Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur kerangka hukum penataan ruang di Indonesia dengan cakupan: perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Beberapa poin utama: Pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penetapan rencana tata ruang pada berb…
Buku ini adalah karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama yang memberikan komentar pasal demi pasal atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, disusun berdampingan dengan peraturan lama untuk memudahkan perbandingan. Selain penafsiran teks undang-undang, buku ini membahas implikasi praktik hukum perusahaan, perubahan konseptual dari ketentuan terdahulu (KUHD/…
Buku ini merupakan edisi revisi dari karya yang membahas persoalan pembatalan dan kebatalan hak atas tanah dalam hukum pertanahan Indonesia. Beberapa elemen yang dibahas meliputi definisi pembatalan vs kebatalan, syarat-syarat semua jenis hak atas tanah yang bisa dibatalkan atau dinyatakan batal, prosedur hukum, peraturan perundang-undangan relevan, dan contoh-kasus praktek di lapangan pengadil…
Buku ini membahas hukum lingkungan dalam masalah dan persepsi yang baru tentang cara bagaimana sistem hukum harus mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan akibat dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.
Kajian menyeluruh mengenai hukum investasi di Indonesia—terutama regulasi pasca UU-Cipta UU No. 25 Tahun 2007—meliputi konsep teoritik, prosedur penanaman modal, penyelesaian sengketa investasi, serta dokumentasi permohonan investasi dan pengaruhnya bagi masyarakat lokal 346.092 SAL h
Buku ini mengkaji perkembangan berbagai teori dalam ilmu hukum yang populer dalam pengajaran hukum. Materi mencakup pengertian dan penggolongan teori hukum, karakteristik hukum, dan teori‐teori spesifik seperti teori konflik, teori investasi asing, teori kedaulatan, teori kausalitas, teori pidanaan, teori momentum terjadinya kontrak, serta teori badan hukum. Lampiran menyertakan Undang‐Unda…
Buku ini membahas hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan ilmu hukum sebagai satu kesatuan dalam usaha pembangunan hukum di Indonesia yang berorientasi ke arah keadilan dan kemartabatan. Penulis mengemukakan bahwa hukum tidak hanya sekadar peraturan, tetapi harus berakar pada nilai-nilai luhur bangsa, terutama Pancasila, yang menjadi sumber filosofis, historis, dan sosiologis hukum di …
Buku ini membahas berbagai teori hukum kontemporer, mulai dari teori hukum sistem, teori sosial hukum, teori hukum feminis, teori kritik ras, analisis ekonomi terhadap hukum, serta bagaimana hukum bertransformasi dalam konteks negara kesejahteraan. Buku juga membahas relevansi teori-teori tersebut terhadap realitas hukum di Indonesia, termasuk tantangan implementasi dan upaya hukum progresif.
Buku ini membahas eksistensi dan peranan hukum pidana adat di Indonesia dari beberapa aspek: asas atau prinsip dasar (philosophical foundations), teori hukum adat, norma-norma adat yang hidup di masyarakat, praktik aktual dalam penerapan hukum pidana adat, serta prosedur hukum adat (cara penyelesaian, sanksi, pelaksanaan). Penulis meneliti terminologi hukum adat dalam sejarah, undang-undang, da…
Jilid II membahas asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Buku ini memberi bekal ke pembaca (terutama mahasiswa hukum) agar memahami prinsip-prinsip mendasar yang menjadi fondasi sistem hukum positif Indonesia; termasuk asas legalitas, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, asas persamaan, dan prinsip-prinsip lainnya yang diakui dalam perundang…
Buku ini menegaskan bahwa hukum dan kebebasan berpikir adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma berpikir pembuat, perumus, dan penegak hukum sangat memengaruhi hukum yang dirumuskan dan ditegakkan. Pemikiran hukum yang tidak pernah selesai tetapi selalu dalam proses harus diiringi penguasaan ilmu dan teknologi. Namun wawasan kemanusiaan sering terpengaruh oleh pandangan dunia, agam…
Buku ini membahas pengelolaan perusahaan dari sudut hukum, mencakup masalah-mendasar seperti restrukturisasi perusahaan (penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan), serta tata kelola perusahaan dalam kerangka hukum Indonesia
Buku ini menjadi bacaan penting bagi siapa saja—termasuk di luar kalangan sarjana hukum—yang ingin memahami konsep Cyber Law serta implikasinya di Indonesia. Di dalamnya dibahas latar belakang dan rasional pengaturan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia (khususnya melalui Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahan-nya me…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, selain kewenangan lain seperti sengketa lembaga negara, pembubaran partai, perselisihan pemilu (Pasal 24C UUD 1945). Hukum acara di Mahkamah Konstitusi memiliki corak, tata beracara, sistem pembuktian, dan alat bukti yang berbeda dibanding pengadilan perdata atau pidana. Bahkan, perkara pengujian undang-undang…