Buku ini menelaah bagaimana demokrasi di Indonesia memengaruhi upaya kesejahteraan warga negara. Fokus analisis diarahkan pada “welfare regimes” atau rezim-kesejahteraan di tingkat lokal yang mencakup penyediaan oleh negara, pasar, maupun masyarakat sipil. Penelitian lapangan dilakukan di tujuh daerah yang berbeda konteks (antaranya sektor buruh di Bekasi, pascabangkit bencana di Aceh, pert…
Buku ini merupakan pembelaan dari sudut pandang Erman Suparno terkait isu tenaga kerja Indonesia (TKI). Ia menolak pandangan bahwa TKI hanyalah “barang” dagangan, dan menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan martabat TKI sebagai pekerja manusia. Buku ini juga menjawab kritik media terhadap kebijakan penempatan TKI dan menyajikan argumen kebijakan ketenagakerjaan, migrasi, dan pengaturan…
Kajian ini merupakan evaluasi dalam menjawab permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan yang menjadi lokus sumber informasi yaitu Cirebon, Cianjur, dan Sukabumi. Daerah ini terpilih karena merupakan daerah yang termasuk banyak mengirimkan PMI. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya para stakeholder terkait, baik perusahaan pene…
Penelitian ini mengaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Kebijakan ini hadir untuk membenahi tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari rekrutmen hingga kembali ke tanah air, guna menekan risiko migrasi ilegal. Melalui analisis deskriptif, booklet ini memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan regulasi kete…
Buku ini membahas kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dari perspektif kesejahteraan tenaga kerja. Fokusnya termasuk analisis bagaimana kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, praksis implementasi di tingkat pemerintah daerah serta permasalahan dalam pelaksanaan seperti komitmen pemerintah daerah terhadap kewenangan di bidang ketenagakerjaan. Buku juga menyoroti isu-kesenjangan ke…
Memuat ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta, mekanisme pembayaran iuran, pengajuan dan pembayaran santunan, serta pelayanan jaminan sosial oleh badan penyelenggara. Program yang diatur mencakup perlindungan terhadap berbagai risiko yang dialami ten…
Buku pengantar kebijakan dan hukum publik bertajuk Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi menyajikan telaah fundamental, filosofis, serta kerangka kelembagaan mengenai arsitektur perlindungan sosial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (…
Buku Peraturan Perundang-Undangan Upah & Pesangon terbitan Indonesia Legal Center Publishing mengulas aspek krusial dalam hubungan ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan dan pesangon yang berkeadilan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas serta mencegah konflik industrial antara pekerja dan majikan. Karya ini merangkum regulasi mutakhir, mulai dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake…
Memuat berbagai perubahan kebijakan dan ketentuan pemerintah di bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Pembahasannya mencakup tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), pemagangan dan pelatihan kerja, penggunaan tenaga kerja asing melalui mekanisme Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), serta sistem dan mekanisme …
Memuat kumpulan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Putusan-putusan tersebut membahas berbagai persoalan hukum mengenai hak pekerja untuk memperoleh jaminan sosial, kewajiban pemberi kerja dalam kepesertaan jaminan sosial, serta hubungan antara ketentuan jaminan sosial tenaga kerja dengan prinsip-prinsip yang d…
Buku Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia karya Hidayat Muharam, S.H. mengulas kerangka aturan ketenagakerjaan berbasis UU No. 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananya. Pembahasan mencakup hubungan kerja, outsourcing, waktu kerja, pengupahan, jaminan sosial, hingga pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Karya ini menjadi panduan praktis dan komprehensi…
Buku ini menguraikan pokok-pokok asas hukum perburuhan sebagai dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Materi membahas definisi hukum perburuhan, ruang lingkupnya, hubungan kerja dan industrial, sumber hukum perburuhan, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…
Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pengaturan mencakup proses penempatan, persyaratan dan prosedur bagi calon TKI, pelaksana penempatan, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, serta perlindungan TKI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dalam peny…
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk melakukan diagnosis dan penilaian tingkat kecacatan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pedoman mencakup berbagai bidang penyakit, antara lain kulit, neurologi, penyakit dalam, THT, psikiatri, ortopedi, paru, mata, serta penyakit akibat radiasi. Hasil diagnosis dan penilaian digunakan sebagai acuan dalam menentukan ting…
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan bagi pekerja, calon pekerja, perusahaan penempatan, pemerintah, dan pemangku kepentinga…
Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…
Kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Buku ini menghimpun berbagai ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang disajikan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, perusahaan, t…
Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…
Buku Kumpulan Perjanjian Kerjasama Bilateral Di Bidang Penempatan Kerja Dan Perlindungan TKI Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Negara Penempatan merupakan kompilasi komprehensif dokumen hukum dan kesepakatan diplomasi strategis yang menjadi landasan tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia. Literatur ini secara rinci memuat esensi Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian bil…
Kompilasi regulasi yang menyajikan kerangka hukum pelaksanaan K3 di berbagai bidang teknis maupun medis. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman resmi bagi masyarakat industri agar dapat menerapkan norma K3 secara mandiri di tempat kerja guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Berbudaya K3. Selain itu, dokumen ini disus…
Panduan operasional dan praktis yang dirancang bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan serta pemangku kepentingan di bidang pengawasan kerja. Penyusunannya bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar, pedoman pemetaan masalah, serta petunjuk aksi nyata dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menghentikan keterlibatan anak dalam jenis pekerjaan yang membahayakan, eksploitatif, dan merugikan masa depa…
Kompilasi hukum komprehensif yang memuat kerangka regulasi penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman yuridis yang terintegrasi bagi pengusaha, pekerja, penyelenggara jaminan sosial, serta pengawas ketenagakerjaan dalam menjamin pemenuhan hak-hak normatif dan perlindungan risiko sosio-ekonomi tenaga kerja.
Kajian Model Pelaksanaan Joint Inspection dalam Perlindungan Pekerja Maritim ini, bertujuan untuk mengetahui alternatif pengawasan norma ketenagakerjaan di sektor maritim. Kajian dilakukan dengan metode tinjauan pustaka dan wawancara serta diskusi dengan para narasumber terpilih. Industri di sektor maritim berbeda dengan industri pada umumnya, tempat kerjanya di atas kapal yang bergerak dari sa…
Penelitian ini, mengkaji teori dan praktek hubungan antara perseroan dengan pekerja, khususnya mendalami bentuk-bentuk perlindungan yang diperoleh pekerja dalam hal perseroan gagal meneruskan usahanya, karena mengalami kepailitan. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan akan dapat menggambarkan keterkaitan tiga disiplin ilmu hukum, yaitu hukum perseroan, hukum kepailitan dan hukum ke…
Buku ini membahas mengenai hak-hak mendasar dalam pekerjaan berdasarkan 8 konvensi dasar ILO
Buku ini “menjawab ketiadaan literatur tentang kunjungan rumah bagi pekerja sosial… berisikan tentang sejarah, teori, metode dan teknik, supervisi dan pencatatan serta prinsip-prinsip dalam melakukan kunjungan rumah
Buku ini membahas konsep negara kesejahteraan (welfare state) dan bagaimana kebijakan sosial dijalankan sebagai bentuk jaminan perlindungan sosial bagi warga negara. Fokusnya adalah pada berbagai bentuk pelayanan sosial yang diselenggarakan negara seperti pemenuhan kesejahteraan minimum, pendidikan dasar, perawatan kesehatan dasar, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Buku ini juga menggu…
360.6 SAP k
Buku ini membahas asas-asas dasar hukum perburuhan yang menjadi landasan bagi hukum perburuhan di Indonesia. Materi mencakup definisi dan lingkup hukum perburuhan, paradigma hukum perburuhan, sistem hukum perburuhan dan sumber hukum, kemudian uraian pokok hubungan kerja, hubungan industrial, pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial, penyelesaian perselisihan hubungan industri…