Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menetapkan landasan hukum komprehensif untuk mengatur tata cara penempatan serta jaminan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Regulasi ini mengatur secara mendetail hak dan kewajiban calon pekerja, persyaratan kelembagaan pelaksana penem…
Instruksi Presiden yang mengatur kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Instruksi ini mengarahkan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI, serta mengatur koordinasi, pemantauan, dan pela…
Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, meliputi tata cara seleksi calon hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, pendaftaran dan sanksi bagi arbiter hubungan industrial, pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, pembekalan akhir pemberangkatan TKI ke luar negeri, sanksi administratif dalam penemp…
Peraturan ini menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang dilarang bagi anak karena dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral. Jenis pekerjaan berbahaya mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan mesin, alat berat, lingkungan kerja dengan bahaya fisik, kimia, dan biologis, serta pekerjaan dengan kondisi tertentu seperti konstruksi, pengolahan kayu, pengangkutan beban berat, pekerjaan di kap…
Kajian ini menganalisis perlindungan pekerja insan perfilman melalui aspek hubungan kerja, pengupahan, jaminan sosial, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta peran asosiasi pekerja. Hasil menunjukkan hubungan kerja masih didominasi sistem informal dan perjanjian lisan, sehingga perlindungan hak pekerja belum optimal dan diperlukan penguatan regulasi khusus bagi pekerja industri p…
Kajian ini merupakan evaluasi dalam menjawab permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan yang menjadi lokus sumber informasi yaitu Cirebon, Cianjur, dan Sukabumi. Daerah ini terpilih karena merupakan daerah yang termasuk banyak mengirimkan PMI. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya para stakeholder terkait, baik perusahaan pene…
Buku ini membahas aspek-aspek likuidasi bank di Indonesia terutama terkait bagaimana nasabah dan kreditur dilindungi dalam proses likuidasi. Fokus utamanya adalah pada tindakan pencabutan izin usaha bank, prosedur likuidasi, pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dan nasabah, serta tantangan hukum dan administratif dalam melindungi kepentingan nasabah ketika bank mengalami likuidasi
Buku ini membahas aspek hukum dari penggunaan kartu kredit, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Isinya meliputi hak dan kewajiban pemegang kartu, tanggung jawab penerbit kartu, aturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan kartu kredit di Indonesia, serta analisis klausula baku yang sering kali merugikan konsumen. Ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum, …