Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" menghimpun secara komprehensif berbagai regulasi dan landasan hukum yang mengatur sistem perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup aturan tata cara kepesertaan, mekanisme pendaftaran, kewajiban iuran, hingga penyelenggaraan program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kema…

Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pera…

Buku Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (2008) terbitan Pusat Humas Depnakertrans berisi kompilasi dua Peraturan Pemerintah. Dokumen ini memuat PP No. 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta PP No. 76 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Ker…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP. 264/MEN/2004 …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.264/MEN/2004 mengatur pola karir dan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi instruktur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini disusun untuk mendukung pembinaan karir dan diklat instruktur PNS secara terstruktur dan sistematis serta menjamin pelaksanaannya pada berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Keputusan…

Manpower and Employement Situation in Indonesia

Buku Manpower and Employment Situation in Indonesia (Desember 2002) terbitan Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Depnakertrans RI menyajikan analisis situasi ekonomi dan ketenagakerjaan pascakrisis. Publikasi dwi-bahasa ini merinci pertumbuhan ekonomi, dinamika angkatan kerja, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran, hingga program pelatihan vokasi (BLK), pemagangan, pen…

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Re…

Instruksi Presiden yang mengatur kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Instruksi ini mengarahkan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI, serta mengatur koordinasi, pemantauan, dan pela…

Wirata Nomor 48 tahun XIII Triwulan III

Wirata edisi kali ini secara khusus menyajikan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia …

Himpunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, meliputi tata cara seleksi calon hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, pendaftaran dan sanksi bagi arbiter hubungan industrial, pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, pembekalan akhir pemberangkatan TKI ke luar negeri, sanksi administratif dalam penemp…

Wirata No. 52 Tahun XIV Triwulan 1

Wirata Edisi ini (Nomor 52) memuat satu Undang-undang, satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, satu Keputusan Presiden, beberapa Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2004, dan dua Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial sebagai pelaksanaan U…

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasio…

Peraturan Presiden ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengaturan meliputi kedudukan, fungsi, tugas, keanggotaan, organisasi, tata kerja, sert…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/V/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005–2009 merupakan pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Peraturan ini memuat visi, misi, kebijakan, program, serta sasaran strategis yang menjadi arah penyelenggaraan pembangu…

Profil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia : Membangu…

Buku ini merupakan publikasi yang memuat gambaran umum mengenai tugas, fungsi, kebijakan, dan program Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Publikasi ini menggambarkan upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kon…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan S…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip, jenis program, kepesertaan, pembiayaan, serta penyelenggaraan jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Peraturan i…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan merupakan kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan untuk memudahkan pekerja, pengusaha, praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam memperoleh serta memahami ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk mengenai hubungan kerja, perlin…

Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia

Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia terbitan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ini menyajikan tiga regulasi pilar utama hubungan industrial, yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kompilasi ini mengatur hak berserikat, pembe…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan P…

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…

Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006

Buku Administrasi Ketenagakerjaan Indonesia 2006 yang diterbitkan oleh Depnakertrans RI mengulas sistem dan mekanisme baru administrasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pembahasannya merangkum tanggapan atas tiga perubahan utama: ratifikasi konvensi dasar ILO, iklim kebebasan berserikat, serta implikasi desentralisasi dan otonomi daerah. Buku ini menyajikan cakupan luas administrasi publik bidang …

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bidang Penempatan dan Perlindungan Tena…

Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Himpunan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur proses penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta peran pemerintah dan pihak terkait. Buku ini diharapkan dapat menja…

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014

Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014 terbitan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kemnakertrans RI menyajikan alat ukur evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Berdasarkan Kepmenakertrans No. 166 Tahun 2014, pengukuran ini mencakup sembilan indikator utama, seperti perencanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatih…

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta Peraturan P…

Buku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (2008) terbitan Biro Hukum Depnakertrans menyajikan regulasi ketenagakerjaan secara utuh. Buku ini hadir sebagai pedoman pemahaman hak, kewajiban, serta solusi permasalahan hubungan kerja demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan.

Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2005-2009

Buku Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005–2009 terbitan Pusat Hubungan Masyarakat Depnakertrans memuat arah kebijakan dan perencanaan kegiatan instansi. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra bagi unit Eselon I/II sekaligus dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Depnakertrans.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tu…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis merupakan instrumen regulasi dan pedoman manajerial yang membedah pembagian peran operasional serta rincian beban kerja teknis di seluruh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian di tingkat pusat dan daerah. Regulasi ini merinci secara sistem…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP - 149 / MEN / 2000 tentang Tata C…

Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Peraturan ini mengatur efisiensi dan penyederhanaan prosedur administratif dalam memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kebijakan tersebut diterbitkan guna memangkas birokrasi perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia.

Pedoman Laporan Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO

Buku ini memuat panduan penyampaian laporan tahunan mengenai pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO yang telah maupun belum diratifikasi oleh Indonesia. Di dalamnya mengulas tata cara pelaporan, pengawasan, ratifikasi, hingga mekanisme penyampaian laporan oleh instansi terkait sebagai bahan rujukan resmi bagi masyarakat dan lembaga yang memerlukannya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VI/2009 t…

Buku kompilasi regulasi ini menghimpun dua instrumen hukum fundamental yang menjadi fondasi penguatan mutu dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). PP No. 23 Tahun 2004 menjabarkan kedudukan,…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/IV/2011 merupakan instrumen regulasi kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh Indonesia. Regulasi ini menstandarisasi profil kelembagaan serta klasifikasi dan…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KE…

Keputusan Menteri ini mengatur tata cara pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai bagian dari prosedur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturannya mencakup ketentuan dan prosedur pengajuan serta pengesahan rencana penggunaan TKA oleh pemberi kerja. RPTKA menjadi bagian penting dalam mekanisme administratif sebelum tenaga kerja asing dapat digunakan oleh per…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PE…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di luar hubungan kerja (sektor informal, pekerja mandiri, atau bukan penerima upah). Regulasi ini membedah mekanisme kepesertaan sukarela, tata cara pendaftaran perseorangan m…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan ini menghimpun tiga instrumen hukum strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi—Permenakertrans No. PER-37/MEN/XII/2006, Permenakertrans No. PER-38/MEN/XII/2006, dan Kepmenakertrans No. KEP 258/MEN/VI/2007—yang memperketat tata kelola kelembagaan, perizinan badan usaha, serta transparansi pembiayaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke l…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-…

Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2006 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER-32/MEN/XI/2006 dan Permenakertrans No. PER-33/MEN/XI/2006, yang dirancang untuk memperketat tata kelola operasional, standar sarana, dan kepatuhan finansial Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Mua…

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER…

Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.03/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur keterlibatan sektor swasta serta badan usaha dalam akselerasi pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Regulasi ini membedah kerangka kemitraan strategis antara pemerintah, badan usaha (BUMN, BUMD, maupun s…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Badan N…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.…

Memuat dua peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur mekanisme hubungan industrial secara bipartit. PER.31/MEN/XII/2008 memberikan pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha melalui perundingan bipartit, termasuk persiapan, pelaksanaan, pembuatan risalah, perjanjian bersama, dan tindak lanjut…

Naskah Kamus Jabatan Subsektor Perikanan: Kode KLUI 17

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 34 halaman ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.7 NAS

Naskah Kamus Jabatan Sektor Industri Tekstil Sub Sektor Industri Pemintalan: …

Merupakan referensi ketenagakerjaan yang menyajikan informasi berbagai jabatan dalam kegiatan industri pemintalan tekstil. Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit merupakan bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan industri nasional. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan produksi tekstil dan pengembangan jenis serta kualitas produk, diperlukan tenaga …

Himpunan Peraturan Keselamatan Kerja

Buku Himpunan Peraturan Keselamatan Kerja merupakan kompilasi komprehensif landasan hukum, regulasi, dan standar operasional yang mengatur pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan industri dan tempat kerja di Indonesia. Literatur ini menghimpun payung hukum utama—mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, peraturan pemerintah, hingga berbagai …

Analisis Dinamika Pasar Kerja 2005-2006

Buku yang disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Jakarta, 2006) ini mengkaji dinamika pasar kerja Indonesia periode 2003–2006 dengan fokus khusus pada data 2005-2006, dilatarbelakangi oleh kecenderungan peningkatan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun sejak krisis ekonomi 1997 yang tercatat mencapai 11,1 juta orang pada Februari 2006, sehingga pemerintah menargetkan penu…

Analisis Peluang Kesempatan Kerja di Sektor Industri

Buku ini disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Direktorat Pengembangan Pasar Kerja (Jakarta, November 2009), dilatarbelakangi oleh kondisi penyerapan tenaga kerja di sektor industri yang meskipun secara absolut sedikit meningkat dari 12,37 juta orang (2007) menjadi 12,55 juta orang (2008), namun komposisinya relatif menu…

Uraian Jabatan Tenaga Kerja Indonesia

Buku ini disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui Bagian Proyek Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Jakarta, Desember 2001), merupakan buku Uraian Jabatan Tenaga Kerja Indonesia (UJTKI) pertama yang disusun mengacu pada GBHN 2000-2004 tentang program penempatan tenaga kerja luar neger…

Pengembangan Model Program Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela Pola Pendampingan

Buku ini disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Volunteer (Volunteer Development Center), pertama kali diterbitkan Maret 2005 dan dicetak ulang tahun 2006 karena tingginya permintaan dari dinas daerah yang membidangi ketenagakerjaan, sebagai pedoman bagi Dinas Ketenagakerjaan di daer…

Pengembangan Model Program Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela Pola Pendampin…

Buku ini disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Volunteer (Volunteer Development Center), pertama kali diterbitkan April 2005 dan dicetak ulang Desember 2006 mengingat banyaknya permintaan dari dinas daerah agar para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dibekali buku pedoman, sebagai acuan ba…

Proseding Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Lembaga Produktivitas di 5 (Lima) …

Proseding ini disusun oleh Direktorat Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, melalui Proyek Pengembangan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tahun Anggaran 2002, sebagai dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pembentukan Lembaga Produktivitas yang dilaksanakan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi ekonomi sekaligus mempercepat penanganan krisis ek…

Software Pelatihan Produktivitas Seri Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Optimal

Modul pelatihan ini disusun untuk menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, dan inovatif dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Pembahasannya berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal berbasis nilai tambah, peningkatan produktivitas lingkungan, serta penyediaan solusi alternatif untuk mengatasi ancaman kelangkaan sumber daya alam secara berkesina…

Modul Pengembangan Sumber Daya Manusia

Modul ini dirancang sebagai panduan praktis bagi manajer dalam meningkatkan produktivitas produksi dan daya saing organisasi di era globalisasi. Pembahasannya mencakup strategi perbaikan produktivitas, proses desain manufaktur, ergonomi dan keselamatan kerja, perencanaan produksi, serta penerapan sistem manufaktur fleksibel berbasis teknologi informasi. Modul dilengkapi dengan evaluasi mandiri …

Pedoman Evaluasi Dampak Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela

Dokumen Pedoman Evaluasi Dampak Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela merupakan instrumen metodologis dan panduan operasional terstandar yang dirancang untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta dampak sosio-ekonomi dari penempatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di tengah masyarakat. Pedoman ini membedah kerangka evaluasi komprehensif yang mencakup tahapan pra-penempatan, proses pendampingan, hing…

Naskah Kamus Jabatan Sub Sektor Pertanian Tanaman bahan Makanan Pokok & Jasa …

Buku "Naskah Kamus Jabatan Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan Pokok & Jasa Pertanian dan Peternakan" diterbitkan pada bulan Maret 1981 oleh Proyek Penyusunan Kamus Jabatan, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.. Dokumen dengan kode KLUI 11 dan 14 ini menyajikan daftar standardisasi dan klasifikasi berbagai jenis jabatan …

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP…

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 230/MEN/2003 Tentang Golongan Dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja

Kamus Jabatan Nasional Seri Pertanian: Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan da…

Buku Kamus Jabatan Nasional Seri Pertanian: Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Pertanian Tanaman Lainnya Serta Jasa Pertanian, Sub Sektor Peternakan Dan Perikanan, Sub Sektor Kehutanan merupakan dokumen rujukan teknis dan standarisasi ketenagakerjaan yang memuat klasifikasi, kodifikasi, serta uraian jabatan komprehensif pada sektor agrobisnis dan pengelolaan sumber daya alam hayati. Litera…

Naskah Kamus Jabatan Sub Sektor Peternakan: Kode KLUI 13

Buku "Naskah Kamus Jabatan Sub Sektor Peternakan" diterbitkan pada bulan Maret 1981 oleh Proyek Penyusunan Kamus Jabatan, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.. Dokumen yang terdaftar dengan kode KLUI 13 ini berfungsi sebagai panduan rujukan yang memuat daftar klasifikasi dan standardisasi berbagai jenis pekerjaan atau jabatan s…

Model Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pemula Usaha melalui Sistem Waralaba

Buku ini membahas studi optimalisasi kinerja Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja. Penelitian mengidentifikasi kondisi pelatihan, penggunaan peralatan, serta berbagai aspek yang memengaruhi kinerja BLK. Hasil penelitian memberikan gambaran tingkat kinerja dan rekomendasi optimalisasi sebagai bahan pengembangan kebijakan pelatihan dan peningkatan kualit…