Membahas landasan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan prinsip yang diperlukan dalam praktik pekerjaan sosial. Pembahasan mencakup penerapan berbagai teori pekerjaan sosial, metode dan teknik yang dapat digunakan dalam menangani permasalahan klien, serta penerapan prinsip dan nilai pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan. Buku ini juga menekankan pentingnya keterampilan praktis bagi pekerj…
Buku Peraturan Perundang-Undangan Upah & Pesangon terbitan Indonesia Legal Center Publishing mengulas aspek krusial dalam hubungan ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan dan pesangon yang berkeadilan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas serta mencegah konflik industrial antara pekerja dan majikan. Karya ini merangkum regulasi mutakhir, mulai dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake…
Laporan Kantor Perburuhan Internasional (ILO) ini membahas penerapan Konsultasi Tripartit berdasarkan Konvensi No. 144 dan Rekomendasi No. 152 Tahun 1976. Dokumen ini mengevaluasi pelaksanaan konsultasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menetapkan standar perburuhan internasional di negara anggota. Selain mengulas prosedur, fungsi, dan mekanisme konsultasi nasional, laporan ini me…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2000 merupakan peraturan yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998. Peraturan ini mengatur penyesuaian ketentuan mengenai manfaat jaminan sosial tenaga kerja, khususnya santunan ke…
Memuat ketentuan dan prosedur mengenai pengurusan serta pembayaran manfaat pensiun, tabungan hari tua, dan santunan kecelakaan kerja. Pembahasan mencakup tata cara pengajuan dan pembayaran manfaat bagi peserta, khususnya dalam kaitannya dengan program kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi pegawai. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai ketentuan pendukung mengenai pemberhentian dan pembe…
Memuat berbagai perubahan kebijakan dan ketentuan pemerintah di bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Pembahasannya mencakup tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), pemagangan dan pelatihan kerja, penggunaan tenaga kerja asing melalui mekanisme Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), serta sistem dan mekanisme …
Memuat kumpulan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Putusan-putusan tersebut membahas berbagai persoalan hukum mengenai hak pekerja untuk memperoleh jaminan sosial, kewajiban pemberi kerja dalam kepesertaan jaminan sosial, serta hubungan antara ketentuan jaminan sosial tenaga kerja dengan prinsip-prinsip yang d…
Membahas hak-hak pekerja yang timbul ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pembahasan meliputi alasan terjadinya PHK, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, serta berbagai bentuk kompensasi yang dapat diterima pekerja setelah hubungan kerja berakhir. Buku ini secara khusus menjelaskan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah untuk…
Membahas pemutusan hubungan kerja (PHK) serta hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan kerja. Pembahasan diarahkan pada pemahaman pekerja terhadap alasan dan proses PHK, hak-hak yang seharusnya diterima, serta berbagai persoalan yang dapat timbul ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Buku ini juga menjelaskan aspek hukum ketenagakerjaan yang berkaita…
Buku Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 karya Abdul Khakim, S.H. mengulas kerumitan sistem pengupahan di Indonesia dari sudut pandang yuridis, ekonomis, dan teknis. Pembahasan mencakup asas pengupahan, tata cara perhitungan upah dan lembur, penetapan upah minimum, hingga peran strategis Dewan Pengupahan. Karya ini menjadi panduan praktis dan komprehensif bagi praktisi HRD…
Buku Era Baru Jaminan Sosial Nasional: Menciptakan Rasa Aman dalam Bekerja dan Usia Tua karya H. Ghazmahadi, G.ST, MM. membahas transformasi sistem perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan. Penulis menguraikan pentingnya jaminan sosial dalam memberikan kepastian perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hingga jaminan hari tua dan pensiun. B…
Buku ini memuat berbagai ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan ketenagakerjaan. Pembahasan mencakup kesepakatan kerja, pemutusan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perjanjian kerja. Buku ini menjadi referensi bagi pekerja, pengusaha, praktisi, akademisi, dan pihak terkait dalam memahami dan menerapkan ketent…
Buku ini membahas perkembangan sistem jaminan sosial dan tantangan dalam penyelenggaraannya di tengah perubahan ekonomi global. Buku ini mengkritisi berkurangnya peran negara dalam mendukung perlindungan sosial serta pentingnya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembahasan menekankan penguatan kembali prinsip-prinsip dasar jaminan sosial melalui transparansi pengelolaan dana, pengat…
Buku Koalisi Perundangan tentang Jaminan Sosial merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Buku ini memuat berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, asuransi sosial, serta hak masyarakat dalam memperoleh perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kompilasi ini disusun untuk memudahkan pem…
Buku Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia: Transformasi BPJS: Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan membahas perkembangan dan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia serta proses transformasi penyelenggaraan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pembahasan mencakup Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), landasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pembent…
Buku ini merupakan panduan praktis mengenai perhitungan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pembahasannya berkaitan dengan hak pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, serta cara menghitung hak-hak finansial yang harus diterima pekerja berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan.
Buku ini membahas konsep dan praktik outsourcing dalam perspektif ketenagakerjaan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup yang Layak. Buku ini dilengkapi dengan contoh kasus, latihan soal, serta himpunan peraturan ketenagakerjaan terkini sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, praktisi, pe…
Buku ini membahas secara normatif hak dan kewajiban TKI atau buruh migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri beserta peraturan pelaksanaannya. Buku ini menguraikan hubungan negara dengan TKI, anatomi hak dan kewajiban TKI, serta berbagai persoalan yang dihadapi TKI selama bekerja di luar negeri. Selain …
Buku ini menceritakan perjuangan rakyat di Lampung melawan penguasaan tanah oleh korporasi melalui Hak Guna Usaha (HGU), terutama kasus Sugar Group Companies (SGC). Termasuk di dalamnya penyelidikan terhadap pelepasan lahan, konflik dengan masyarakat adat, isu legalitas HGU, pelanggaran terhadap hak ulayat, pengabaian sertifikat, dugaan pelanggaran perencanaan tata ruang dan konservasi. Metode …
Buku ini mendokumentasikan pengalaman dan kisah perempuan buruh migran asal Nusa Tenggara Barat yang bekerja di luar negeri. Buku ini mengulas arus migrasi, berbagai bentuk kerentanan dan kekerasan yang dialami buruh migran perempuan, serta upaya dan agenda ke depan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan mereka. Dilengkapi dengan data kasus buruh migran Indonesia tahun 2002, buku ini me…
Buku Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia karya Hidayat Muharam, S.H. mengulas kerangka aturan ketenagakerjaan berbasis UU No. 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananya. Pembahasan mencakup hubungan kerja, outsourcing, waktu kerja, pengupahan, jaminan sosial, hingga pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Karya ini menjadi panduan praktis dan komprehensi…
Buku ini adalah kumpulan tulisan opini dan catatan seorang wartawan, Ans Gregory da Iry, yang membahas berbagai isu di Papua: politik, keamanan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat. Termasuk tulisan-tulisan yang reflektif tentang darah dan konflik di Bumi Cenderawasih serta pengamatan pengarang atas situasi masyarakat Papua dalam relasi dengan pemerintah pusat Indonesia.
Kumpulan tajuk rencana (editorial) Mochtar Lubis yang dimuat di Harian Indonesia Raya, difokuskan pada politik dalam negeri dan masalah-masalah nasional. Disusun/ disunting oleh Atmakusumah dan Sri Rumiati, jilid ini menghadirkan tulisan-tulisan kritik sosial dan politik Mochtar Lubis selama periode terbitnya harian tersebut—berguna sebagai sumber primer bagi studi pers, sejarah politik Indon…
Buku ini menguraikan pokok-pokok asas hukum perburuhan sebagai dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Materi membahas definisi hukum perburuhan, ruang lingkupnya, hubungan kerja dan industrial, sumber hukum perburuhan, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Laporan ini menyajikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN-PBPTA) pada tahap pertama (2002–2007), mencakup 2002–2004. Tujuannya: Mengumpulkan data dan informasi perkembangan pelaksanaan RAN-PBPTA (termasuk 2002–2004). Menggambarkan capaian implementasi selama periode tersebut
Buku ini membahas hak-hak karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak (termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) di Indonesia. Beberapa hal yang dibahas antara lain: Jenis-jenis hak yang seharusnya diperoleh oleh karyawan kontrak, seperti upah minimum, upah lembur, cuti, tunjangan, dan keamanan kerja. Kewajiban pengusaha terhadap karyawan kontrak serta ketentuan hukum yang mengatur kes…
Buku ini memuat berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Himpunan ini mencakup ketentuan mengenai kelembagaan dan koordinasi penempatan, pelayanan penempatan TKI, mekanisme penempatan ke luar negeri, serta perlindungan TKI melalui asuransi. Buku ini disusun sebagai bahan referensi bagi pemerintah, penyel…
Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…
Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…
Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pengaturan mencakup proses penempatan, persyaratan dan prosedur bagi calon TKI, pelaksana penempatan, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, serta perlindungan TKI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dalam peny…
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk melakukan diagnosis dan penilaian tingkat kecacatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pedoman mencakup berbagai bidang penyakit, antara lain kulit, neurologi, penyakit dalam, THT, psikiatri, ortopedi, paru, mata, serta penyakit akibat radiasi. Hasil diagnosis dan penilaian digunakan sebagai acuan dalam menentukan ting…
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan bagi pekerja, calon pekerja, perusahaan penempatan, pemerintah, dan pemangku kepentinga…
Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Himpunan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur proses penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta peran pemerintah dan pihak terkait. Buku ini diharapkan dapat menja…
Buku ini berisi kumpulan peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Cakupannya meliputi aturan dan pedoman teknis pengelolaan TKI yang terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu sebelum keberangkatan, selama masa penempatan, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja" menghimpun secara sistematis berbagai produk hukum dan regulasi yang menjadi acuan utama dalam penegakan hak serta perlindungan bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup beragam ketentuan mendasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sistem pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hin…
Kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Buku ini menghimpun berbagai ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang disajikan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, perusahaan, t…
Buku ini memuat sejarah dan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Pembahasan meliputi penjelasan mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981, rancangan undang-undang, keterangan pemerintah kepada DPR-RI, pandangan umum fraksi-fraksi, tanggapan pemerintah, pembahasan dalam rapat kerja, penyampaian rancangan akhir, hingga pengesahan und…
Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…
Kompilasi hukum komprehensif yang memuat kerangka regulasi penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman yuridis yang terintegrasi bagi pengusaha, pekerja, penyelenggara jaminan sosial, serta pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin pemenuhan hak-hak normatif dan perlindungan risiko sosio-ekonomi tenaga kerja.
Buku Kumpulan Perjanjian Kerjasama Bilateral Di Bidang Penempatan Kerja Dan Perlindungan TKI Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Negara Penempatan merupakan kompilasi komprehensif dokumen hukum dan kesepakatan diplomasi strategis yang menjadi landasan tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia. Literatur ini secara rinci memuat esensi Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian bil…
Kompilasi regulasi yang menyajikan kerangka hukum pelaksanaan K3 di berbagai bidang teknis maupun medis. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman resmi bagi masyarakat industri agar dapat menerapkan norma K3 secara mandiri di tempat kerja guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Berbudaya K3. Selain itu, dokumen ini disus…
Panduan operasional dan praktis yang dirancang bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan serta pemangku kepentingan di bidang pengawasan kerja. Penyusunannya bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar, pedoman pemetaan masalah, serta petunjuk aksi nyata dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menghentikan keterlibatan anak dalam jenis pekerjaan yang membahayakan, eksploitatif, dan merugikan masa depa…
Kompilasi hukum komprehensif yang memuat kerangka regulasi penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman yuridis yang terintegrasi bagi pengusaha, pekerja, penyelenggara jaminan sosial, serta pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin pemenuhan hak-hak normatif dan perlindungan risiko sosio-ekonomi tenaga kerja.
Berisi studi evaluatif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja akibat modernisasi teknologi, di mana realisasi kepesertaan Jamsostek masih jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang mewajibkan sel…
Studi analisis hukum dan kebijakan mengenai perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja berstatus kontrak (PKWT). Penyusunannya bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan regulasi PKWT sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2003, guna menjamin keseimbangan antara fleksibilitas pasar kerja bagi pengusaha dan kepastian perlindungan hak-hak normatif bagi pekerja.
Kajian Model Pelaksanaan Joint Inspection dalam Perlindungan Pekerja Maritim ini, bertujuan untuk mengetahui alternatif pengawasan norma ketenagakerjaan di sektor maritim. Kajian dilakukan dengan metode tinjauan pustaka dan wawancara serta diskusi dengan para narasumber terpilih. Industri di sektor maritim berbeda dengan industri pada umumnya, tempat kerjanya di atas kapal yang bergerak dari sa…
Penelitian ini, mengkaji teori dan praktek hubungan antara perseroan dengan pekerja, khususnya mendalami bentuk-bentuk perlindungan yang diperoleh pekerja dalam hal perseroan gagal meneruskan usahanya, karena mengalami kepailitan. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan akan dapat menggambarkan keterkaitan tiga disiplin ilmu hukum, yaitu hukum perseroan, hukum kepailitan dan hukum ke…
Buku ini hadir seolah mengobati minimnya literatur studi Gerakan Sosial di Indonesia. Cakupan bahasan dalam buku ini diantaranya: konsep dan peta teoritik gerakan sosial; teori perilaku kolektif; teori gerakan sosial lama, teori gerakan sosial baru; konsep masyarakat sipil dan gerakan sosial; sampai praktik gerakan sosial di berbagai daerah.
Buku ini menyediakan kerangka teori untuk memahami perubahan sosial dalam skala makro dan historis. Piotr Sztompka membahas konsep-konsep dasar seperti evolusi, revolusi, modernitas, globalisasi, teori sejarah, serta teori makro sosiologi yang membedah bagaimana masyarakat berubah dari sisi struktur sosial, budaya, dan institusional. Pada versi terjemahan Indonesia (Sosiologi Perubahan Sosial),…