Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tu…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis merupakan instrumen regulasi dan pedoman manajerial yang membedah pembagian peran operasional serta rincian beban kerja teknis di seluruh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian di tingkat pusat dan daerah. Regulasi ini merinci secara sistem…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP - 149 / MEN / 2000 tentang Tata C…

Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Peraturan ini mengatur efisiensi dan penyederhanaan prosedur administratif dalam memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kebijakan tersebut diterbitkan guna memangkas birokrasi perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia.

Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tentang Perlindungan dan Kese…

Buku tanya-jawab ini ditujukan kepada orang tua, perawat, dan tenaga kesehatan primer yang merawat bayi dan balita. Dengan format tanya-jawab, buku membahas topik-topik penting seperti indikator tumbuh-kembang, tanda-tanda masalah kesehatan pada balita, imunisasi, nutrisi, pola makan, kebiasaan tidur, penanganan demam/infeksi ringan, serta stimulasi perkembangan motorik dan kognitif. Penyajian …

Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Lembaga Pelatihan

Buku atau dokumen pedoman Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Lembaga Pelatihan merupakan literatur rujukan teknis dan operasional yang membedah keterkaitan strategis antara penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan penyelenggaraan program pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), baik milik pemerintah maupun swasta. Muatan dokumen ini merinci kerangka acuan kompetensi ke…

Pedoman Laporan Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO

Buku ini memuat panduan penyampaian laporan tahunan mengenai pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO yang telah maupun belum diratifikasi oleh Indonesia. Di dalamnya mengulas tata cara pelaporan, pengawasan, ratifikasi, hingga mekanisme penyampaian laporan oleh instansi terkait sebagai bahan rujukan resmi bagi masyarakat dan lembaga yang memerlukannya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.21/MEN/IX/2009 t…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas dan Permenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas daya saing sumber daya manusia sekaligu…

Himpunan lengkap undang-undang ketenagakerjaan

Peraturan Menteri ini mengatur pengendalian gratifikasi bagi pegawai dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi upaya pencegahan gratifikasi, kewajiban menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan, jenis gratifikasi yang dikecualikan, pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, mekanisme pelaporan, pengawasan, serta hak dan pe…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Organis…

Buku Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang memuat Permenaker Nomor 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2015 merupakan kompilasi regulasi penataan kelembagaan yang mengatur secara komprehensif kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan struktur organisasi, eselonisasi, serta tata kerja operasional empat entitas Unit Pelaksana…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VI/2009 t…

Buku kompilasi regulasi ini menghimpun dua instrumen hukum fundamental yang menjadi fondasi penguatan mutu dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). PP No. 23 Tahun 2004 menjabarkan kedudukan,…

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang pokok (lex generalis) yang menjadi pilar fundamental dalam mengatur seluruh tatanan hukum hubungan industrial, perlindungan hak buruh, serta tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia. Regulasi ini mencakup ruang lingkup komprehensif yang mengatur perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja berbasis…

Keputusan Menteri Tenaga Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nom…

Dokumen Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.257/MEN/2003 merupakan instrumen hukum penataan kelembagaan yang memuat perubahan pertama atas Kepmenakertrans No. KEP.219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Regulasi ini dirancang untuk menyempurnakan struktur organisasi, rincian tugas pokok, fungsi, serta tat…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER 02/MEN/III/2008…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan pedoman teknis yang mengatur tata kelola, persyaratan, serta tata cara perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh korporasi maupun badan usaha di Indonesia. Regulasi ini membedah secara komprehensif mekanisme pengajuan dan pengesahan Rencana Penggunaan Ten…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/IV/2011 merupakan instrumen regulasi kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh Indonesia. Regulasi ini menstandarisasi profil kelembagaan serta klasifikasi dan…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.07/MEN/IV/2008 t…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2008 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja serta Permenakertrans No. PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, yang berfungsi memperkuat tata kelola distribusi tenaga kerja dom…

Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.14/M…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2005 ini mengatur pembaharuan penataan struktur kelembagaan, tugas pokok, fungsi, serta tata kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode tersebut. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama dalam membagi kewenangan, menetapkan alur koordinasi antar unit kerja, dan menyelaraskan mekanisme kerja biro…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Perlindungan Tenaga Kerja

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja" menghimpun secara sistematis berbagai produk hukum dan regulasi yang menjadi acuan utama dalam penegakan hak serta perlindungan bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup beragam ketentuan mendasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sistem pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hin…

Kumpulan peraturan tentang pelayanan publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

129 halaman ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

354.9 KUM

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Tu…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan rincian operasional mengenai pembagian peran, tanggung jawab, serta kewenangan pada tingkat pimpinan tinggi birokrasi departemen. Regulasi ini secara spesifik mengatur uraian tugas tiap unit Eselon I—seperti sekreta…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 40 Halaman; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.021 PER

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 40 Halaman; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.021 PER

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 40 Halaman; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.021 PER

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/2009…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 40 Halaman; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.021 PER

Permenaker No 22 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan…

Peraturan Menteri ini mengatur pengendalian gratifikasi bagi pegawai dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi upaya pencegahan gratifikasi, kewajiban menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan, jenis gratifikasi yang dikecualikan, pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, mekanisme pelaporan, pengawasan, serta hak dan pe…

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : KEP-15/…

Keputusan ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pengaturannya mencakup tata cara dan mekanisme penempatan, pelaksanaan penempatan oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dan mitra usaha, penempatan berdasarkan paket kontrak pekerjaan maupun secara perorangan, serta aspek perlindungan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan …

Kumpulan peraturan tentang revolusi mental

Buku ini merupakan kompilasi regulasi sebagai landasan pelaksanaan Revolusi Mental dalam membangun aparatur yang berintegritas, profesional, beretos kerja, dan berorientasi pada pelayanan. Revolusi Mental merupakan gerakan perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan Menteri ini mengatur tata cara pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai bagian dari prosedur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturannya mencakup ketentuan dan prosedur pengajuan serta pengesahan rencana penggunaan TKA oleh pemberi kerja. RPTKA menjadi bagian penting dalam mekanisme administratif sebelum tenaga kerja asing dapat digunakan oleh per…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di luar hubungan kerja (sektor informal, pekerja mandiri, atau bukan penerima upah). Regulasi ini membedah mekanisme kepesertaan sukarela, tata cara pendaftaran perseorangan m…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan ini menghimpun tiga instrumen hukum strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi—Permenakertrans No. PER-37/MEN/XII/2006, Permenakertrans No. PER-38/MEN/XII/2006, dan Kepmenakertrans No. KEP 258/MEN/VI/2007—yang memperketat tata kelola kelembagaan, perizinan badan usaha, serta transparansi pembiayaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke l…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2006 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER-32/MEN/XI/2006 dan Permenakertrans No. PER-33/MEN/XI/2006, yang dirancang untuk memperketat tata kelola operasional, standar sarana, dan kepatuhan finansial Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Mua…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Ti…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan payung hukum komprehensif yang dirancang untuk mencegah, menindak, dan memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak yang kerap menjadi kelompok paling rentan. Regulasi ini merumuskan secara tegas unsur-unsur tindak pidana perdagangan o…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.03/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur keterlibatan sektor swasta serta badan usaha dalam akselerasi pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Regulasi ini membedah kerangka kemitraan strategis antara pemerintah, badan usaha (BUMN, BUMD, maupun s…

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentu…

Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 merupakan pedoman yuridis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan komitmen nasional dan global terkait penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Regulasi ini membedah mekanisme pembentukan dan tata kerja Komite Aksi Daerah (KAD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tata…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/XII/2008 merupakan landasan yuridis dan pedoman operasional yang mengatur penyelenggaraan skema program asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai instrumen jaminan sosial dan mitigasi risiko migrasi ketenagakerjaan. Regulasi ini secara komprehensif merinci kewajiban perlindungan asuransi yang me…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Badan N…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

32 halaman ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.110 26 KON

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/III/2009 …

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun serangkaian peraturan dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi landasan operasional reformasi tata kelola penempatan serta pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Muatan pokok kompilasi ini mencakup penataan ulang kerangka hukum pascapencabutan Permenakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 melal…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan ini menetapkan tata cara penyusunan, pembakuan, dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pengaturan mencakup penyusunan rancangan standar oleh instansi teknis bersama masyarakat profesi, pembakuan melalui konvensi, kodifikasi, penetapan oleh Menteri, pembiayaan, serta peninjauan kembali standar. SKKNI digunakan sebagai acuan dalam pendidikan dan pelatihan pro…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan ini mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari, yaitu antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan makanan dan minuman bergizi, penjagaan kesusilaan dan keamanan di tempat kerja, serta penyediaan angkutan antar-jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 230/MEN/2003 Tentang Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP…

Keputusan ini mengatur akibat hukum terhadap pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara tidak sah. Ketentuan mencakup kriteria mogok kerja yang tidak sah, antara lain mogok yang bukan akibat gagalnya perundingan, tidak disertai pemberitahuan sesuai ketentuan, atau pemberitahuannya tidak memenuhi persyaratan. Mogok kerja yang tidak sah dapat dikualifikasikan sebagai mangkir dan diikuti meka…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan ini mengatur waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja/buruh pada perusahaan sektor energi dan sumber daya mineral yang beroperasi di daerah tertentu, termasuk daerah terpencil dan/atau lepas pantai. Pengaturan mencakup pilihan pola waktu kerja dan periode kerja, waktu istirahat, kerja lembur, pembayaran upah lembur, perubahan waktu kerja, serta kewajiban pelaporan pelaksanaan wakt…