Text

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

---

Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 merupakan pedoman yuridis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan komitmen nasional dan global terkait penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Regulasi ini membedah mekanisme pembentukan dan tata kerja Komite Aksi Daerah (KAD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tata cara penyusunan serta penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD), serta strategi pemberdayaan masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan dan penarikan anak dari lingkungan kerja berbahaya. Selain itu, aturan ini menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran APBD, pengawasan lintas perangkat daerah (OPD), dan kolaborasi dengan organisasi nonpemerintah, serikat pekerja, serta dunia usaha. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen rujukan strategis esensial bagi aparatur birokrasi daerah, pembuat kebijakan perlindungan anak, penegak hukum, dan aktivis kemanusiaan dalam menjamin koordinasi multisektoral yang terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan demi pemenuhan hak-hak dasar anak di tingkat lokal.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

331.110 26 PER

Penerbit

Jakarta : Pusat Hubungan Masyarakat., 2010

Deskripsi Fisik

20 halaman ; 21 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

331.110 26

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar