Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…
Kumpulan peraturan ini mengatur penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri, mulai dari penyiapan calon TKI, pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan, hingga pemberian dan pencabutan izin bagi pelaksana penempatan TKI. Pengaturan mencakup persyaratan dan proses penyiapan calon TKI, ketentuan pembentukan serta operasional kantor cabang, persyaratan …
Buku kompilasi regulasi ini memuat dua instrumen hukum strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong akselerasi investasi dan diversifikasi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal serta Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Melalui Perpres No. 27 Tahun …
Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pengaturan mencakup proses penempatan, persyaratan dan prosedur bagi calon TKI, pelaksana penempatan, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, serta perlindungan TKI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dalam peny…
Peraturan yang memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengaturan ditujukan untuk menjadi acuan bagi unit kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara teratur, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penyelenggaraan, prosedur, standar pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bid…
Buku ini memuat ketentuan mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan, memberikan, dan mengelola informasi secara transparan dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang b…
Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…
Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2008 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja serta Permenakertrans No. PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, yang berfungsi memperkuat tata kelola distribusi tenaga kerja dom…
Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun serangkaian peraturan dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi landasan operasional reformasi tata kelola penempatan serta pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Muatan pokok kompilasi ini mencakup penataan ulang kerangka hukum pascapencabutan Permenakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 melal…