Kumpulan peraturan tentang kode etik dan budaya kerja pegawai

Buku "Kumpulan Peraturan Tentang Kode Etik Dan Budaya Kerja Pegawai" menghimpun secara komprehensif berbagai landasan hukum, kewajiban, serta norma perilaku yang wajib dipedomani oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas organisasi dan pelayanan publik. Cakupannya meliputi penegakan prinsip integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan netralitas, sekaligus penanaman nilai inti untuk membe…

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tenta…

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 merupakan instrumen regulasi yang diterbitkan untuk menyelaraskan kebijakan tata kelola ekspatriat dengan ketentuan hu…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.219/Men/2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menetapkan kerangka kelembagaan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta struktur organisasi formal di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Regulasi ini mengatur secara mendetail tata kerja, pembagian kewenangan, dan m…

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Peraturan P…

Buku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (2008) terbitan Biro Hukum Depnakertrans menyajikan regulasi ketenagakerjaan secara utuh. Buku ini hadir sebagai pedoman pemahaman hak, kewajiban, serta solusi permasalahan hubungan kerja demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada bulan April 2007 sebagai landasan hukum yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, mencakup penetapan struktur kelembagaan mulai dari tingkat kementerian, sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, badan-badan di lingkungan departemen, hingga unit pelaksana teknis di dae…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-28/MEN/1994 tentang Organisasi dan…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-28/MEN/1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja mengatur kerangka kelembagaan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta alur tata kerja resmi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja pada periode tersebut. Regulasi ini menjadi landasan operasional dalam menetapkan pembagian kewenangan, koordinasi antar unit kerja, serta tata kelola birokr…

Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2005-2009

Buku Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005–2009 terbitan Pusat Hubungan Masyarakat Depnakertrans memuat arah kebijakan dan perencanaan kegiatan instansi. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra bagi unit Eselon I/II sekaligus dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Depnakertrans.

Untuk Satu Harapan : Himpunan Pidato Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Re…

Buku Untuk Satu Harapan: Himpunan Pidato Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia memuat pemikiran Jacob Nuwa Wea periode 2001–2003. Buku ini mengulas empat program pokok serta enam prioritas kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meliputi perlindungan TKI, pengembangan SDM, hubungan industrial, hingga penguatan kelembagaan pascapenggabungan instansi Depnakertrans.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor…

Buku ini menguraikan pokok-pokok asas hukum perburuhan sebagai dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Materi membahas definisi hukum perburuhan, ruang lingkupnya, hubungan kerja dan industrial, sumber hukum perburuhan, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan bidang Penempatan dan P…

Buku ini berisi kumpulan peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Cakupannya meliputi aturan dan pedoman teknis pengelolaan TKI yang terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu sebelum keberangkatan, selama masa penempatan, hingga setelah kembali ke Indonesia.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tu…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis merupakan instrumen regulasi dan pedoman manajerial yang membedah pembagian peran operasional serta rincian beban kerja teknis di seluruh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian di tingkat pusat dan daerah. Regulasi ini merinci secara sistem…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP - 149 / MEN / 2000 tentang Tata C…

Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Peraturan ini mengatur efisiensi dan penyederhanaan prosedur administratif dalam memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kebijakan tersebut diterbitkan guna memangkas birokrasi perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia.

Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tentang Perlindungan dan Kese…

Buku tanya-jawab ini ditujukan kepada orang tua, perawat, dan tenaga kesehatan primer yang merawat bayi dan balita. Dengan format tanya-jawab, buku membahas topik-topik penting seperti indikator tumbuh-kembang, tanda-tanda masalah kesehatan pada balita, imunisasi, nutrisi, pola makan, kebiasaan tidur, penanganan demam/infeksi ringan, serta stimulasi perkembangan motorik dan kognitif. Penyajian …

Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Lembaga Pelatihan

Buku atau dokumen pedoman Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Lembaga Pelatihan merupakan literatur rujukan teknis dan operasional yang membedah keterkaitan strategis antara penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan penyelenggaraan program pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), baik milik pemerintah maupun swasta. Muatan dokumen ini merinci kerangka acuan kompetensi ke…

Pedoman Laporan Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO

Buku ini memuat panduan penyampaian laporan tahunan mengenai pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO yang telah maupun belum diratifikasi oleh Indonesia. Di dalamnya mengulas tata cara pelaporan, pengawasan, ratifikasi, hingga mekanisme penyampaian laporan oleh instansi terkait sebagai bahan rujukan resmi bagi masyarakat dan lembaga yang memerlukannya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.21/MEN/IX/2009 t…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas dan Permenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas daya saing sumber daya manusia sekaligu…

Himpunan lengkap undang-undang ketenagakerjaan

Peraturan Menteri ini mengatur pengendalian gratifikasi bagi pegawai dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi upaya pencegahan gratifikasi, kewajiban menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan, jenis gratifikasi yang dikecualikan, pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, mekanisme pelaporan, pengawasan, serta hak dan pe…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Organis…

Buku Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang memuat Permenaker Nomor 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2015 merupakan kompilasi regulasi penataan kelembagaan yang mengatur secara komprehensif kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan struktur organisasi, eselonisasi, serta tata kerja operasional empat entitas Unit Pelaksana…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VI/2009 t…

Buku kompilasi regulasi ini menghimpun dua instrumen hukum fundamental yang menjadi fondasi penguatan mutu dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). PP No. 23 Tahun 2004 menjabarkan kedudukan,…

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang pokok (lex generalis) yang menjadi pilar fundamental dalam mengatur seluruh tatanan hukum hubungan industrial, perlindungan hak buruh, serta tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia. Regulasi ini mencakup ruang lingkup komprehensif yang mengatur perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja berbasis…

Keputusan Menteri Tenaga Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nom…

Dokumen Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.257/MEN/2003 merupakan instrumen hukum penataan kelembagaan yang memuat perubahan pertama atas Kepmenakertrans No. KEP.219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Regulasi ini dirancang untuk menyempurnakan struktur organisasi, rincian tugas pokok, fungsi, serta tat…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER 02/MEN/III/2008…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan pedoman teknis yang mengatur tata kelola, persyaratan, serta tata cara perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh korporasi maupun badan usaha di Indonesia. Regulasi ini membedah secara komprehensif mekanisme pengajuan dan pengesahan Rencana Penggunaan Ten…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/IV/2011 merupakan instrumen regulasi kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh Indonesia. Regulasi ini menstandarisasi profil kelembagaan serta klasifikasi dan…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.07/MEN/IV/2008 t…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2008 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja serta Permenakertrans No. PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, yang berfungsi memperkuat tata kelola distribusi tenaga kerja dom…

Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.14/M…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2005 ini mengatur pembaharuan penataan struktur kelembagaan, tugas pokok, fungsi, serta tata kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode tersebut. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama dalam membagi kewenangan, menetapkan alur koordinasi antar unit kerja, dan menyelaraskan mekanisme kerja biro…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Perlindungan Tenaga Kerja

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja" menghimpun secara sistematis berbagai produk hukum dan regulasi yang menjadi acuan utama dalam penegakan hak serta perlindungan bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup beragam ketentuan mendasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sistem pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hin…

Kumpulan peraturan tentang pelayanan publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

129 halaman ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

354.9 KUM

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Tu…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan rincian operasional mengenai pembagian peran, tanggung jawab, serta kewenangan pada tingkat pimpinan tinggi birokrasi departemen. Regulasi ini secara spesifik mengatur uraian tugas tiap unit Eselon I—seperti sekreta…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 40 Halaman; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.021 PER

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 40 Halaman; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.021 PER

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 40 Halaman; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.021 PER

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/2009…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 40 Halaman; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.021 PER

Permenaker No 22 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan…

Peraturan Menteri ini mengatur pengendalian gratifikasi bagi pegawai dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi upaya pencegahan gratifikasi, kewajiban menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan, jenis gratifikasi yang dikecualikan, pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, mekanisme pelaporan, pengawasan, serta hak dan pe…

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : KEP-15/…

Keputusan ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pengaturannya mencakup tata cara dan mekanisme penempatan, pelaksanaan penempatan oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dan mitra usaha, penempatan berdasarkan paket kontrak pekerjaan maupun secara perorangan, serta aspek perlindungan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan …

Kumpulan peraturan tentang revolusi mental

Buku ini merupakan kompilasi regulasi sebagai landasan pelaksanaan Revolusi Mental dalam membangun aparatur yang berintegritas, profesional, beretos kerja, dan berorientasi pada pelayanan. Revolusi Mental merupakan gerakan perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan Menteri ini mengatur tata cara pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai bagian dari prosedur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturannya mencakup ketentuan dan prosedur pengajuan serta pengesahan rencana penggunaan TKA oleh pemberi kerja. RPTKA menjadi bagian penting dalam mekanisme administratif sebelum tenaga kerja asing dapat digunakan oleh per…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di luar hubungan kerja (sektor informal, pekerja mandiri, atau bukan penerima upah). Regulasi ini membedah mekanisme kepesertaan sukarela, tata cara pendaftaran perseorangan m…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Dokumen ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, serta memberikan kepastian hukum guna melindungi pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan pel…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan ini menghimpun tiga instrumen hukum strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi—Permenakertrans No. PER-37/MEN/XII/2006, Permenakertrans No. PER-38/MEN/XII/2006, dan Kepmenakertrans No. KEP 258/MEN/VI/2007—yang memperketat tata kelola kelembagaan, perizinan badan usaha, serta transparansi pembiayaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke l…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2006 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER-32/MEN/XI/2006 dan Permenakertrans No. PER-33/MEN/XI/2006, yang dirancang untuk memperketat tata kelola operasional, standar sarana, dan kepatuhan finansial Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Mua…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Ti…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan payung hukum komprehensif yang dirancang untuk mencegah, menindak, dan memberantas kejahatan perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak yang kerap menjadi kelompok paling rentan. Regulasi ini merumuskan secara tegas unsur-unsur tindak pidana perdagangan o…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.03/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur keterlibatan sektor swasta serta badan usaha dalam akselerasi pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Regulasi ini membedah kerangka kemitraan strategis antara pemerintah, badan usaha (BUMN, BUMD, maupun s…