Text
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/III/2009 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 22/MEN/XII/2008 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER. 16/MEN/VIII/2009 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN PENGERAHAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI BAGI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.17/MEN/VIII/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER. 18/MEN/VII/2009 TENTANG BENTUK, PERSYARATAN, DAN TATA CARA MEMPEROLEH KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.156/MEN/V/2009 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SURAT IZIN PENGERAHAN Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.157/MEN/V/2009 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IZIN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI
Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun serangkaian peraturan dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi landasan operasional reformasi tata kelola penempatan serta pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Muatan pokok kompilasi ini mencakup penataan ulang kerangka hukum pascapencabutan Permenakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 melalui Permenakertrans No. PER.15/MEN/III/2009, standardisasi tata cara penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP) bagi pelaksana swasta (PPTKIS), delegasi kewenangan pejabat penerbit perizinan penempatan korporasi, kewajiban penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebagai pembekalan kompetensi dan mitigasi risiko pekerja migran, serta prosedur teknis kepemilikan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagai instrumen integrasi data dan proteksi identitas hukum. Dihimpun sebagai rujukan yuridis dan administratif yang terpadu, buku ini berfungsi sebagai pedoman esensial bagi instansi ketenagakerjaan, aparat penegak hukum, pelaksana penempatan swasta, serikat buruh migran, dan praktisi hukum dalam memastikan akuntabilitas rantai penempatan, transparansi birokrasi perizinan, serta penguatan pelindungan hak-hak dasar pekerja migran Indonesia dari tahap pra-pemberangkatan hingga bekerja di negara penempatan.
Tidak tersedia versi lain