Majalah Nakertrans Edisi 01 Tahun XXIV Februari 2004

Booklet ini menyajikan panduan komprehensif terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Regulasi ini dibentuk untuk membenahi tata kelola pelindungan pekerja migran sebelum, selama, hingga setelah penempatan, sekaligus mencegah praktik migrasi ilegal. Melalui penyampaian hak dan kewajiban secara terstruktur, booklet ini mempermudah pemangku kep…

Informasi Peraturan Perundang-undangan 2007 Bidang Perselisihan HI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv+452 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.110 26 INF

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Buku saku dan pedoman praktis advokasi ketenagakerjaan bertajuk Buku Panduan Untuk Buruh Migran Indonesia: Bekerja Di Singapura menyajikan panduan komprehensif, legal, dan aplikatif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)—khususnya pekerja sektor domestik (migrant domestic workers) dan formal—mengenai hak, kewajiban, serta tata cara bekerja secara aman dan bermartabat di Singapura. Fokus pembah…

Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006

Buku Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006 yang diterbitkan oleh Depnakertrans RI mengulas sistem dan mekanisme baru administrasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pembahasannya merangkum tanggapan atas tiga perubahan utama: ratifikasi konvensi dasar ILO, iklim kebebasan berserikat, serta implikasi desentralisasi dan otonomi daerah. Buku ini menyajikan cakupan luas administrasi publik bidang …

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2000 merupakan peraturan yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998. Peraturan ini mengatur penyesuaian ketentuan mengenai manfaat jaminan sosial tenaga kerja, khususnya santunan ke…

Kumpulan Peraturan Ketenagakerjaan di Bidang Kesepakatan, Pemutusan, Perlindu…

Buku ini memuat berbagai ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan ketenagakerjaan. Pembahasan mencakup kesepakatan kerja, pemutusan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perjanjian kerja. Buku ini menjadi referensi bagi pekerja, pengusaha, praktisi, akademisi, dan pihak terkait dalam memahami dan menerapkan ketent…

Wirata Nomor 48 tahun XIII Triwulan I

Wirata edisi kali ini secara khusus menyajikan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wirata No. 51 Tahun XIII Triwulan IV

Edisi ini menghimpun regulasi hukum yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja, ketenagakerjaan, dan peradilan hubungan industrial. Isi dokumen mencakup UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 (Tahun 2004) mengenai tata cara …

WIRATA : Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan …

Publikasi MPOWER Jendela Informasi Ketenagakerjaan 2018 Edisi I–IV setebal 232 halaman ini merupakan kompilasi tahunan terpadu yang merangkum seluruh edisi majalah MPOWER sepanjang tahun 2018 terbitan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Buku kompilasi ini menyajikan rekapitulasi menyeluruh mengenai dinamika pasar kerja nasional, mencakup tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, pe…

Wirata Nomor 15 Tahun IV Triwulan III

Edisi ini merangkum regulasi dan kebijakan hukum ketenagakerjaan, mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan ke 26 Daerah Tingkat II percontohan, serta serangkaian Peraturan dan Instruksi Menteri Tenaga Kerja R.I tahun 1995. Isinya mengatur penetapan usia pensiun maksimum bagi peserta, pengangkatan dan tugas panitera pada Panitia Penyelesaia…

Wirata No. 50 Tahun XIII Triwulan III

Edisi ini memuat himpunan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Isi dokumen ini mencakup Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta sejumlah Keputusan Menakertrans terkait tata cara perencanaan pembangunan k…

WIRATA : Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan …

Publikasi berkala hukum ketenagakerjaan bertajuk WIRATA: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan: Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum 2001 menyajikan dokumentasi, inventarisasi, dan telaah yuridis atas regulasi perburuhan nasional yang diterbitkan pada fase awal reformasi hukum ketenagakerjaan Indonesia. Fokus muatan publikasi ini mencakup kodifika…

Informasi Hukum Volume 4 Tahun VII, 2005

Publikasi berkala hukum ketenagakerjaan bertajuk Informasi Hukum Volume 4 Tahun VII (2005) menyajikan kompilasi, inventarisasi, dan telaah yuridis atas regulasi perburuhan nasional yang berlaku pada masa konsolidasi pascapengundangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Terbit…

Manpower and Employment Situation in Indonesia (Review in 2002)

Laporan Manpower And Employment Situation In Indonesia (Review In 2003) menyajikan evaluasi komprehensif mengenai kondisi pasar kerja Indonesia pada masa transisi pemulihan pasca-Krisis Finansial 1997/1998, menyoroti tantangan struktural penyerapan angkatan kerja di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Kajian ini membedah tren tingginya angka pengangguran terbuka, meluasnya sektor informal …

Pedoman Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral

Pedoman ini membahas konsep, tujuan, dan pelaksanaan monitoring kesempatan kerja sektoral sebagai upaya mengukur kontribusi berbagai sektor pembangunan dalam menciptakan lapangan kerja. Publikasi menjelaskan keterbatasan data kesempatan kerja, pentingnya pemantauan berkelanjutan, kebutuhan kerja sama antarlembaga, serta penyediaan pedoman bagi instansi pembina dan pelaksana monitoring ketenagak…

Pedoman Pelaksanaan Green Productivity Demonstration Project (GPDP) Pariwisat…

Buku ini membahas konsep Produktivitas Ramah Lingkungan (Green Productivity/GP) sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Konsep yang diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization (APO) ini relevan diterapkan dalam sektor pariwisata yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, namun juga berpotensi menimbulkan pe…

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2002: Annual Report

Laporan tahunan yang menyajikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama tahun 2002. Laporan ini memuat informasi mengenai kondisi dan perkembangan K3, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, kegiatan pencegahan kecelakaan serta penyakit akibat kerja, dan berbagai upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Laporan tahunan ini dapa…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…

Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pera…

Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (2008) terbitan Pusat Humas Depnakertrans berisi kompilasi dua Peraturan Pemerintah. Dokumen ini memuat PP No. 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta PP No. 76 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Ker…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP. 264/MEN/2004 …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.264/MEN/2004 mengatur pola karir dan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi instruktur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini disusun untuk mendukung pembinaan karir dan diklat instruktur PNS secara terstruktur dan sistematis serta menjamin pelaksanaannya pada berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Keputusan…

Manpower and Employement Situation in Indonesia

Buku Manpower and Employment Situation in Indonesia (Desember 2002) terbitan Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Depnakertrans RI menyajikan analisis situasi ekonomi dan ketenagakerjaan pascakrisis. Publikasi dwi-bahasa ini merinci pertumbuhan ekonomi, dinamika angkatan kerja, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran, hingga program pelatihan vokasi (BLK), pemagangan, pen…

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Re…

Instruksi Presiden yang mengatur kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Instruksi ini mengarahkan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI, serta mengatur koordinasi, pemantauan, dan pela…

Wirata Nomor 48 tahun XIII Triwulan III

Wirata edisi kali ini secara khusus menyajikan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia …

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, meliputi tata cara seleksi calon hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, pendaftaran dan sanksi bagi arbiter hubungan industrial, pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, pembekalan akhir pemberangkatan TKI ke luar negeri, sanksi administratif dalam penemp…

Wirata No. 52 Tahun XIV Triwulan 1

Wirata Edisi ini (Nomor 52) memuat satu Undang-undang, satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, satu Keputusan Presiden, beberapa Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2004, dan dua Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial sebagai pelaksanaan U…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasio…

Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/V/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005–2009 merupakan pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Peraturan ini memuat visi, misi, kebijakan, program, serta sasaran strategis yang menjadi arah penyelenggaraan pembangu…

Profil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia : Membangu…

Buku ini merupakan publikasi yang memuat gambaran umum mengenai tugas, fungsi, kebijakan, dan program Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Publikasi ini menggambarkan upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kon…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan S…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip, jenis program, kepesertaan, pembiayaan, serta penyelenggaraan jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Peraturan i…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan merupakan kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan untuk memudahkan pekerja, pengusaha, praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam memperoleh serta memahami ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk mengenai hubungan kerja, perlin…

Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia

Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia terbitan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ini menyajikan tiga regulasi pilar utama hubungan industrial, yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kompilasi ini mengatur hak berserikat, pembe…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan P…

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Penempatan dan Perlindungan Tena…

Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Himpunan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur proses penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta peran pemerintah dan pihak terkait. Buku ini diharapkan dapat menja…

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014

Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014 terbitan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kemnakertrans RI menyajikan alat ukur evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Berdasarkan Kepmenakertrans No. 166 Tahun 2014, pengukuran ini mencakup sembilan indikator utama, seperti perencanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatih…

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Peraturan P…

Buku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (2008) terbitan Biro Hukum Depnakertrans menyajikan regulasi ketenagakerjaan secara utuh. Buku ini hadir sebagai pedoman pemahaman hak, kewajiban, serta solusi permasalahan hubungan kerja demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan.

Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2005-2009

Buku Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005–2009 terbitan Pusat Hubungan Masyarakat Depnakertrans memuat arah kebijakan dan perencanaan kegiatan instansi. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra bagi unit Eselon I/II sekaligus dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Depnakertrans.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tu…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis merupakan instrumen regulasi dan pedoman manajerial yang membedah pembagian peran operasional serta rincian beban kerja teknis di seluruh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian di tingkat pusat dan daerah. Regulasi ini merinci secara sistem…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP - 149 / MEN / 2000 tentang Tata C…

Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Peraturan ini mengatur efisiensi dan penyederhanaan prosedur administratif dalam memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kebijakan tersebut diterbitkan guna memangkas birokrasi perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia.

Pedoman Laporan Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO

Buku ini memuat panduan penyampaian laporan tahunan mengenai pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO yang telah maupun belum diratifikasi oleh Indonesia. Di dalamnya mengulas tata cara pelaporan, pengawasan, ratifikasi, hingga mekanisme penyampaian laporan oleh instansi terkait sebagai bahan rujukan resmi bagi masyarakat dan lembaga yang memerlukannya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VI/2009 t…

Buku kompilasi regulasi ini menghimpun dua instrumen hukum fundamental yang menjadi fondasi penguatan mutu dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). PP No. 23 Tahun 2004 menjabarkan kedudukan,…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/IV/2011 merupakan instrumen regulasi kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh Indonesia. Regulasi ini menstandarisasi profil kelembagaan serta klasifikasi dan…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan Menteri ini mengatur tata cara pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai bagian dari prosedur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturannya mencakup ketentuan dan prosedur pengajuan serta pengesahan rencana penggunaan TKA oleh pemberi kerja. RPTKA menjadi bagian penting dalam mekanisme administratif sebelum tenaga kerja asing dapat digunakan oleh per…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di luar hubungan kerja (sektor informal, pekerja mandiri, atau bukan penerima upah). Regulasi ini membedah mekanisme kepesertaan sukarela, tata cara pendaftaran perseorangan m…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan ini menghimpun tiga instrumen hukum strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi—Permenakertrans No. PER-37/MEN/XII/2006, Permenakertrans No. PER-38/MEN/XII/2006, dan Kepmenakertrans No. KEP 258/MEN/VI/2007—yang memperketat tata kelola kelembagaan, perizinan badan usaha, serta transparansi pembiayaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke l…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2006 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER-32/MEN/XI/2006 dan Permenakertrans No. PER-33/MEN/XI/2006, yang dirancang untuk memperketat tata kelola operasional, standar sarana, dan kepatuhan finansial Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Mua…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.03/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur keterlibatan sektor swasta serta badan usaha dalam akselerasi pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Regulasi ini membedah kerangka kemitraan strategis antara pemerintah, badan usaha (BUMN, BUMD, maupun s…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Badan N…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Memuat dua peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur mekanisme hubungan industrial secara bipartit. PER.31/MEN/XII/2008 memberikan pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha melalui perundingan bipartit, termasuk persiapan, pelaksanaan, pembuatan risalah, perjanjian bersama, dan tindak lanjut…

Naskah Kamus Jabatan Subsektor Perikanan: Kode KLUI 17

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 34 halaman ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.7 NAS