Wirata Nomor 15 Tahun IV Triwulan III

Edisi ini merangkum regulasi dan kebijakan hukum ketenagakerjaan, mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan ke 26 Daerah Tingkat II percontohan, serta serangkaian Peraturan dan Instruksi Menteri Tenaga Kerja R.I tahun 1995. Isinya mengatur penetapan usia pensiun maksimum bagi peserta, pengangkatan dan tugas panitera pada Panitia Penyelesaia…

WIRATA : Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan …

Publikasi WIRATA: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan - Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 1996/1997 merupakan dokumentasi resmi yang menghimpun dan menyebarluaskan berbagai regulasi serta kebijakan di bidang ketenagakerjaan selama periode tahun anggaran 1996/1997. Terbitan ini berfungsi sebagai sarana penguatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Inform…

Wirata No. 50 Tahun XIII Triwulan III

Edisi ini memuat himpunan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Isi dokumen ini mencakup Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta sejumlah Keputusan Menakertrans terkait tata cara perencanaan pembangunan k…

WIRATA : Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan …

Publikasi berkala hukum ketenagakerjaan bertajuk WIRATA: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan: Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum 1996/1997 menyajikan kompilasi, dokumentasi, dan sosialisasi regulasi perburuhan nasional yang berlaku pada fase akhir era Orde Baru di bawah naungan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Terbitan ini memuat ko…

WIRATA : Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan …

Publikasi berkala hukum ketenagakerjaan bertajuk WIRATA: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan: Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum 2001 menyajikan dokumentasi, inventarisasi, dan telaah yuridis atas regulasi perburuhan nasional yang diterbitkan pada fase awal reformasi hukum ketenagakerjaan Indonesia. Fokus muatan publikasi ini mencakup kodifika…

Informasi Hukum Volume 4 Tahun VII, 2005

Publikasi berkala hukum ketenagakerjaan bertajuk Informasi Hukum Volume 4 Tahun VII (2005) menyajikan kompilasi, inventarisasi, dan telaah yuridis atas regulasi perburuhan nasional yang berlaku pada masa konsolidasi pascapengundangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Terbit…

Penelitian Penyusunan Model Bagi Sistim Deteksi Dini Perselihan Hubungan Indu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii+220 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.89 PEN

Manpower and Employment Situation in Indonesia (Review in 2002)

Laporan Manpower And Employment Situation In Indonesia (Review In 2003) menyajikan evaluasi komprehensif mengenai kondisi pasar kerja Indonesia pada masa transisi pemulihan pasca-Krisis Finansial 1997/1998, menyoroti tantangan struktural penyerapan angkatan kerja di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Kajian ini membedah tren tingginya angka pengangguran terbuka, meluasnya sektor informal …

Pedoman Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral

Pedoman ini membahas konsep, tujuan, dan pelaksanaan monitoring kesempatan kerja sektoral sebagai upaya mengukur kontribusi berbagai sektor pembangunan dalam menciptakan lapangan kerja. Publikasi menjelaskan keterbatasan data kesempatan kerja, pentingnya pemantauan berkelanjutan, kebutuhan kerja sama antarlembaga, serta penyediaan pedoman bagi instansi pembina dan pelaksana monitoring ketenagak…

Profil Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP)

Profil Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) memuat profil para tenaga kerja pemuda yang mengembangkan usaha secara mandiri dan profesional, disertai informasi mengenai jenis usaha serta produk yang dihasilkan. Buku ini menggambarkan perjalanan dan tahapan pengembangan usaha, mulai dari perencanaan, proses produksi, hingga menghasilkan produk yang bernilai dan dapat dipasarkan. Profil…

Kajian Informasi Produktivitas

Kajian ini membahas informasi mengenai produktivitas, khususnya produktivitas dalam bidang ketenagakerjaan. Pembahasan mencakup konsep dan kondisi produktivitas, faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja, serta informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan peningkatan produktivitas. Kajian ini menjadi sumber informasi untuk mendukung pengembangan kebijakan dan pro…

Pedoman Pelaksanaan Green Productivity Demonstration Project (GPDP) Pariwisat…

Buku ini membahas konsep Produktivitas Ramah Lingkungan (Green Productivity/GP) sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Konsep yang diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization (APO) ini relevan diterapkan dalam sektor pariwisata yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, namun juga berpotensi menimbulkan pe…

Kamus Jabatan Nasional

Buku ini merupakan referensi yang memuat berbagai jenis jabatan dan uraian pekerjaan dalam bidang jasa hiburan dan kebudayaan. Buku ini menyajikan informasi mengenai nama jabatan, tugas, serta karakteristik pekerjaan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan, serta perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Buku ini diharapkan dapat membantu pemeri…

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2002: Annual Report

Laporan tahunan yang menyajikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama tahun 2002. Laporan ini memuat informasi mengenai kondisi dan perkembangan K3, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, kegiatan pencegahan kecelakaan serta penyakit akibat kerja, dan berbagai upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Laporan tahunan ini dapa…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penempatan TKI ke Luar Negeri

Buku ini memuat berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Himpunan ini mencakup ketentuan mengenai kelembagaan dan koordinasi penempatan, pelayanan penempatan TKI, mekanisme penempatan ke luar negeri, serta perlindungan TKI melalui asuransi. Buku ini disusun sebagai bahan referensi bagi pemerintah, penyel…

Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Persyaratan Kerja

Himpunan ini memuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan persyaratan kerja. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar pengaturan mengenai hubungan kerja, syarat dan ketentuan kerja, serta hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja.

Pengembangan Pemasaran Usaha Mandiri : Memilih Jalur Pemasaran

Buku ini dapat menyajikan gambaran komplit dari proses pengembangan pemasaran usaha mandiri, sejak menggali potensi lingkungan, menemukan peluang dan hambatan, memanfaatkan peluang, mulai berwirausaha, mengembangkan Racikan Unsur Pemasaran untuk memenangkan persaingan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No Per.5/Men/III/2009 tent…

Kumpulan peraturan ini mengatur penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri, mulai dari penyiapan calon TKI, pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan, hingga pemberian dan pencabutan izin bagi pelaksana penempatan TKI. Pengaturan mencakup persyaratan dan proses penyiapan calon TKI, ketentuan pembentukan serta operasional kantor cabang, persyaratan …

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…

Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pera…

Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (2008) terbitan Pusat Humas Depnakertrans berisi kompilasi dua Peraturan Pemerintah. Dokumen ini memuat PP No. 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta PP No. 76 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Ker…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP. 264/MEN/2004 …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.264/MEN/2004 mengatur pola karir dan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi instruktur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini disusun untuk mendukung pembinaan karir dan diklat instruktur PNS secara terstruktur dan sistematis serta menjamin pelaksanaannya pada berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Keputusan…

Manpower and Employement Situation in Indonesia

Buku Manpower and Employment Situation in Indonesia (Desember 2002) terbitan Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Depnakertrans RI menyajikan analisis situasi ekonomi dan ketenagakerjaan pascakrisis. Publikasi dwi-bahasa ini merinci pertumbuhan ekonomi, dinamika angkatan kerja, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran, hingga program pelatihan vokasi (BLK), pemagangan, pen…

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Re…

Instruksi Presiden yang mengatur kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Instruksi ini mengarahkan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI, serta mengatur koordinasi, pemantauan, dan pela…

Himpunan Peraturan Lembaga Non-Struktural (LNS) di Bawah Koordinasi Kementeri…

Himpunan peraturan yang mengatur keberadaan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, organisasi, serta tata kerja berbagai Lembaga Non-Struktural (LNS) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Koleksi ini memuat ketentuan hukum sebagai landasan penyelenggaraan dan koordinasi lembaga-lembaga tersebut dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, khususnya di bi…

Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pint…

Buku kompilasi regulasi ini memuat dua instrumen hukum strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong akselerasi investasi dan diversifikasi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal serta Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Melalui Perpres No. 27 Tahun …

Wirata Nomor 48 tahun XIII Triwulan III

Wirata edisi kali ini secara khusus menyajikan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia …

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, meliputi tata cara seleksi calon hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, pendaftaran dan sanksi bagi arbiter hubungan industrial, pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, pembekalan akhir pemberangkatan TKI ke luar negeri, sanksi administratif dalam penemp…

Wirata No. 52 Tahun XIV Triwulan 1

Wirata Edisi ini (Nomor 52) memuat satu Undang-undang, satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, satu Keputusan Presiden, beberapa Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2004, dan dua Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial sebagai pelaksanaan U…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasio…

Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pengaturan mencakup proses penempatan, persyaratan dan prosedur bagi calon TKI, pelaksana penempatan, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, serta perlindungan TKI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dalam peny…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan yang memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengaturan ditujukan untuk menjadi acuan bagi unit kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara teratur, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penyelenggaraan, prosedur, standar pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bid…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/V/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005–2009 merupakan pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Peraturan ini memuat visi, misi, kebijakan, program, serta sasaran strategis yang menjadi arah penyelenggaraan pembangu…

Profil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia : Membangu…

Buku ini merupakan publikasi yang memuat gambaran umum mengenai tugas, fungsi, kebijakan, dan program Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Publikasi ini menggambarkan upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kon…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 321 …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Kerugian Negara dan Piutang Negara di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan pedoman dalam penanganan dan penyelesaian kerugian serta piutang negara di lingkungan kementerian. Keputusan ini mengatur tata cara penatausahaan, penetapan, penagihan, da…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan S…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip, jenis program, kepesertaan, pembiayaan, serta penyelenggaraan jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Peraturan i…

Suplemen peraturan ketenagakerjaan republik Indonesia : Lengkap dengan Daftar…

Dokumen buku referensi ketenagakerjaan bertajuk Suplemen Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia: Lengkap dengan Daftar Perusahaan Penerima Sertifikat SMK3 dan Zero Accident Award Tahun 2001 merupakan literatur hukum terpadu dan dokumentasi rekam jejak kepatuhan industri yang menghimpun regulasi ketenagakerjaan mutakhir pada masanya, dengan fokus utama pada penguatan Keselamatan dan Keseha…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan merupakan kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan untuk memudahkan pekerja, pengusaha, praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam memperoleh serta memahami ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk mengenai hubungan kerja, perlin…

Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia

Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia terbitan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ini menyajikan tiga regulasi pilar utama hubungan industrial, yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kompilasi ini mengatur hak berserikat, pembe…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan P…

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…

Check List Pencegahan Kebakaran

Buku inimerupakan panduan praktis bagi pimpinan dan manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi serta mencegah risiko kebakaran di lingkungan kerja. Buku ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan dan pengawasan secara berkelanjutan untuk meminimalkan kerugian akibat kebakaran. Melalui daftar periksa (check list), setiap penanggung jawab diharapkan mampu memastikan area kerja berada dalam ko…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Penempatan dan Perlindungan Tena…

Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Himpunan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur proses penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta peran pemerintah dan pihak terkait. Buku ini diharapkan dapat menja…

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Buku ini memuat ketentuan mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan, memberikan, dan mengelola informasi secara transparan dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang b…

Buku II Penyusunan Peta Data Pengangguran

Buku Penyusunan Peta Data Pengangguran (Buku II) terbitan kerja sama Departemen Tenaga Kerja RI dan Badan Pusat Statistik (1999) menyajikan himpunan data statistik pengangguran di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Disusun sebagai respons dampak krisis ekonomi, buku ini merinci indikator penduduk usia kerja, angkatan kerja, penganggur penuh, hingga penganggur tidak penuh menurut…

Pembaruan Sistem Upah

Buku ini membahas pentingnya pembenahan sistem pengupahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Upah tidak hanya dipandang sebagai komponen biaya produksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Pembaruan sistem upah diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja, kemampuan …

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014

Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014 terbitan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kemnakertrans RI menyajikan alat ukur evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Berdasarkan Kepmenakertrans No. 166 Tahun 2014, pengukuran ini mencakup sembilan indikator utama, seperti perencanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatih…

Laporan Hasil Penelitian Dampak Krisis Moneter terhadap Kesempatan Kerja

Laporan hasil penelitian Dampak Krisis Moneter Terhadap Kesempatan Kerja yang disusun oleh Laboratorium Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia bekerja sama dengan BARENBANG Departemen Tenaga Kerja RI (1998) menganalisis kondisi ketenagakerjaan Indonesia akibat krisis moneter. Studi ini menyajikan potret kesempatan kerja, kondisi makroekonomi, dan kelompok rentan guna merumuskan kebijakan…

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Peraturan P…

Buku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (2008) terbitan Biro Hukum Depnakertrans menyajikan regulasi ketenagakerjaan secara utuh. Buku ini hadir sebagai pedoman pemahaman hak, kewajiban, serta solusi permasalahan hubungan kerja demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan.

Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2005-2009

Buku Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005–2009 terbitan Pusat Hubungan Masyarakat Depnakertrans memuat arah kebijakan dan perencanaan kegiatan instansi. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra bagi unit Eselon I/II sekaligus dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Depnakertrans.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tu…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis merupakan instrumen regulasi dan pedoman manajerial yang membedah pembagian peran operasional serta rincian beban kerja teknis di seluruh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian di tingkat pusat dan daerah. Regulasi ini merinci secara sistem…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP - 149 / MEN / 2000 tentang Tata C…

Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…