buku ini membahas aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia: hubungan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja dan pengusaha, peraturan yang terkait ketenagakerjaan, perlindungan hukum pekerja, dan regulasi yang mengatur aspek-ketenagakerjaan
Buku ini menyajikan kajian mendalam terhadap penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary approach) dalam pengelolaan sumber daya ikan oleh Indonesia. Fokusnya mencakup aspek hukum internasional—terutama zona laut lepas—dan interpretasi terhadap asas "freedom of fishing" yang sering disalahpahami. Penulis menganalisis tantangan overfishing serta upaya adaptasi norma hukum dalam kerangka h…
Buku ini memberikan tinjauan hukum terkait isu disabilitas di Indonesia, khususnya membahas kerangka hukum yang ada dan kebutuhan revisi terhadap Undang-Undang Penyandang Cacat (UU No. 4 Tahun 1997) di era setelah ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) tahun 2006. Buku ini juga menyoroti pergeseran paradigma dari pendekatan “charity-based” menjadi “rights-based”, sert…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, selain kewenangan lain seperti sengketa lembaga negara, pembubaran partai, perselisihan pemilu (Pasal 24C UUD 1945). Hukum acara di Mahkamah Konstitusi memiliki corak, tata beracara, sistem pembuktian, dan alat bukti yang berbeda dibanding pengadilan perdata atau pidana. Bahkan, perkara pengujian undang-undang…
Buku ini mengkaji secara komprehensif aspek-hukum dalam perbankan terkait empat isu besar: pencucian uang, merger bank, likuidasi bank, dan kepailitan. Isinya membahas definisi dan dasar hukum tiap isu, aturan perundang-undangan di Indonesia, studi kasus nasional dan perbandingan internasional, serta perlindungan hukum untuk para pihak (nasabah, bank, pihak ketiga) dalam berbagai peristiwa ters…
Buku ini menyajikan pendekatan multidimensional dalam memahami konstitusi—tidak hanya sebagai teks hukum tertulis, tetapi juga sebagai produk relasi politik, budaya, dan kekuatan sosial, sehingga memberikan perspektif komprehensif terhadap konsep negara hukum.
Buku ini mencerminkan pemikiran Arif Satria dalam menganalisis kebijakan kelautan dan perikanan secara kritis, dari era SBY hingga Jokowi 320 SAT p
Buku ini membahas perkembangan lembaga-lembaga negara independen di Indonesia sejak reformasi, terutama pasca amandemen konstitusi UUD 1945, serta mendalami urgensi penataan kembali lembaga-lembaga tersebut. Penulis mengulas latar belakang pembentukan lembaga independen, dinamika regulasi dan praktiknya, problematika seperti tumpang tindih kewenangan, pembiayaan, kedudukan kelembagaan, mekanism…
Buku Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi edisi revisi ini membahas hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks reformasi politik dan kenegaraan Indonesia pasca-Orde Baru. Penulis melakukan penyesuaian dalam edisi revisi agar refleksinya sesuai dengan tuntutan reformasi, terutama terkait perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Pe…
Buku ini menguraikan aspek-hukum kepegawaian di Indonesia, mencakup peraturan, kebijakan, hak dan kewajiban pegawai negeri, serta masalah kepegawaian dalam praktek administrasi pemerintahan. Disusun agar pembaca bisa memahami dasar-dasar hukum kepegawaian di Indonesia dan tantangan pelaksanaannya.