Analisis Kebijakan Transportasi Online Roda Dua dari Perspektif Jaminan Sosial

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum pemberian jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian tingkat peraturan sebagai dasar hukum dalam pemberian jaminan sosial, mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas dari dasar hukum ini apakah berdiri sendiri atau masuk ke dalam regulasi ketenagakerjaan yang sudah ada, d…

Analisis kebijakan putusan mahkamah konstitusi nomor 168/puu-xxi/2023 terkait…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 143 hlm.: 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 MAR a

Analisis Kebijakan Kesiapan Tata Kelola Internal Kementerian Ketenagakerjaan …

Buku ini menelaah kesiapan tata kelola internal Kennaker dalam pengembangan green jobs melalui pendekatan GAP analysis yang difokuskan pada empat unit utama, yaitu Barenbang, Binalavotas, Pasker, serta Binapenta & PKK. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan signifikan pada aspek kelembagaan, regulasi dan kebijakan, sumber daya manusia dan kapasitas teknis, serta perencanaan dan anggaran.…

Analisis Kebijakan Revisi Undang-Undang 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Membahas kebijakan dan kebutuhan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sebagai upaya menyesuaikan ketentuan keselamatan kerja dengan perkembangan dunia kerja. Kajian ini menelaah kondisi dan permasalahan penerapan regulasi keselamatan kerja serta berbagai perubahan lingkungan kerja yang memerlukan penyesuaian kebijakan. Analisis diarahkan pada penguatan perl…

Kartu Indonesia Kerja (KIK) : Konsep dan Manfaatnya

Sistem informasi pasar kerja (IPK) di Indonesia saat ini masih bersifat parsial baik secara kelembagaan maupun fungsinya. Kebijakan yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah daerah karena berbagai alasan. Hal tersebut berdampak pada lemahnya sistem pendataan ketenagakerjaan di Indonesia. Pada prinsipnya, data ketenagakerjaan memiliki peranan…

Evaluasi Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)

Program Desmigratif jika dilihat dari perspektif yang tepat merupakan sebuah program mulia yang melihat PMI sebagai kesatuan holistik dari hulu ke hilir. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa dengan Desmigratif memungkinkan seorang CPMI memperoleh informasi yang tepat mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri, layanan pra penempatan hingga keterjaminan keluarga yang ditinggalkan. Info…

Analisis dan Mitigasi Risiko Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Untu…

Buku ini membahas analisis dan mitigasi risiko dalam program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi sebagai upaya mengoptimalkan proses school to work transition atau transisi dari pendidikan menuju dunia kerja. Program pemagangan dipandang sebagai salah satu sarana untuk memberikan pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, dan memperkecil kesenjangan antara kemampuan lulusan dengan kebutuha…

Analisis Kebijakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/Puu-Xxi/2023 Terkait…

Membahas implikasi kebijakan dan ketenagakerjaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kajian ini menganalisis perubahan dan penegasan ketentuan mengenai hubungan kerja berdasarkan waktu tertentu serta dampaknya terhadap pekerja dan pemberi kerja. Pembahasan diarahkan pada pemahaman terhadap konsekuensi p…