Edisi ini memuat himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tahun 2024 yang berfokus pada standardisasi kompetensi Jabatan Fungsional serta pengelolaan kelembagaan dan informasi ketenagakerjaan. Isinya mencakup Permenaker No. 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan uji kompetensi untuk Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Permenaker No. 4 Tahun 2024 mengenai uji kompetensi…
Volume ini memuat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terkait dengan penghentian dan pelarangan penempatan, pengaturan mengenai jumlah dan kelebihan jam minimal tatap muka dan honorarium bagi Jabatan Fungsional Instruktur, Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagkerjaan,…
Edisi ini memuat pembaruan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Isinya mencakup PP No. 49 Tahun 2023 tentang perubahan penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, PP No. 51 Tahun 2023 tentang pengupahan, Perpres No. 36 Tahun 2023 terkait Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024, Perpres No. 57 Tahun 2023 tentang Kewajiban Lapor Lowongan Pekerjaan, serta…
Publikasi Warta Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan (WIRATA) Volume 27 No. 4 Edisi Desember 2018 merupakan buletin hukum resmi yang berfokus pada sosialisasi, diseminasi, dan analisis kebijakan terbaru di sektor ketenagakerjaan menjelang akhir tahun 2018. Edisi ini secara khusus merangkum dan membedah berbagai produk hukum teranyar seperti Peraturan/Keputusan Menteri K…
Wirata merupakan terbitan berkala yang menyajikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Edisi Volume 29 Nomor 2 Juni 2020 memuat informasi dan perkembangan regulasi ketenagakerjaan sebagai bahan rujukan bagi pemerintah, pekerja, pengusaha, serta masyarakat. Terbitan ini mendukung penyebarluasan informasi hukum dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
WIRATA Volume 28 Nomor 2, Juni 2019 memuat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perubahan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan manejemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, disamping itu memuat beberapa Peraturan Menteri Ke…