Tintas Bulettin Produktivitas Edisi Nopember 2001

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

15 Halaman; 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

051 TIN

Tintas Bulettin Produktivitas Edisi Oktober 2001

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

15 Halaman.; 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

051 TIN

Tintas Bulettin Produktivitas Edisi September 2001

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

15 Halaman.; 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

051 TIN

Pedoman Pengembangan Jejaring dan Sistem Kerjasama Gerakan Produktivitas Nasi…

Buku pedoman teknis dan panduan kebijakan nasional bertajuk Pedoman Pengembangan Jejaring Dan Sistem Kerjasama Gerakan Produktivitas Nasional menyajikan kerangka kerja strategis, kelembagaan, dan operasional dalam membangun sinergi lintas sektor guna mengakselerasi budaya serta kapasitas produktivitas di tingkat nasional. Fokus pembahasannya membedah arsitektur kelembagaan Gerakan Produktivitas…

Proseding Seminar Mutu Produktivitas : Mutu dan Produktivitas Sebagai Kunci P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

50 hlm.; 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.118 PRO

Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi UKM melalui Anggaran DIKS-DPKKTKI Di…

Tahun Anggaran 2004 Direktorat Bina Produktivitas, melalui alokasi anggaran Daftar Isian Kegiatan Suplemen Dana Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (DIKS - DPKKTKI) melaksanakan Pelatihan & Bimbingan Konsultansi Peningkatan Produktivitas Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) di 30 perusahaan di 6 Provinsi melalui penerapan konsep 5-S.

Pelayanan Publik Pusat Humas Kemnakertrans RI

Pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian menuntut pembentukan citra positif Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui peran strategis Pusat Hubungan Masyarakat (Pusat Humas). Dokumen ini menguraikan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Humas 2010–2014 yang disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Melalui optimalisasi penyebaran informasi kebij…

Proseding Uji Coba Pengembangan UKM yang Berwawasan Lingkungan (GPDP)

Prosiding Uji Coba Pengembangan UKM yang Berwawasan Lingkungan (GPDP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. tahun 2001 menyajikan laporan pelaksanaan uji coba penerapan konsep produktivitas ramah lingkungan (Green Productivity) pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dokumen ini menguraikan latar belakang, maksud dan…

Software Pelatihan Produktivitas Seri Pelatihan Pengembangan Usaha Swadaya Ma…

Modul ini dirancang sebagai panduan bagi instruktur dan pengusaha dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di pedesaan. Pembahasannya mencakup konsep dasar pengelolaan usaha, strategi pengembangan dan pemasaran komoditi pedesaan yang efektif serta efisien, pemberian motivasi usaha, hingga peningkatan produktivitas demi menghadapi era Otonomi Dae…

Booklet Informasi Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Januari 2020

Pembangunan ketenagakerjaan yang efektif memerlukan data dan informasi yang akurat serta terintegrasi guna menghindari kesalahan perencanaan dan ketidaktepatan prioritas kebijakan. Dokumen ini menyajikan profil ketenagakerjaan yang komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 4.735.000 hektar, yang tersebar di 1.192 pulau (42 berpenghuni dan 1…

Proseding Workshop Pengembangan Lembaga Produktivitas Nasional Kerjasama APO …

Prosiding ini menghimpun materi dan hasil pembahasan dari Workshop Pengembangan Lembaga Produktivitas Nasional Kerjasama APO yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Produktivitas T.K., Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. pada 7 November 2001 di Jakarta. Dengan mengusung tema "Optimalisasi Peran…

Modul Efisiensi Pemanfaatan Energi

Modul Efisiensi Pemanfaatan Energi dirancang untuk membantu pembaca memahami pengelolaan energi secara efisien di lingkungan perusahaan. Modul ini bertujuan agar pembaca mampu mengelola program efisiensi energi, menghitung penggunaan energi yang efisien, melaksanakan audit energi, mengorganisir program penggunaan energi, serta menjelaskan berbagai manfaat dari program efisiensi energi tersebut.…

Pedoman Pelaksanaan Jejaring Komunikasi Pelatihan dan Produktivitas DIKS ABT …

memuat petunjuk pelaksanaan program Jejaring Informasi Pelatihan dan Produktivitas yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Lembaga dan Sarana, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 1998/1999. Dokumen ini disusun sebagai acuan operasional dalam pengelolaan dan penyampaian data/informasi terkait pelatihan kerja serta peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pemanfaat…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii+624 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.0101 HIM

himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Jaminan Sosial

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

793 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

368.41 HIM

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Kependidikan Tahun 2002 Buku 3

Edisi

Edisi Lanjutan

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx+633 hlm.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

379.598 HIM

Pengadilan Pajak (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii+475 hlm.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 PEN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Bel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

211 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

379.598 PER

Himpunan Peraturan Sistem Pendidikan Nasional 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

407 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

379.598 HIM

KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-3418-97-1

Deskripsi Fisik

770 hlm.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.052 KUH

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat …

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7665-06-4

Deskripsi Fisik

352 hlm.; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 UND

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan : Undang-undang Rencana Pembangunan Jan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-3519-76-0

Deskripsi Fisik

viii+244 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 UND

Majalah Nakertrans Edisi 01 Tahun XXIV Februari 2004

Booklet ini menyajikan panduan komprehensif terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Regulasi ini dibentuk untuk membenahi tata kelola pelindungan pekerja migran sebelum, selama, hingga setelah penempatan, sekaligus mencegah praktik migrasi ilegal. Melalui penyampaian hak dan kewajiban secara terstruktur, booklet ini mempermudah pemangku kep…

Studi Dampak Penggunaan Tenaga Asing dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

Buku ini membahas penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia serta dampaknya terhadap perkembangan dan peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Penggunaan TKA dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi tertentu, masuknya investasi asing, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan mobilitas tenaga ke…

Informasi Peraturan Perundang-undangan 2007 Bidang Perselisihan HI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv+452 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.110 26 INF

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Buku saku dan pedoman praktis advokasi ketenagakerjaan bertajuk Buku Panduan Untuk Buruh Migran Indonesia: Bekerja Di Singapura menyajikan panduan komprehensif, legal, dan aplikatif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)—khususnya pekerja sektor domestik (migrant domestic workers) dan formal—mengenai hak, kewajiban, serta tata cara bekerja secara aman dan bermartabat di Singapura. Fokus pembah…

Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006

Buku Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006 yang diterbitkan oleh Depnakertrans RI mengulas sistem dan mekanisme baru administrasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pembahasannya merangkum tanggapan atas tiga perubahan utama: ratifikasi konvensi dasar ILO, iklim kebebasan berserikat, serta implikasi desentralisasi dan otonomi daerah. Buku ini menyajikan cakupan luas administrasi publik bidang …

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2000 merupakan peraturan yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998. Peraturan ini mengatur penyesuaian ketentuan mengenai manfaat jaminan sosial tenaga kerja, khususnya santunan ke…

Kumpulan Peraturan Ketenagakerjaan di Bidang Kesepakatan, Pemutusan, Perlindu…

Buku ini memuat berbagai ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan ketenagakerjaan. Pembahasan mencakup kesepakatan kerja, pemutusan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perjanjian kerja. Buku ini menjadi referensi bagi pekerja, pengusaha, praktisi, akademisi, dan pihak terkait dalam memahami dan menerapkan ketent…

Wirata Nomor 48 tahun XIII Triwulan I

Wirata edisi kali ini secara khusus menyajikan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wirata No. 51 Tahun XIII Triwulan IV

Edisi ini menghimpun regulasi hukum yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja, ketenagakerjaan, dan peradilan hubungan industrial. Isi dokumen mencakup UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 (Tahun 2004) mengenai tata cara …

WIRATA : Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan …

Publikasi MPOWER Jendela Informasi Ketenagakerjaan 2018 Edisi I–IV setebal 232 halaman ini merupakan kompilasi tahunan terpadu yang merangkum seluruh edisi majalah MPOWER sepanjang tahun 2018 terbitan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Buku kompilasi ini menyajikan rekapitulasi menyeluruh mengenai dinamika pasar kerja nasional, mencakup tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, pe…

Wirata Nomor 15 Tahun IV Triwulan III

Edisi ini merangkum regulasi dan kebijakan hukum ketenagakerjaan, mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan ke 26 Daerah Tingkat II percontohan, serta serangkaian Peraturan dan Instruksi Menteri Tenaga Kerja R.I tahun 1995. Isinya mengatur penetapan usia pensiun maksimum bagi peserta, pengangkatan dan tugas panitera pada Panitia Penyelesaia…

Wirata No. 50 Tahun XIII Triwulan III

Edisi ini memuat himpunan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Isi dokumen ini mencakup Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta sejumlah Keputusan Menakertrans terkait tata cara perencanaan pembangunan k…

WIRATA : Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan …

Publikasi berkala hukum ketenagakerjaan bertajuk WIRATA: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan: Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum 2001 menyajikan dokumentasi, inventarisasi, dan telaah yuridis atas regulasi perburuhan nasional yang diterbitkan pada fase awal reformasi hukum ketenagakerjaan Indonesia. Fokus muatan publikasi ini mencakup kodifika…

Informasi Hukum Volume 4 Tahun VII, 2005

Publikasi berkala hukum ketenagakerjaan bertajuk Informasi Hukum Volume 4 Tahun VII (2005) menyajikan kompilasi, inventarisasi, dan telaah yuridis atas regulasi perburuhan nasional yang berlaku pada masa konsolidasi pascapengundangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Terbit…

Manpower and Employment Situation in Indonesia (Review in 2002)

Laporan Manpower And Employment Situation In Indonesia (Review In 2003) menyajikan evaluasi komprehensif mengenai kondisi pasar kerja Indonesia pada masa transisi pemulihan pasca-Krisis Finansial 1997/1998, menyoroti tantangan struktural penyerapan angkatan kerja di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Kajian ini membedah tren tingginya angka pengangguran terbuka, meluasnya sektor informal …

Pedoman Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral

Pedoman ini membahas konsep, tujuan, dan pelaksanaan monitoring kesempatan kerja sektoral sebagai upaya mengukur kontribusi berbagai sektor pembangunan dalam menciptakan lapangan kerja. Publikasi menjelaskan keterbatasan data kesempatan kerja, pentingnya pemantauan berkelanjutan, kebutuhan kerja sama antarlembaga, serta penyediaan pedoman bagi instansi pembina dan pelaksana monitoring ketenagak…

Pedoman Pelaksanaan Green Productivity Demonstration Project (GPDP) Pariwisat…

Buku ini membahas konsep Produktivitas Ramah Lingkungan (Green Productivity/GP) sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Konsep yang diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization (APO) ini relevan diterapkan dalam sektor pariwisata yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, namun juga berpotensi menimbulkan pe…

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2002: Annual Report

Laporan tahunan yang menyajikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama tahun 2002. Laporan ini memuat informasi mengenai kondisi dan perkembangan K3, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, kegiatan pencegahan kecelakaan serta penyakit akibat kerja, dan berbagai upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Laporan tahunan ini dapa…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No Per.5/Men/III/2009 tent…

Kumpulan peraturan ini mengatur penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri, mulai dari penyiapan calon TKI, pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan, hingga pemberian dan pencabutan izin bagi pelaksana penempatan TKI. Pengaturan mencakup persyaratan dan proses penyiapan calon TKI, ketentuan pembentukan serta operasional kantor cabang, persyaratan …

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…

Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pera…

Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (2008) terbitan Pusat Humas Depnakertrans berisi kompilasi dua Peraturan Pemerintah. Dokumen ini memuat PP No. 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta PP No. 76 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Ker…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP. 264/MEN/2004 …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.264/MEN/2004 mengatur pola karir dan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi instruktur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini disusun untuk mendukung pembinaan karir dan diklat instruktur PNS secara terstruktur dan sistematis serta menjamin pelaksanaannya pada berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Keputusan…

Manpower and Employement Situation in Indonesia

Buku Manpower and Employment Situation in Indonesia (Desember 2002) terbitan Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Depnakertrans RI menyajikan analisis situasi ekonomi dan ketenagakerjaan pascakrisis. Publikasi dwi-bahasa ini merinci pertumbuhan ekonomi, dinamika angkatan kerja, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran, hingga program pelatihan vokasi (BLK), pemagangan, pen…

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Re…

Instruksi Presiden yang mengatur kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Instruksi ini mengarahkan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI, serta mengatur koordinasi, pemantauan, dan pela…

Himpunan Peraturan Lembaga Non-Struktural (LNS) di Bawah Koordinasi Kementeri…

Himpunan peraturan yang mengatur keberadaan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, organisasi, serta tata kerja berbagai Lembaga Non-Struktural (LNS) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Koleksi ini memuat ketentuan hukum sebagai landasan penyelenggaraan dan koordinasi lembaga-lembaga tersebut dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, khususnya di bi…

Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pint…

Buku kompilasi regulasi ini memuat dua instrumen hukum strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong akselerasi investasi dan diversifikasi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal serta Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Melalui Perpres No. 27 Tahun …

Wirata Nomor 48 tahun XIII Triwulan III

Wirata edisi kali ini secara khusus menyajikan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia …

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, meliputi tata cara seleksi calon hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, pendaftaran dan sanksi bagi arbiter hubungan industrial, pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, pembekalan akhir pemberangkatan TKI ke luar negeri, sanksi administratif dalam penemp…