa penjajahan Belanda sampai masa berlakunya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan peraturan pelaksanaannya. Buku mengulas teori-teori agraria, hak-hak atas tanah (jenis-jenis hak tanah), sejarah regulasi pertanahan di Indonesia, dan prak…
Buku ini membahas wakaf tanah dari perspektif hukum agraria nasional. Termasuk di dalamnya: latar belakang sejarah dan posisi wakaf dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Pokok Agraria), pengaturan hukum wakaf tanah (termasuk Peraturan Pemerintah terkait), peran lembaga yang terlibat seperti Departemen Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama, prosedur administrasi perwakafan, pendaftara…
ku ini mengulas konstruksi hukum pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum dari rezim pra-reformasi hingga pasca-reformasi. Topik yang dibahas meliputi Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam UUD 1945 dan UUPA, dasar hukum pengadaan tanah, prinsip “kepentingan umum”, bentuk dan tata cara pengadaan (termasuk ganti kerugian dan pendaftaran), serta perubahan kebijakan dari masa Keppres 55/…
Buku ini membahas hubungan antara berbagai bidang hukum dalam konteks Indonesia, yaitu hukum Islam dengan hukum tanah, hukum kewarisan, dan hukum pidana. Sajuti Thalib menguraikan bagaimana hukum Islam memandang dan berinteraksi dengan hukum-tanah adat atau hukum tanah nasional, bagaimana mendapatkan penerimaan atau konflik dalam praktik kewarisan Islam di masyarakat yang memiliki hukum adat se…
Buku ini merupakan hasil tesis doktoral (University of Wisconsin, 1981) yang membahas redistribusi tanah di Indonesia sebagai salah satu instrumen untuk menangani masalah penguasaan lahan yang tidak merata. Penulis menganalisis kerangka hukum, pelaksanaan praktek redistribusi, hambatan-hambatan dalam pemilikan tanah, dan bagaimana redistribusi dapat menjadi sarana ke arah keadilan agraria
Buku ini merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan untuk tahun 2001-2002. Disusun sebagai referensi regulasi, kemungkinan mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, dan peraturan terkait pertanahan yang berlaku dalam periode tersebut di Indonesia. Tidak tersedia deskripsi isi terperinci di katalog selain bahwa ini adalah “buku regulasi
Kumpulan makalah dan laporan yang disajikan pada APO-FFTC-SNAES Study Meeting (27 Okt–1 Nov 1997) mengenai pendekatan teknis dan kelembagaan untuk mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan di daerah upland/lereng. Topik mencakup studi kasus negara (Jepang, Korea, Filipina, Fiji, India, dsb.), teknologi konservasi tanah dan air untuk lahan miring, mekanisasi skala kecil, praktik agrofo…
Publikasi ini merangkum makalah dan diskusi dari seminar APO tentang sistem penguasaan/pemilikan lahan pertanian di kawasan Asia-Pasifik. Topik mencakup kerangka hukum dan kebijakan land tenure, reformasi agraria, hak sewa/garap, keamanan tenurial untuk petani kecil, serta implikasinya terhadap produktivitas dan investasi pertanian. Dihadirkan studi kasus negara anggota APO dan rekomendasi kebi…