Publikasi berkala ketenagakerjaan bertajuk MPOWER: Jendela Informasi Ketenagakerjaan Edisi 2018/III merupakan media diseminasi informasi resmi dan literatur rujukan praktis yang menyajikan analisis dinamika pasar kerja, arah kebijakan ketenagakerjaan, serta program strategis pengembangan sumber daya manusia nasional. Dokumen ini membedah berbagai isu krusial ketenagakerjaan pada periode paruh k…
Publikasi berkala ketenagakerjaan bertajuk MPOWER: Jendela Informasi Ketenagakerjaan Edisi Triwulan II 2018 merupakan media diseminasi resmi dan literatur rujukan praktis yang menyajikan analisis dinamika pasar kerja, kebijakan ketenagakerjaan nasional, serta program strategis peningkatan produktivitas sumber daya manusia pada periode triwulan kedua tahun 2018. Terbitan ini membedah berbagai is…
Buku Menghadapi Fenomena NEET: Memutus Mata Rantai Hopeless Kaum Muda di Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker RI membahas kondisi anak muda (usia 15–24 tahun) yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak sedang mengikuti pelatihan kerja (Not in Employment, Education or Training). Menggunakan data Sakernas 2019, buku ini mengulas lanskap tantanga…
Buku Ketenagakerjaan dalam Data 2021 (Edisi 4) yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker RI menyajikan data indikator ketenagakerjaan umum periode Februari 2021 (berdasarkan Sakernas BPS) serta data sektoral khusus (seperti pelatihan, pemagangan, TKA/PMI, jaminan sosial, dan hubungan industrial) hingga Juni–Juli 2021. Publikasi ini mengulas profil Angka…
Laporan ini menyajikan data dan profil terkini K3 di Indonesia tahun 2022 yang meliputi: tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pelaksanaan regulasi, kondisi pengawasan dan pembinaan, partisipasi pemangku kepentingan (pemerintah, perusahaan, pekerja), tantangan dan upaya perbaikan di masa depan. Disusun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Kemnaker bek…
Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…
Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat memuat perubahan atas Permenakertrans No. PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenakertrans. Regulasi ini menyesuaikan fungsi serta kedudukan unit kerja, salah satunya memperjelas tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam koordinasi penyusunan rencana, ang…
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan peraturan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementeria…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang memuat berbagai ketentuan dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tahun 2016. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, meliputi aspek hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan kompetensi, serta tata kelola …
Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang memuat berbagai ketentuan dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tahun 2016. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, meliputi aspek hubungan industrial, perlindungan dan penempatan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta administ…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tahun 2016. Himpunan ini memuat ketentuan mengenai jaminan sosial bagi pekerja, standar dan kompetensi kerja, pelatihan kerja, penyelesaian kerugian negara, tunjangan hari raya, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan pekerja, pelayanan kesehatan, s…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang memuat berbagai ketentuan dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tahun 2015. Himpunan ini menjadi sumber rujukan dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, meliputi aspek hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Penyusun…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang memuat berbagai ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tahun 2015. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan dalam memahami kebijakan dan pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, meliputi aspek hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, penempatan tenaga kerja, serta penyelenggaraan administrasi ketenaga…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Himpunan ini memuat ketentuan mengenai pelayanan publik, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, penggunaan tenaga kerja asing, tata kelola aparatur sipil negara, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia d…
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan merupakan pedoman dalam pengelolaan keamanan dan akses terhadap arsip dinamis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan ini mengatur klasifikasi tingkat keamanan arsip serta ketentuan akses sesuai dengan sifat dan tingkat ker…
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Ketenagakerjaan merupakan pedoman dalam pengelolaan dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan ini mengatur jangka waktu penyimpanan arsip sesuai dengan nilai guna dan jenis arsip serta menjadi dasar dalam pelaksanaan pemindahan, pemusnahan, dan penyer…
Buku ini merupakan kompilasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Buku ini memuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya sebagai landasan dalam penyelenggaraan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, pengupahan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Buku ini diharapkan …
Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Himpunan ini disusun untuk memudahkan masyarakat, pekerja, pengusaha, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam memahami serta memperoleh rujukan mengenai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya terkait hubungan kerja, pengupahan, pe…
Buku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnaker (2019) memuat pedoman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Kemnaker. Diterbitkan sebagai penyempurnaan Permenaker No. 17 Tahun 2015 serta mandat UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, peraturan…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Binapenta (2010) terbitan Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berisi kompilasi regulasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Buku ini mencakup UU No. 39 Tahun 2004, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Keputusan Direktur Jenderal mengenai kebijakan perlindungan pra, selama, dan pur…
Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2011) menyajikan pengukuran evaluasi pencapaian pembangunan ketenagakerjaan di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Berdasarkan amanat Pasal 7 dan 8 UU No. 13 Tahun 2003, indikatornya mencakup sembilan aspek utam…
Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memuat alat ukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di tingkat daerah dan provinsi. Publikasi ini mengukur sembilan indikator utama, seperti perencanaan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas, hingga pengupahan. Buku ini…
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 merupakan instrumen regulasi yang diterbitkan untuk menyelaraskan kebijakan tata kelola ekspatriat dengan ketentuan hu…
Peraturan Menteri ini ditetapkan pada bulan April 2007 sebagai landasan hukum yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, mencakup penetapan struktur kelembagaan mulai dari tingkat kementerian, sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, badan-badan di lingkungan departemen, hingga unit pelaksana teknis di dae…
Buku atau dokumen pedoman Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Lembaga Pelatihan merupakan literatur rujukan teknis dan operasional yang membedah keterkaitan strategis antara penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan penyelenggaraan program pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), baik milik pemerintah maupun swasta. Muatan dokumen ini merinci kerangka acuan kompetensi ke…
Buku Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang memuat Permenaker Nomor 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2015 merupakan kompilasi regulasi penataan kelembagaan yang mengatur secara komprehensif kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan struktur organisasi, eselonisasi, serta tata kerja operasional empat entitas Unit Pelaksana…
Dokumen Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.257/MEN/2003 merupakan instrumen hukum penataan kelembagaan yang memuat perubahan pertama atas Kepmenakertrans No. KEP.219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Regulasi ini dirancang untuk menyempurnakan struktur organisasi, rincian tugas pokok, fungsi, serta tat…
Keputusan ini memuat pedoman pelaksanaan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai dasar untuk mengetahui volume dan kebutuhan pekerjaan serta kesesuaian jumlah pegawai dengan beban tugas organisasi. Pedoman mencakup pengumpulan data pekerjaan, pengukuran beban kerja, perhitungan kebutuhan pegawai, serta pemanfaatan hasil analisis dalam penataan dan pengelolaan sumb…
Peraturan Menteri ini mengatur pengendalian gratifikasi bagi pegawai dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi upaya pencegahan gratifikasi, kewajiban menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan, jenis gratifikasi yang dikecualikan, pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, mekanisme pelaporan, pengawasan, serta hak dan pe…
Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…
Hukum ketenagakerjaan merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan begitu luas sehingga sepatutnya para stakeholders ketenagakerjaan menguasai atau minimal memahami koridor-koridor hukum ketenagakerjaan se…
Kajian ini menganalisis implementasi syarat-syarat kerja dan perjanjian kerja bersama di kawasan berikat sebagai pendekatan terhadap Export Processing Zones (EPZs). Hasil kajian menunjukkan hubungan industrial yang harmonis serta tidak ditemukan pelanggaran kebebasan berserikat. Implementasi syarat kerja dan perjanjian kerja bersama dinilai baik sehingga belum diperlukan pengaturan khusus tamba…
Buletin PENTAS edisi 2019 ini menyoroti pemenuhan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas di pasar kerja. Pembahasannya meliputi partisipasi difabel usia kerja, kiprah di era digital, peran balai pelatihan vokasional, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Buletin ketenagakerjaan edisi 2019 ini mengulas peluang dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja ASEAN serta kesempatan pemagangan di Jepang. Pembahasannya juga mencakup partisipasi generasi milenial di era digital, pemanfaatan TIK bagi pekerja lansia, hingga analisis peluang kerja bagi pekerja berketerampilan di Jazirah Arab.
Buletin PENTAS Edisi 3 Tahun 2019 ini mengulas potensi dan tantangan pemuda Indonesia di pasar kerja wilayah Asia Pasifik. Pembahasannya mencakup posisi ketenagakerjaan nasional, pemerataan daya saing antarwilayah, peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi, karakteristik dan fenomena pengangguran muda (NEET), serta strategi dorongan kewirausahaan bagi generasi milenial.
Menyajikan gambaran mengenai perkembangan dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2005–2007 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Buku ini menganalisis berbagai karakteristik ketenagakerjaan untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai perkembangan angkatan kerja, pengangguran, dan kondisi pasar kerja secara …
Kamus Jabatan Nasional Disabilitas merupakan referensi ketenagakerjaan yang menyajikan informasi mengenai berbagai jabatan dan jenis pekerjaan yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Buku ini memuat informasi mengenai nama dan kode jabatan, uraian tugas, serta persyaratan jabatan yang meliputi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan kerja, kema…
Buku Kumpulan Perjanjian Kerjasama Bilateral Di Bidang Penempatan Kerja Dan Perlindungan TKI Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Negara Penempatan merupakan kompilasi komprehensif dokumen hukum dan kesepakatan diplomasi strategis yang menjadi landasan tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia. Literatur ini secara rinci memuat esensi Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian bil…
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan melalui berbagai dimensi dan indikator. Kajian tahun 2023 menunjukkan perbedaan capaian antarprovinsi, dengan DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara menonjol pada sejumlah indikator. Hasil pengukuran menjadi dasar evaluasi serta penyusunan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang lebih terarah da…
Artikel pertama membahas tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perundingan Bipartit. Artikel kedua membahas tentang Kemampuan Kognitif-Nonkognitif dan Labor Market Outcomes: Studi Empiris Menggunakan Data IFLS 2014. Artikel Ketiga membahas tentang Sea Forum For Fishers Sebagai Sarana Peningkatan Perlindungan Nelayan Migran di Asia Tenggara. Artikel Keempat membahas tentang…
Dokumen kompilasi hukum yang menyajikan kerangka regulasi menyeluruh terkait pelayanan, mekanisme, dan perlindungan penempatan tenaga kerja di wilayah Republik Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan acuan hukum baku bagi pemerintah pusat/daerah, pengelola bursa kerja, serta pengguna tenaga kerja guna menjamin terselenggaranya mekanisme pasar kerja dalam negeri yang tertib, transpa…
Kompilasi regulasi yang menyajikan kerangka hukum pelaksanaan K3 di berbagai bidang teknis maupun medis. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman resmi bagi masyarakat industri agar dapat menerapkan norma K3 secara mandiri di tempat kerja guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Berbudaya K3. Selain itu, dokumen ini disus…
Kompilasi hukum yang memuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta seluruh aturan pelaksanaannya. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan instrumen kerja dan pegangan resmi bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan hukum, guna menjamin perlindungan dasar bagi pekerja/buruh dan keluarganya serta mewujudkan hubungan industrial…
Berisi kompilasi hukum komprehensif yang memuat seluruh landasan regulasi dan ketentuan teknis pelaksaaan K3 di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan instrumen hukum yang terintegrasi bagi pengusaha, tenaga kerja, praktisi K3, serta pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menerapkan standar keselamatan di tempat kerja demi mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Panduan metodologis untuk mengukur, menggevaluasi, dan memetakan capaian pembangunan ketenagakerjaan secara terukur di tingkat nasional maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota). Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan kerangka acuan yang terstandarisasi bagi pemerintah daerah dan penyusun kebijakan dalam mengidentifikasi kemajuan serta ketimpangan pembangunan ketenagakerjaan, sejalan dengan pr…