Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur kerangka hukum penataan ruang di Indonesia dengan cakupan: perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Beberapa poin utama: Pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penetapan rencana tata ruang pada berb…
Buku ini membahas hukum lingkungan dalam masalah dan persepsi yang baru tentang cara bagaimana sistem hukum harus mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan akibat dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.
Buku ini membahas bagaimana perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup menjadi instrumen hukum yang penting serta bagaimana implementasinya di Indonesia. Beberapa poin pokok meliputi: Penjelasan tentang kerangka hukum perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup, termasuk jenis-perjanjian dan norma-norma internasional yang relevan. Analisis terhadap bagaimana Indonesia mer…
Buku ini mengulas peran hukum lingkungan sebagai instrumen kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia. Penulis menjelaskan bagaimana ekspansi monokultur, eksploitasi hutan, industri ekstraktif, dan kegiatan pembangunan lain dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan memicu bencana lingkungan seperti kebakaran hutan, banjir, kekeringan, pencemaran, serta krisis air. Selain itu, dibahas …
Good Governance & Hukum Lingkungan membahas hubungan antara prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan hukum lingkungan di Indonesia. Penulis mengeksplorasi bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum lingkungan berjalan dalam kerangka kebijakan, institusi lingkungan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Buku ini menyajikan ana…