Buku ini merupakan panduan praktis mengenai perhitungan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pembahasannya berkaitan dengan hak pekerja setelah berakhirnya hubungan kerja, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, serta cara menghitung hak-hak finansial yang harus diterima pekerja berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan.
Edisi ini memuat himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tahun 2024 yang berfokus pada standardisasi kompetensi Jabatan Fungsional serta pengelolaan kelembagaan dan informasi ketenagakerjaan. Isinya mencakup Permenaker No. 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan uji kompetensi untuk Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Permenaker No. 4 Tahun 2024 mengenai uji kompetensi…
Volume ini memuat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terkait dengan penghentian dan pelarangan penempatan, pengaturan mengenai jumlah dan kelebihan jam minimal tatap muka dan honorarium bagi Jabatan Fungsional Instruktur, Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagkerjaan,…
Edisi ini memuat pembaruan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Isinya mencakup PP No. 49 Tahun 2023 tentang perubahan penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, PP No. 51 Tahun 2023 tentang pengupahan, Perpres No. 36 Tahun 2023 terkait Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024, Perpres No. 57 Tahun 2023 tentang Kewajiban Lapor Lowongan Pekerjaan, serta…
Publikasi Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan (WIRATA) Volume 27 No. 4 Edisi Desember 2018 merupakan buletin hukum resmi yang berfokus pada sosialisasi, diseminasi, dan analisis kebijakan terbaru di sektor ketenagakerjaan menjelang akhir tahun 2018. Edisi ini secara khusus merangkum dan membedah berbagai produk hukum teranyar seperti Peraturan/Keputusan Menteri K…
Edisi ini memuat himpunan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Isi dokumen ini mencakup Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta sejumlah Keputusan Menakertrans terkait tata cara perencanaan pembangunan k…
Wirata merupakan terbitan berkala yang menyajikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Edisi Volume 29 Nomor 2 Juni 2020 memuat informasi dan perkembangan regulasi ketenagakerjaan sebagai bahan rujukan bagi pemerintah, pekerja, pengusaha, serta masyarakat. Terbitan ini mendukung penyebarluasan informasi hukum dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
Pada Wirata Edisi ini (Nomor 55) memuat aturan yang terkait dengan pengesahan konvensi ILO No. 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri perdagangan. Selain itu memuat peraturan lain tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha pertambangan umum pada daera…
Wirata No. 56 Tahun XV Triwulan I ini memuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahum 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan Keputusan Menakertrans tentang akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi di berbagai bidan…
Wirata Edisi ini (Nomor 47) memuat sejumlah peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Substansi yang dimuat pada edisi ini berupa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing, Norma Perempuan dan Anak, Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Ketentuan Penundaan Upah Minimum, Mogok Kerja, Penyimpangan …
WIRATA Volume 28 Nomor 2, Juni 2019 memuat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perubahan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan manejemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, disamping itu memuat beberapa Peraturan Menteri Ke…
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan bagi pekerja, calon pekerja, perusahaan penempatan, pemerintah, dan pemangku kepentinga…
Buku ini merupakan kumpulan peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Himpunan ini memuat ketentuan mengenai jenis perselisihan serta mekanisme penyelesaian melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Penyusunan himpunan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dal…
Buku ini berisi kumpulan peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Cakupannya meliputi aturan dan pedoman teknis pengelolaan TKI yang terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu sebelum keberangkatan, selama masa penempatan, hingga setelah kembali ke Indonesia.