Buku ini menyajikan teori-teori tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta dilengkapi dengan beberapa kasus pertanahan untuk menunjukkan bagaimana praktiknya dalam lapangan, termasuk langkah-langkah yang dapat diambil jika pihak pemerintahan atau masyarakat berhadapan dengan persoalan pertanahan
Buku ini menghadirkan analisis mendalam mengenai dinamika antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi, khususnya melawan dominasi kekuasaan yang mengabaikan asas negara hukum, HAM, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fokus utama pada peran hukum administrasi sebagai fondasi implementasi good governance dan clean governance dalam sistem pemerintahan Indonesia modern
Mengatur tentang jenis, penyetoran, dan tata cara penggunaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak); tarif PNBP pada departemen/LPND; pengurusan piutang negara; dan pedoman pelaksanaan lelang berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Inpres, keputusan Menkeu, dan surat edaran direktorat. 343.05
Buku ini merupakan penyempurnaan dari edisi pertama (1987) dan menyajikan pembahasan deskriptif sistem administrasi negara Indonesia modern—meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan sarana administrasi—dengan pendekatan sistematis integral dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945 serta sistem pemerintahan RI