Buku Peraturan Perundang-Undangan Upah & Pesangon terbitan Indonesia Legal Center Publishing mengulas aspek krusial dalam hubungan ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan dan pesangon yang berkeadilan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas serta mencegah konflik industrial antara pekerja dan majikan. Karya ini merangkum regulasi mutakhir, mulai dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake…
Buku Peraturan Perundang-Undangan Upah & Pesangon terbitan Indonesia Legal Center Publishing mengulas aspek krusial dalam hubungan ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan dan pesangon yang berkeadilan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas serta mencegah konflik industrial antara pekerja dan majikan. Karya ini merangkum regulasi mutakhir, mulai dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake…
Buku Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan (Buku Kedua) susunan Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. menyajikan himpunan peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan. Karya ini memuat regulasi penting terkait perlindungan kerja, jaminan kecelakaan, asuransi sosial tenaga kerja, hingga jaminan kesehatan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil. Buku ini menjadi referensi hukum me…
Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…
Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (2008) terbitan Pusat Humas Depnakertrans berisi kompilasi dua Peraturan Pemerintah. Dokumen ini memuat PP No. 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta PP No. 76 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Ker…
Dokumen buku referensi ketenagakerjaan bertajuk Suplemen Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia: Lengkap dengan Daftar Perusahaan Penerima Sertifikat SMK3 dan Zero Accident Award Tahun 2001 merupakan literatur hukum terpadu dan dokumentasi rekam jejak kepatuhan industri yang menghimpun regulasi ketenagakerjaan mutakhir pada masanya, dengan fokus utama pada penguatan Keselamatan dan Keseha…
Buku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnaker (2019) memuat pedoman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Kemnaker. Diterbitkan sebagai penyempurnaan Permenaker No. 17 Tahun 2015 serta mandat UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, peraturan…
Buku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention 185 Concerning Revising the Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958) ini dicetak ulang oleh Pusat Humas Depnakertrans RI (2008). Dokumen ini memuat pengesahan serta ratifikasi Konvensi ILO 185 guna memberikan perlindungan hukum, kemudahan iz…
Buku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (2008) terbitan Biro Hukum Depnakertrans menyajikan regulasi ketenagakerjaan secara utuh. Buku ini hadir sebagai pedoman pemahaman hak, kewajiban, serta solusi permasalahan hubungan kerja demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan.
Buku ini menguraikan pokok-pokok asas hukum perburuhan sebagai dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Materi membahas definisi hukum perburuhan, ruang lingkupnya, hubungan kerja dan industrial, sumber hukum perburuhan, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Buku ini berisi kumpulan peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Cakupannya meliputi aturan dan pedoman teknis pengelolaan TKI yang terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu sebelum keberangkatan, selama masa penempatan, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis merupakan instrumen regulasi dan pedoman manajerial yang membedah pembagian peran operasional serta rincian beban kerja teknis di seluruh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian di tingkat pusat dan daerah. Regulasi ini merinci secara sistem…
Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…
Peraturan ini mengatur efisiensi dan penyederhanaan prosedur administratif dalam memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kebijakan tersebut diterbitkan guna memangkas birokrasi perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia.
Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas dan Permenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas daya saing sumber daya manusia sekaligu…
Buku kompilasi regulasi ini menghimpun dua instrumen hukum fundamental yang menjadi fondasi penguatan mutu dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). PP No. 23 Tahun 2004 menjabarkan kedudukan,…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang pokok (lex generalis) yang menjadi pilar fundamental dalam mengatur seluruh tatanan hukum hubungan industrial, perlindungan hak buruh, serta tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia. Regulasi ini mencakup ruang lingkup komprehensif yang mengatur perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja berbasis…
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/IV/2011 merupakan instrumen regulasi kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh Indonesia. Regulasi ini menstandarisasi profil kelembagaan serta klasifikasi dan…
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2005 ini mengatur pembaharuan penataan struktur kelembagaan, tugas pokok, fungsi, serta tata kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode tersebut. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama dalam membagi kewenangan, menetapkan alur koordinasi antar unit kerja, dan menyelaraskan mekanisme kerja biro…
Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja" menghimpun secara sistematis berbagai produk hukum dan regulasi yang menjadi acuan utama dalam penegakan hak serta perlindungan bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup beragam ketentuan mendasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sistem pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hin…
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan rincian operasional mengenai pembagian peran, tanggung jawab, serta kewenangan pada tingkat pimpinan tinggi birokrasi departemen. Regulasi ini secara spesifik mengatur uraian tugas tiap unit Eselon I—seperti sekreta…
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di luar hubungan kerja (sektor informal, pekerja mandiri, atau bukan penerima upah). Regulasi ini membedah mekanisme kepesertaan sukarela, tata cara pendaftaran perseorangan m…
Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan ini menghimpun tiga instrumen hukum strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi—Permenakertrans No. PER-37/MEN/XII/2006, Permenakertrans No. PER-38/MEN/XII/2006, dan Kepmenakertrans No. KEP 258/MEN/VI/2007—yang memperketat tata kelola kelembagaan, perizinan badan usaha, serta transparansi pembiayaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke l…
Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2006 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER-32/MEN/XI/2006 dan Permenakertrans No. PER-33/MEN/XI/2006, yang dirancang untuk memperketat tata kelola operasional, standar sarana, dan kepatuhan finansial Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Mua…
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.03/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur keterlibatan sektor swasta serta badan usaha dalam akselerasi pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Regulasi ini membedah kerangka kemitraan strategis antara pemerintah, badan usaha (BUMN, BUMD, maupun s…
Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 merupakan pedoman yuridis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan komitmen nasional dan global terkait penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Regulasi ini membedah mekanisme pembentukan dan tata kerja Komite Aksi Daerah (KAD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tata…
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/XII/2008 merupakan landasan yuridis dan pedoman operasional yang mengatur penyelenggaraan skema program asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai instrumen jaminan sosial dan mitigasi risiko migrasi ketenagakerjaan. Regulasi ini secara komprehensif merinci kewajiban perlindungan asuransi yang me…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun serangkaian peraturan dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi landasan operasional reformasi tata kelola penempatan serta pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Muatan pokok kompilasi ini mencakup penataan ulang kerangka hukum pascapencabutan Permenakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 melal…
Hukum ketenagakerjaan merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan begitu luas sehingga sepatutnya para stakeholders ketenagakerjaan menguasai atau minimal memahami koridor-koridor hukum ketenagakerjaan se…
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 230/MEN/2003 Tentang Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
Buku terbitan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2006) ini merangkum reguasi legal terkait perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Regulasi tersebut mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta surat edaran yang mengatur upaya peningkatan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pelatihan kerja, hingga aspek penempatan tenaga kerja penyandang …
Buku ini merupakan kompilasi komprehensif peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi fondasi utama regulasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perombakan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada kluster ketenagakerjaan, yang diikuti dengan penerbi…
Kompilasi dan acuan regulatif yang menyajikan landasan hukum serta ketentuan teknis pelaksanaan K3 di lingkungan kerja. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman komprehensif bagi pengusaha, pekerja, dan pengawas ketenagakerjaan dalam menerapkan standar keselamatan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelatihan dan Produktivitas 2019 adalah kumpulan regulasi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menghimpun berbagai aturan terkait pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja di Indonesia.
Merupakan regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan seleksi serta pemberian penghargaan bagi tenaga pelatih dan penggerak masyarakat berprestasi. Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan standar penilaian yang objektif, transparan, dan terukur dalam mengapresiasi kinerja, dedikasi, serta inovasi Instruktur dan PSM di tingkat daerah hingga nasional. Ruang lingkup pedoman mencakup kriteria persyar…
Landasan hukum utama yang mengatur keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja di Indonesia untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Regulasi ini menetapkan bahwa penyelenggaraan pelatihan kerja di lembaga pemerintah maupun swasta wajib berorientasi pada kebutuhan pasar kerja serta berbasis pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (S…
Kodifikasi komprehensif atas berbagai produk hukum dan ketentuan regulatif yang melandasi pelaksanaan pelatihan kerja serta peningkatan produktivitas di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyediakan pedoman hukum yang terstruktur, sah, dan terintegrasi bagi para pemangku kepentingan
Buku ini membahas mengenai Peraturan Menteri Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per. 35/MEN/XII/2006 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota