Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia

Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia terbitan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ini menyajikan tiga regulasi pilar utama hubungan industrial, yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kompilasi ini mengatur hak berserikat, pembe…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan P…

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…

Himpunan Undang-undang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan Pasca Diundangkan U…

Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Himpunan ini disusun untuk memudahkan masyarakat, pekerja, pengusaha, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam memahami serta memperoleh rujukan mengenai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya terkait hubungan kerja, pengupahan, pe…

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tenta…

Buku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnaker (2019) memuat pedoman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Kemnaker. Diterbitkan sebagai penyempurnaan Permenaker No. 17 Tahun 2015 serta mandat UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, peraturan…

Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006

Buku Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006 yang diterbitkan oleh Depnakertrans RI mengulas sistem dan mekanisme baru administrasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pembahasannya merangkum tanggapan atas tiga perubahan utama: ratifikasi konvensi dasar ILO, iklim kebebasan berserikat, serta implikasi desentralisasi dan otonomi daerah. Buku ini menyajikan cakupan luas administrasi publik bidang …

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Penyelesaian Per…

Buku ini merupakan kumpulan peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Himpunan ini memuat ketentuan mengenai jenis perselisihan serta mekanisme penyelesaian melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Penyusunan himpunan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dal…

Manpower Problems and Policy in Indonesia

Buku Manpower Problems and Policy in Indonesia karya Cosmas Batubara (Menteri Tenaga Kerja RI periode 1988–1993) terbitan Januari 1991 ini memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Buku berbahasa Inggris ini disusun sebagai rujukan autentik bagi pengamat, peneliti, dan pemangku kepentingan internasional. Pokok bahasannya mencakup pertum…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Penempatan dan Perlindungan Tena…

Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Himpunan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur proses penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta peran pemerintah dan pihak terkait. Buku ini diharapkan dapat menja…

Pengesahan ILO Convention 165 Concerning Revising Seafarers' Identity Documen…

Buku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention 185 Concerning Revising the Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958) ini dicetak ulang oleh Pusat Humas Depnakertrans RI (2008). Dokumen ini memuat pengesahan serta ratifikasi Konvensi ILO 185 guna memberikan perlindungan hukum, kemudahan iz…

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Buku ini memuat ketentuan mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan, memberikan, dan mengelola informasi secara transparan dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang b…

Buku II Penyusunan Peta Data Pengangguran

Buku Penyusunan Peta Data Pengangguran (Buku II) terbitan kerja sama Departemen Tenaga Kerja RI dan Badan Pusat Statistik (1999) menyajikan himpunan data statistik pengangguran di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Disusun sebagai respons dampak krisis ekonomi, buku ini merinci indikator penduduk usia kerja, angkatan kerja, penganggur penuh, hingga penganggur tidak penuh menurut…

Pembaruan Sistem Upah

Buku ini membahas pentingnya pembenahan sistem pengupahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Upah tidak hanya dipandang sebagai komponen biaya produksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Pembaruan sistem upah diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja, kemampuan …

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009

Buku Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004–2009 hasil kerja sama Depnakertrans dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan perkiraan kecenderungan angkatan kerja, kondisi pasar kerja, serta strategi penciptaan kesempatan kerja sektoral. Disusun berdasarkan analisis ilmiah dan data BPS, dokumen indikatif ini menjadi acuan nasional dan daerah dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan guna menanggul…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Binapenta

Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Binapenta (2010) terbitan Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berisi kompilasi regulasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Buku ini mencakup UU No. 39 Tahun 2004, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Keputusan Direktur Jenderal mengenai kebijakan perlindungan pra, selama, dan pur…

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2011

Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (2011) menyajikan pengukuran evaluasi pencapaian pembangunan ketenagakerjaan di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Berdasarkan amanat Pasal 7 dan 8 UU No. 13 Tahun 2003, indikatornya mencakup sembilan aspek utam…

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014

Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014 terbitan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kemnakertrans RI menyajikan alat ukur evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Berdasarkan Kepmenakertrans No. 166 Tahun 2014, pengukuran ini mencakup sembilan indikator utama, seperti perencanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatih…

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2012

Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memuat alat ukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di tingkat daerah dan provinsi. Publikasi ini mengukur sembilan indikator utama, seperti perencanaan tenaga kerja, pelatihan, produktivitas, hingga pengupahan. Buku ini…

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja …

Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri diterbitkan sebagai bahan Rakernis PPTKIS 2017 oleh Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker. Dokumen ini memuat UU No. 39 Tahun 2004 beserta turunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Surat Edaran. Kompilasi regulasi ini berfungsi sebagai acuan hukum menyeluruh mengenai tata cara penempatan, standa…

Laporan Hasil Penelitian Dampak Krisis Moneter terhadap Kesempatan Kerja

Laporan hasil penelitian Dampak Krisis Moneter Terhadap Kesempatan Kerja yang disusun oleh Laboratorium Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia bekerja sama dengan BARENBANG Departemen Tenaga Kerja RI (1998) menganalisis kondisi ketenagakerjaan Indonesia akibat krisis moneter. Studi ini menyajikan potret kesempatan kerja, kondisi makroekonomi, dan kelompok rentan guna merumuskan kebijakan…

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tent…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 298 Halaman ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331 PER

Kumpulan peraturan tentang kode etik dan budaya kerja pegawai

Buku "Kumpulan Peraturan Tentang Kode Etik Dan Budaya Kerja Pegawai" menghimpun secara komprehensif berbagai landasan hukum, kewajiban, serta norma perilaku yang wajib dipedomani oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas organisasi dan pelayanan publik. Cakupannya meliputi penegakan prinsip integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan netralitas, sekaligus penanaman nilai inti untuk membe…

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tenta…

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 merupakan instrumen regulasi yang diterbitkan untuk menyelaraskan kebijakan tata kelola ekspatriat dengan ketentuan hu…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.219/Men/2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menetapkan kerangka kelembagaan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta struktur organisasi formal di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Regulasi ini mengatur secara mendetail tata kerja, pembagian kewenangan, dan m…

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Peraturan P…

Buku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (2008) terbitan Biro Hukum Depnakertrans menyajikan regulasi ketenagakerjaan secara utuh. Buku ini hadir sebagai pedoman pemahaman hak, kewajiban, serta solusi permasalahan hubungan kerja demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada bulan April 2007 sebagai landasan hukum yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, mencakup penetapan struktur kelembagaan mulai dari tingkat kementerian, sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, badan-badan di lingkungan departemen, hingga unit pelaksana teknis di dae…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-28/MEN/1994 tentang Organisasi dan…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-28/MEN/1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja mengatur kerangka kelembagaan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta alur tata kerja resmi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja pada periode tersebut. Regulasi ini menjadi landasan operasional dalam menetapkan pembagian kewenangan, koordinasi antar unit kerja, serta tata kelola birokr…

Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2005-2009

Buku Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005–2009 terbitan Pusat Hubungan Masyarakat Depnakertrans memuat arah kebijakan dan perencanaan kegiatan instansi. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra bagi unit Eselon I/II sekaligus dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Depnakertrans.

Untuk Satu Harapan : Himpunan Pidato Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Re…

Buku Untuk Satu Harapan: Himpunan Pidato Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia memuat pemikiran Jacob Nuwa Wea periode 2001–2003. Buku ini mengulas empat program pokok serta enam prioritas kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meliputi perlindungan TKI, pengembangan SDM, hubungan industrial, hingga penguatan kelembagaan pascapenggabungan instansi Depnakertrans.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor…

Buku ini menguraikan pokok-pokok asas hukum perburuhan sebagai dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Materi membahas definisi hukum perburuhan, ruang lingkupnya, hubungan kerja dan industrial, sumber hukum perburuhan, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan bidang Penempatan dan P…

Buku ini berisi kumpulan peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Cakupannya meliputi aturan dan pedoman teknis pengelolaan TKI yang terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu sebelum keberangkatan, selama masa penempatan, hingga setelah kembali ke Indonesia.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tu…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis merupakan instrumen regulasi dan pedoman manajerial yang membedah pembagian peran operasional serta rincian beban kerja teknis di seluruh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian di tingkat pusat dan daerah. Regulasi ini merinci secara sistem…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP - 149 / MEN / 2000 tentang Tata C…

Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Peraturan ini mengatur efisiensi dan penyederhanaan prosedur administratif dalam memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kebijakan tersebut diterbitkan guna memangkas birokrasi perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia.

Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tentang Perlindungan dan Kese…

Buku tanya-jawab ini ditujukan kepada orang tua, perawat, dan tenaga kesehatan primer yang merawat bayi dan balita. Dengan format tanya-jawab, buku membahas topik-topik penting seperti indikator tumbuh-kembang, tanda-tanda masalah kesehatan pada balita, imunisasi, nutrisi, pola makan, kebiasaan tidur, penanganan demam/infeksi ringan, serta stimulasi perkembangan motorik dan kognitif. Penyajian …

Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Lembaga Pelatihan

Buku atau dokumen pedoman Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Lembaga Pelatihan merupakan literatur rujukan teknis dan operasional yang membedah keterkaitan strategis antara penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan penyelenggaraan program pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), baik milik pemerintah maupun swasta. Muatan dokumen ini merinci kerangka acuan kompetensi ke…

Pedoman Laporan Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO

Buku ini memuat panduan penyampaian laporan tahunan mengenai pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO yang telah maupun belum diratifikasi oleh Indonesia. Di dalamnya mengulas tata cara pelaporan, pengawasan, ratifikasi, hingga mekanisme penyampaian laporan oleh instansi terkait sebagai bahan rujukan resmi bagi masyarakat dan lembaga yang memerlukannya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.21/MEN/IX/2009 t…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2009 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas dan Permenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang dirancang untuk memperkuat kapasitas daya saing sumber daya manusia sekaligu…

Himpunan lengkap undang-undang ketenagakerjaan

Peraturan Menteri ini mengatur pengendalian gratifikasi bagi pegawai dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi upaya pencegahan gratifikasi, kewajiban menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan, jenis gratifikasi yang dikecualikan, pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, mekanisme pelaporan, pengawasan, serta hak dan pe…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Organis…

Buku Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang memuat Permenaker Nomor 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2015 merupakan kompilasi regulasi penataan kelembagaan yang mengatur secara komprehensif kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan struktur organisasi, eselonisasi, serta tata kerja operasional empat entitas Unit Pelaksana…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VI/2009 t…

Buku kompilasi regulasi ini menghimpun dua instrumen hukum fundamental yang menjadi fondasi penguatan mutu dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). PP No. 23 Tahun 2004 menjabarkan kedudukan,…

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang pokok (lex generalis) yang menjadi pilar fundamental dalam mengatur seluruh tatanan hukum hubungan industrial, perlindungan hak buruh, serta tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia. Regulasi ini mencakup ruang lingkup komprehensif yang mengatur perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja berbasis…

Keputusan Menteri Tenaga Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nom…

Dokumen Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.257/MEN/2003 merupakan instrumen hukum penataan kelembagaan yang memuat perubahan pertama atas Kepmenakertrans No. KEP.219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Regulasi ini dirancang untuk menyempurnakan struktur organisasi, rincian tugas pokok, fungsi, serta tat…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER 02/MEN/III/2008…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan pedoman teknis yang mengatur tata kelola, persyaratan, serta tata cara perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh korporasi maupun badan usaha di Indonesia. Regulasi ini membedah secara komprehensif mekanisme pengajuan dan pengesahan Rencana Penggunaan Ten…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/IV/2011 merupakan instrumen regulasi kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh Indonesia. Regulasi ini menstandarisasi profil kelembagaan serta klasifikasi dan…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.07/MEN/IV/2008 t…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2008 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja serta Permenakertrans No. PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, yang berfungsi memperkuat tata kelola distribusi tenaga kerja dom…

Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.14/M…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2005 ini mengatur pembaharuan penataan struktur kelembagaan, tugas pokok, fungsi, serta tata kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode tersebut. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama dalam membagi kewenangan, menetapkan alur koordinasi antar unit kerja, dan menyelaraskan mekanisme kerja biro…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Perlindungan Tenaga Kerja

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja" menghimpun secara sistematis berbagai produk hukum dan regulasi yang menjadi acuan utama dalam penegakan hak serta perlindungan bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup beragam ketentuan mendasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sistem pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hin…

Kumpulan peraturan tentang pelayanan publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

129 halaman ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

354.9 KUM

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Tu…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan rincian operasional mengenai pembagian peran, tanggung jawab, serta kewenangan pada tingkat pimpinan tinggi birokrasi departemen. Regulasi ini secara spesifik mengatur uraian tugas tiap unit Eselon I—seperti sekreta…

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

i, 40 Halaman; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.021 PER