Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Per.01/ΜΕΝ/1/2009…

Kumpulan peraturan ini mengatur pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari penyediaan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan meliputi penggunaan metode statistika ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi, serta pembangunan dan pen…

Sejarah Departemen Tenaga Kerja Indonesia

Buku inimenguraikan perjalanan perkembangan organisasi yang menangani bidang ketenagakerjaan di Indonesia, sejak awal pembentukan hingga perkembangan kebijakan, program, dan kegiatannya. Buku ini tidak hanya mendokumentasikan rangkaian peristiwa sejarah, tetapi juga memuat nilai, semangat, dan pengabdian yang menjadi bagian dari perkembangan Departemen Tenaga Kerja. Penyusunannya memiliki fungs…

Informasi Hukum Vol. 2 Tahun V. 2003

Buletin Informasi Hukum (Vol. 2, 2003) ini mengulas penyesuaian regulasi ketenagakerjaan di Indonesia pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Fokus utamanya mencakup pemahaman aturan baru, perlindungan spesifik terhadap hak-hak pekerja perempuan, serta kesiapan hukum nasional dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Selain itu, pembahasan Konvensi ILO No. 144 menekankan pentingnya …

Produktivitas Buletin

Seri membahas berbagai strategi peningkatan produktivitas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing organisasi. Topik yang diangkat meliputi produktivitas ramah lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan daya saing usaha kecil dan menengah, serta revitalisasi organisasi melalui penguatan sumber daya manusia. Buletin ini jug…

Majalah Nakertrans Edisi 01 Tahun XXIV Februari 2004

Booklet ini menyajikan panduan komprehensif terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Regulasi ini dibentuk untuk membenahi tata kelola pelindungan pekerja migran sebelum, selama, hingga setelah penempatan, sekaligus mencegah praktik migrasi ilegal. Melalui penyampaian hak dan kewajiban secara terstruktur, booklet ini mempermudah pemangku kep…

Himpunan Peraturan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Buku ini merupakan himpunan peraturan yang mengatur penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Materi mencakup ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penempatan tenaga kerja, persyaratan calon tenaga kerja, pihak atau lembaga yang terlibat dalam penempatan, serta ketentuan administratif dan perlindungan yang berkaitan dengan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Himpunan peraturan…

Studi Dampak Penggunaan Tenaga Asing dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

Buku ini membahas penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia serta dampaknya terhadap perkembangan dan peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Penggunaan TKA dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi tertentu, masuknya investasi asing, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan mobilitas tenaga ke…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP - 525/MEN/1988 Tentang Organisasi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxx+187 hlm.; 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

354.9 KEP

Informasi Peraturan Perundang-undangan 2007 Bidang Perselisihan HI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv+452 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.110 26 INF

Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Buku saku dan pedoman praktis advokasi ketenagakerjaan bertajuk Buku Panduan Untuk Buruh Migran Indonesia: Bekerja Di Singapura menyajikan panduan komprehensif, legal, dan aplikatif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)—khususnya pekerja sektor domestik (migrant domestic workers) dan formal—mengenai hak, kewajiban, serta tata cara bekerja secara aman dan bermartabat di Singapura. Fokus pembah…

Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006

Buku Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006 yang diterbitkan oleh Depnakertrans RI mengulas sistem dan mekanisme baru administrasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pembahasannya merangkum tanggapan atas tiga perubahan utama: ratifikasi konvensi dasar ILO, iklim kebebasan berserikat, serta implikasi desentralisasi dan otonomi daerah. Buku ini menyajikan cakupan luas administrasi publik bidang …

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2000 merupakan peraturan yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998. Peraturan ini mengatur penyesuaian ketentuan mengenai manfaat jaminan sosial tenaga kerja, khususnya santunan ke…

Klasifikasi Jabatan Indonesia

Memuat sistem pengelompokan dan klasifikasi berbagai jabatan atau pekerjaan yang terdapat di Indonesia. Klasifikasi disusun berdasarkan karakteristik dan sifat pekerjaan sehingga berbagai jenis jabatan dapat ditempatkan ke dalam kelompok yang memiliki kesamaan tugas dan karakteristik. Buku ini menjadi rujukan dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memberikan kode pada jabatan berdasarkan s…

Kumpulan Peraturan Ketenagakerjaan di Bidang Kesepakatan, Pemutusan, Perlindu…

Buku ini memuat berbagai ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan ketenagakerjaan. Pembahasan mencakup kesepakatan kerja, pemutusan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perjanjian kerja. Buku ini menjadi referensi bagi pekerja, pengusaha, praktisi, akademisi, dan pihak terkait dalam memahami dan menerapkan ketent…

Sukses itu Usaha : Kisah Nyata TKI Membangun Usaha Keluarga Produktif

Buku ini mengangkat kisah nyata para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam meraih keberhasilan melalui kerja dan usaha di tengah berbagai tantangan bekerja di luar negeri. Kesuksesan tidak hanya diukur dari besarnya penghasilan, tetapi juga dari kemampuan memanfaatkan hasil kerja untuk membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Buku ini menggambarkan perjuangan, risiko, pengalaman, s…

Menyongsong Lahirnya Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan …

Buku Sarasehan Menyonsong Lahirnya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja terbitan YTKI-PPSM memuat rangkuman gagasan para pemangku kepentingan mengenai sistem perlindungan pekerja. Forum ini mendiskusikan format ideal BPJS yang selaras dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, mencakup sifat kelembagaan, organisasi, hingga perlindungan t…

Wirata Nomor 48 tahun XIII Triwulan I

Wirata edisi kali ini secara khusus menyajikan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wirata No. 51 Tahun XIII Triwulan IV

Edisi ini menghimpun regulasi hukum yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja, ketenagakerjaan, dan peradilan hubungan industrial. Isi dokumen mencakup UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 (Tahun 2004) mengenai tata cara …

WIRATA : Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan …

Publikasi MPOWER Jendela Informasi Ketenagakerjaan 2018 Edisi I–IV setebal 232 halaman ini merupakan kompilasi tahunan terpadu yang merangkum seluruh edisi majalah MPOWER sepanjang tahun 2018 terbitan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Buku kompilasi ini menyajikan rekapitulasi menyeluruh mengenai dinamika pasar kerja nasional, mencakup tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, pe…

WIRATA Nomor 33 Tahun IX Triwulan I

Wirata ini membahas berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja di Indonesia. Pembahasan mencakup program santunan bagi pekerja perusahaan jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi, penyediaan perumahan dan permukiman yang layak bagi pekerja berpenghasilan rendah, serta perlindungan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Buku ini juga…

Wirata Nomor 15 Tahun IV Triwulan III

Edisi ini merangkum regulasi dan kebijakan hukum ketenagakerjaan, mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan ke 26 Daerah Tingkat II percontohan, serta serangkaian Peraturan dan Instruksi Menteri Tenaga Kerja R.I tahun 1995. Isinya mengatur penetapan usia pensiun maksimum bagi peserta, pengangkatan dan tugas panitera pada Panitia Penyelesaia…

WIRATA : Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan …

Publikasi WIRATA: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan - Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 1996/1997 merupakan dokumentasi resmi yang menghimpun dan menyebarluaskan berbagai regulasi serta kebijakan di bidang ketenagakerjaan selama periode tahun anggaran 1996/1997. Terbitan ini berfungsi sebagai sarana penguatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Inform…

Wirata No. 50 Tahun XIII Triwulan III

Edisi ini memuat himpunan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Isi dokumen ini mencakup Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta sejumlah Keputusan Menakertrans terkait tata cara perencanaan pembangunan k…

WIRATA : Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan …

Publikasi berkala hukum ketenagakerjaan bertajuk WIRATA: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan: Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum 1996/1997 menyajikan kompilasi, dokumentasi, dan sosialisasi regulasi perburuhan nasional yang berlaku pada fase akhir era Orde Baru di bawah naungan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Terbitan ini memuat ko…

WIRATA : Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan …

Publikasi berkala hukum ketenagakerjaan bertajuk WIRATA: Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan: Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum 2001 menyajikan dokumentasi, inventarisasi, dan telaah yuridis atas regulasi perburuhan nasional yang diterbitkan pada fase awal reformasi hukum ketenagakerjaan Indonesia. Fokus muatan publikasi ini mencakup kodifika…

Informasi Hukum Volume 4 Tahun VII, 2005

Publikasi berkala hukum ketenagakerjaan bertajuk Informasi Hukum Volume 4 Tahun VII (2005) menyajikan kompilasi, inventarisasi, dan telaah yuridis atas regulasi perburuhan nasional yang berlaku pada masa konsolidasi pascapengundangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Terbit…

Penelitian Penyusunan Model Bagi Sistim Deteksi Dini Perselihan Hubungan Indu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii+220 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.89 PEN

Manpower and Employment Situation in Indonesia (Review in 2002)

Laporan Manpower And Employment Situation In Indonesia (Review In 2003) menyajikan evaluasi komprehensif mengenai kondisi pasar kerja Indonesia pada masa transisi pemulihan pasca-Krisis Finansial 1997/1998, menyoroti tantangan struktural penyerapan angkatan kerja di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Kajian ini membedah tren tingginya angka pengangguran terbuka, meluasnya sektor informal …

Pedoman Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral

Pedoman ini membahas konsep, tujuan, dan pelaksanaan monitoring kesempatan kerja sektoral sebagai upaya mengukur kontribusi berbagai sektor pembangunan dalam menciptakan lapangan kerja. Publikasi menjelaskan keterbatasan data kesempatan kerja, pentingnya pemantauan berkelanjutan, kebutuhan kerja sama antarlembaga, serta penyediaan pedoman bagi instansi pembina dan pelaksana monitoring ketenagak…

Profil Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP)

Profil Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) memuat profil para tenaga kerja pemuda yang mengembangkan usaha secara mandiri dan profesional, disertai informasi mengenai jenis usaha serta produk yang dihasilkan. Buku ini menggambarkan perjalanan dan tahapan pengembangan usaha, mulai dari perencanaan, proses produksi, hingga menghasilkan produk yang bernilai dan dapat dipasarkan. Profil…

Kajian Informasi Produktivitas

Kajian ini membahas informasi mengenai produktivitas, khususnya produktivitas dalam bidang ketenagakerjaan. Pembahasan mencakup konsep dan kondisi produktivitas, faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas tenaga kerja, serta informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan peningkatan produktivitas. Kajian ini menjadi sumber informasi untuk mendukung pengembangan kebijakan dan pro…

Pedoman Pelaksanaan Green Productivity Demonstration Project (GPDP) Pariwisat…

Buku ini membahas konsep Produktivitas Ramah Lingkungan (Green Productivity/GP) sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Konsep yang diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization (APO) ini relevan diterapkan dalam sektor pariwisata yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, namun juga berpotensi menimbulkan pe…

Kamus Jabatan Nasional

Buku ini merupakan referensi yang memuat berbagai jenis jabatan dan uraian pekerjaan dalam bidang jasa hiburan dan kebudayaan. Buku ini menyajikan informasi mengenai nama jabatan, tugas, serta karakteristik pekerjaan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan, serta perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Buku ini diharapkan dapat membantu pemeri…

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2002: Annual Report

Laporan tahunan yang menyajikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama tahun 2002. Laporan ini memuat informasi mengenai kondisi dan perkembangan K3, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, kegiatan pencegahan kecelakaan serta penyakit akibat kerja, dan berbagai upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Laporan tahunan ini dapa…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penempatan TKI ke Luar Negeri

Buku ini memuat berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Himpunan ini mencakup ketentuan mengenai kelembagaan dan koordinasi penempatan, pelayanan penempatan TKI, mekanisme penempatan ke luar negeri, serta perlindungan TKI melalui asuransi. Buku ini disusun sebagai bahan referensi bagi pemerintah, penyel…

Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Persyaratan Kerja

Himpunan ini memuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan persyaratan kerja. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar pengaturan mengenai hubungan kerja, syarat dan ketentuan kerja, serta hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja.

Pengembangan Pemasaran Usaha Mandiri : Memilih Jalur Pemasaran

Buku ini dapat menyajikan gambaran komplit dari proses pengembangan pemasaran usaha mandiri, sejak menggali potensi lingkungan, menemukan peluang dan hambatan, memanfaatkan peluang, mulai berwirausaha, mengembangkan Racikan Unsur Pemasaran untuk memenangkan persaingan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No Per.5/Men/III/2009 tent…

Kumpulan peraturan ini mengatur penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri, mulai dari penyiapan calon TKI, pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan, hingga pemberian dan pencabutan izin bagi pelaksana penempatan TKI. Pengaturan mencakup persyaratan dan proses penyiapan calon TKI, ketentuan pembentukan serta operasional kantor cabang, persyaratan …

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…

Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pera…

Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (2008) terbitan Pusat Humas Depnakertrans berisi kompilasi dua Peraturan Pemerintah. Dokumen ini memuat PP No. 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta PP No. 76 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Ker…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP. 264/MEN/2004 …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.264/MEN/2004 mengatur pola karir dan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi instruktur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini disusun untuk mendukung pembinaan karir dan diklat instruktur PNS secara terstruktur dan sistematis serta menjamin pelaksanaannya pada berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Keputusan…

Manpower and Employement Situation in Indonesia

Buku Manpower and Employment Situation in Indonesia (Desember 2002) terbitan Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Depnakertrans RI menyajikan analisis situasi ekonomi dan ketenagakerjaan pascakrisis. Publikasi dwi-bahasa ini merinci pertumbuhan ekonomi, dinamika angkatan kerja, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran, hingga program pelatihan vokasi (BLK), pemagangan, pen…

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Re…

Instruksi Presiden yang mengatur kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Instruksi ini mengarahkan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI, serta mengatur koordinasi, pemantauan, dan pela…

Himpunan Peraturan Lembaga Non-Struktural (LNS) di Bawah Koordinasi Kementeri…

Himpunan peraturan yang mengatur keberadaan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, organisasi, serta tata kerja berbagai Lembaga Non-Struktural (LNS) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Koleksi ini memuat ketentuan hukum sebagai landasan penyelenggaraan dan koordinasi lembaga-lembaga tersebut dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, khususnya di bi…

Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pint…

Buku kompilasi regulasi ini memuat dua instrumen hukum strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong akselerasi investasi dan diversifikasi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal serta Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Melalui Perpres No. 27 Tahun …

Wirata Nomor 48 tahun XIII Triwulan III

Wirata edisi kali ini secara khusus menyajikan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia …

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, meliputi tata cara seleksi calon hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, pendaftaran dan sanksi bagi arbiter hubungan industrial, pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, pembekalan akhir pemberangkatan TKI ke luar negeri, sanksi administratif dalam penemp…

Wirata No. 52 Tahun XIV Triwulan 1

Wirata Edisi ini (Nomor 52) memuat satu Undang-undang, satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, satu Keputusan Presiden, beberapa Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2004, dan dua Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial sebagai pelaksanaan U…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasio…

Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pengaturan mencakup proses penempatan, persyaratan dan prosedur bagi calon TKI, pelaksana penempatan, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, serta perlindungan TKI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman dalam peny…