Buku ini menelaah transformasi paradigma pembangunan kawasan perbatasan Indonesia—Malaysia dari pendekatan production-center menuju human development dan human security. Fokus kajian pada wilayah Paloh–Sajingan (Kabupaten Sambas) untuk menunjukkan bagaimana peningkatan kapasitas manusia, lingkungan politik-sosial yang aman, dan kebijakan lintas-sektor diperlukan agar perbatasan tidak lagi t…
Buku ini membahas konsep kedaulatan Indonesia secara luas—melibatkan dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan. Isu-isu utama mencakup pengelolaan pertahanan, daya tahan ekonomi masyarakat perbatasan terhadap ketergantungan pada negara tetangga, pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi), serta nasionalisme dan integrasi sosial di wilayah perbatasan seba…
Buku ini membahas kedudukan konstitusi dalam negara hukum, dengan fokus pada modernisasi dan penegakan konstitusi di Indonesia. Penulis menguraikan pentingnya konstitusi sebagai dasar hukum yang mengatur struktur dan fungsi negara, serta tantangan dan upaya modernisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Buku ini mengkaji pemberantasan tindak pidana korupsi dalam versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Penulis membahas tugas, fungsi, dan independensi KPK dalam pemberantasan korupsi, serta implikasi dari perubahan undang-undang terkait.
Buku ini mengkritisi ketidakefektifan pengaturan hak moral (moral rights) dalam sistem hak cipta di Indonesia. Henry Soelistyo menekankan bagaimana sistem hukum kita lebih mengedepankan hak ekonomi pencipta dan kurang mengakomodasi perlindungan terhadap hak moral seperti right of paternity (hak pengakuan sebagai pencipta) dan right of integrity (hak untuk menjaga keutuhan karyanya) Disebutka…
Buku ini meneliti dinamika demokratisasi di tingkat lokal di Indonesia melalui sebelas studi kasus dari berbagai daerah, dengan mengemukakan bahwa model demokrasi dan praktik lokal sangat bervariasi bergantung pada konteks lokal (kekuasaan informal, budaya lokal, adat, struktur sosial, dll.). Ia mengusulkan bahwa demokratisasi tidak hanya dapat diukur melalui mekanisme pemilihan umum (electoral…
Buku Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi menyajikan gambaran umum sistem hukum positif Indonesia di era reformasi
Buku ini menegaskan bahwa hukum dan kebebasan berpikir adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma berpikir pembuat, perumus, dan penegak hukum sangat memengaruhi hukum yang dirumuskan dan ditegakkan. Pemikiran hukum yang tidak pernah selesai tetapi selalu dalam proses harus diiringi penguasaan ilmu dan teknologi. Namun wawasan kemanusiaan sering terpengaruh oleh pandangan dunia, agam…
Buku ini adalah ungkapan kegelisahan akademisi hukum terhadap kondisi pendidikan tinggi hukum di Indonesia dan relevansinya terhadap penegakan hukum. Terdapat beberapa poin pokok: Banyaknya institusi pendidikan tinggi hukum yang bertambah kuantitasnya, namun belum sejalan dengan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum masih melemah, bahkan pelanggaran hukum terj…
Buku ini merupakan kumpulan makalah yang disusun dari prosiding konferensi First Conference on Indonesia’s Modern Economic History (1815–1990). Isinya mengeksplorasi sejarah ekonomi Indonesia modern, mulai dari masa kolonial hingga abad ke-20, dengan penekanan pada tantangan struktural serta kebijakan ekonomi yang dihadapi bangsa. Topik-topik utama yang dibahas antara lain: Dampak eko…
Buku ini membahas krisis finansial sebagai fenomena publik, melihat stabilitas keuangan sebagai barang publik (public good) yang penting untuk kesejahteraan sosial. Penulis menganalisis akar penyebab krisis — baik lokal maupun global — dengan menggunakan perspektif teoretik heterodoks, termasuk pandangan dari Schumpeter, Keynes, hingga teori institusi. Ia mengkritik dominasi neoliberalisme …
Kemampuan mahasiswa untuk memahami ilmu politik sebagai disiplin ilmu masih kurang mendapat perhatian di Indonesia. Surbakti menjelaskan bahwa meskipun ilmu politik telah mengalami perkembangan, tetap terdapat keraguan mengenai kemampuannya dalam menyelesaikan masalah sosial secara efektif. Melalui disiplin ilmu politik, individu dapat berbicara, berpendapat, dan menyampaikan aspirasi sebagai b…