Buku ini merupakan edisi revisi dari karya yang membahas persoalan pembatalan dan kebatalan hak atas tanah dalam hukum pertanahan Indonesia. Beberapa elemen yang dibahas meliputi definisi pembatalan vs kebatalan, syarat-syarat semua jenis hak atas tanah yang bisa dibatalkan atau dinyatakan batal, prosedur hukum, peraturan perundang-undangan relevan, dan contoh-kasus praktek di lapangan pengadil…
Buku ini membahas hukum lingkungan dalam masalah dan persepsi yang baru tentang cara bagaimana sistem hukum harus mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan akibat dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.
Kajian menyeluruh mengenai hukum investasi di Indonesia—terutama regulasi pasca UU-Cipta UU No. 25 Tahun 2007—meliputi konsep teoritik, prosedur penanaman modal, penyelesaian sengketa investasi, serta dokumentasi permohonan investasi dan pengaruhnya bagi masyarakat lokal 346.092 SAL h
Buku ini mengkaji perkembangan berbagai teori dalam ilmu hukum yang populer dalam pengajaran hukum. Materi mencakup pengertian dan penggolongan teori hukum, karakteristik hukum, dan teori‐teori spesifik seperti teori konflik, teori investasi asing, teori kedaulatan, teori kausalitas, teori pidanaan, teori momentum terjadinya kontrak, serta teori badan hukum. Lampiran menyertakan Undang‐Unda…
Buku ini membahas hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan ilmu hukum sebagai satu kesatuan dalam usaha pembangunan hukum di Indonesia yang berorientasi ke arah keadilan dan kemartabatan. Penulis mengemukakan bahwa hukum tidak hanya sekadar peraturan, tetapi harus berakar pada nilai-nilai luhur bangsa, terutama Pancasila, yang menjadi sumber filosofis, historis, dan sosiologis hukum di …
Buku ini membahas berbagai teori hukum kontemporer, mulai dari teori hukum sistem, teori sosial hukum, teori hukum feminis, teori kritik ras, analisis ekonomi terhadap hukum, serta bagaimana hukum bertransformasi dalam konteks negara kesejahteraan. Buku juga membahas relevansi teori-teori tersebut terhadap realitas hukum di Indonesia, termasuk tantangan implementasi dan upaya hukum progresif.
Buku ini membahas eksistensi dan peranan hukum pidana adat di Indonesia dari beberapa aspek: asas atau prinsip dasar (philosophical foundations), teori hukum adat, norma-norma adat yang hidup di masyarakat, praktik aktual dalam penerapan hukum pidana adat, serta prosedur hukum adat (cara penyelesaian, sanksi, pelaksanaan). Penulis meneliti terminologi hukum adat dalam sejarah, undang-undang, da…
Jilid II membahas asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Buku ini memberi bekal ke pembaca (terutama mahasiswa hukum) agar memahami prinsip-prinsip mendasar yang menjadi fondasi sistem hukum positif Indonesia; termasuk asas legalitas, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, asas persamaan, dan prinsip-prinsip lainnya yang diakui dalam perundang…
Buku ini menegaskan bahwa hukum dan kebebasan berpikir adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma berpikir pembuat, perumus, dan penegak hukum sangat memengaruhi hukum yang dirumuskan dan ditegakkan. Pemikiran hukum yang tidak pernah selesai tetapi selalu dalam proses harus diiringi penguasaan ilmu dan teknologi. Namun wawasan kemanusiaan sering terpengaruh oleh pandangan dunia, agam…
Buku ini membahas pengelolaan perusahaan dari sudut hukum, mencakup masalah-mendasar seperti restrukturisasi perusahaan (penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan), serta tata kelola perusahaan dalam kerangka hukum Indonesia
Buku ini menjadi bacaan penting bagi siapa saja—termasuk di luar kalangan sarjana hukum—yang ingin memahami konsep Cyber Law serta implikasinya di Indonesia. Di dalamnya dibahas latar belakang dan rasional pengaturan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia (khususnya melalui Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahan-nya me…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, selain kewenangan lain seperti sengketa lembaga negara, pembubaran partai, perselisihan pemilu (Pasal 24C UUD 1945). Hukum acara di Mahkamah Konstitusi memiliki corak, tata beracara, sistem pembuktian, dan alat bukti yang berbeda dibanding pengadilan perdata atau pidana. Bahkan, perkara pengujian undang-undang…
Buku ini menyajikan teori-teori tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta dilengkapi dengan beberapa kasus pertanahan untuk menunjukkan bagaimana praktiknya dalam lapangan, termasuk langkah-langkah yang dapat diambil jika pihak pemerintahan atau masyarakat berhadapan dengan persoalan pertanahan
Buku ini membahas risiko hukum yang dihadapi oleh pemilik, direksi, dan komisaris Perseroan Terbatas di bawah Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007. Termasuk di dalamnya tema piercing the corporate veil, yaitu kondisi di mana tanggung jawab terbatas pemegang saham atau pengurus perusahaan bisa ditembus dan mereka dapat dimintai tanggung jawab pribadi akibat kerugian atau pelanggaran hukum. Isinya …
Buku ini membahas bagaimana perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup menjadi instrumen hukum yang penting serta bagaimana implementasinya di Indonesia. Beberapa poin pokok meliputi: Penjelasan tentang kerangka hukum perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup, termasuk jenis-perjanjian dan norma-norma internasional yang relevan. Analisis terhadap bagaimana Indonesia mer…
Buku ini adalah ungkapan kegelisahan akademisi hukum terhadap kondisi pendidikan tinggi hukum di Indonesia dan relevansinya terhadap penegakan hukum. Terdapat beberapa poin pokok: Banyaknya institusi pendidikan tinggi hukum yang bertambah kuantitasnya, namun belum sejalan dengan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum masih melemah, bahkan pelanggaran hukum terj…
Buku ini membahas secara mendalam praktik penyitaan dan pelaksanaan eksekusi di lingkungan pengadilan di Indonesia, terutama peran serta tugas jurusita dalam proses kejurusitaan. Dikombinasikan teori dan praktik lapangan, buku ini menguraikan definisi, kedudukan jurusita, aspek hukum yang mengatur sita dan eksekusi, prosedur, tantangan dalam pelaksanaannya, dan implikasi hukum ketika ada penyal…
Buku Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi menyajikan gambaran umum sistem hukum positif Indonesia di era reformasi
Buku ini membahas secara menyeluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Fokus pembahasan meliputi aspek yuridis Perseroan Terbatas (PT), termasuk pengertian PT, karakter badan hukum, proses pendirian dan anggaran dasar, modal & saham, rencana kerja, laporan tahunan, penggunaan laba, tanggung jawab sosial dan lingkungan, organ PT (direksi, …
Buku ini ditulis sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah Hukum Agraria. Disusun dengan pendekatan historis dari hukum agraria pada masa penjajahan Belanda sampai masa berlakunya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan peraturan pelaksanaannya. Buku mengulas teori-teori agraria, hak-hak atas tanah (jenis-jenis hak tanah), sejarah regulasi pertanahan di Indonesia, dan prak…
Buku ini mengulas secara mendalam permasalahan teks dan konteks dari penatagunaan tanah dan penataan ruang di Indonesia. Pemahaman historis pengaturan pertanahan dan ruang dikaitkan dengan praktek di lapangan, regulasi yang berlaku, serta berevolusi terhadap kebutuhan kontemporer. Penulis juga membahas tantangan dalam implementasi hukum dan kebijakan, termasuk gap antara regulasi formal dan rea…
Buku ini mengkaji secara komprehensif aspek-hukum dalam perbankan terkait empat isu besar: pencucian uang, merger bank, likuidasi bank, dan kepailitan. Isinya membahas definisi dan dasar hukum tiap isu, aturan perundang-undangan di Indonesia, studi kasus nasional dan perbandingan internasional, serta perlindungan hukum untuk para pihak (nasabah, bank, pihak ketiga) dalam berbagai peristiwa ters…
Buku ini membahas wakaf tanah dari perspektif hukum agraria nasional. Termasuk di dalamnya: latar belakang sejarah dan posisi wakaf dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Pokok Agraria), pengaturan hukum wakaf tanah (termasuk Peraturan Pemerintah terkait), peran lembaga yang terlibat seperti Departemen Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama, prosedur administrasi perwakafan, pendaftara…
ku ini mengulas konstruksi hukum pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum dari rezim pra-reformasi hingga pasca-reformasi. Topik yang dibahas meliputi Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam UUD 1945 dan UUPA, dasar hukum pengadaan tanah, prinsip “kepentingan umum”, bentuk dan tata cara pengadaan (termasuk ganti kerugian dan pendaftaran), serta perubahan kebijakan dari masa Keppres 55/…