Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER. 01/MEN/XII/2004 Tentang: Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung. Nomor: PER. 02/MEN/I/2005 Tentang: Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian dan Pencabutan Sanksi bagi Arbiter Hubungan Industrial. Nomor: PER. 03/MEN/I/2005 Tentang: Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Nomor: PER. 04/MEN/II/2005 Tentang: Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Nomor: PER. 05/MEN/III/2005 Tentang: Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Nomor: PER. 06/MEN/IV/2005 Tentang: Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Nomor: PER. 07/MEN/IV/2005 Tentang: Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia.

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Text

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER. 01/MEN/XII/2004 Tentang: Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung. Nomor: PER. 02/MEN/I/2005 Tentang: Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian dan Pencabutan Sanksi bagi Arbiter Hubungan Industrial. Nomor: PER. 03/MEN/I/2005 Tentang: Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Nomor: PER. 04/MEN/II/2005 Tentang: Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Nomor: PER. 05/MEN/III/2005 Tentang: Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Nomor: PER. 06/MEN/IV/2005 Tentang: Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Nomor: PER. 07/MEN/IV/2005 Tentang: Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Badan Organisasi;

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, meliputi tata cara seleksi calon hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, pendaftaran dan sanksi bagi arbiter hubungan industrial, pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, pembekalan akhir pemberangkatan TKI ke luar negeri, sanksi administratif dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh, serta standar tempat penampungan calon TKI. Himpunan ini menjadi dokumentasi peraturan pelaksanaan dalam bidang hubungan industrial, pengupahan, serikat pekerja, serta penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.