Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/V/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005–2009 merupakan pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Peraturan ini memuat visi, misi, kebijakan, program, serta sasaran strategis yang menjadi arah penyelenggaraan pembangu…
Buku ini merupakan publikasi yang memuat gambaran umum mengenai tugas, fungsi, kebijakan, dan program Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Publikasi ini menggambarkan upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kon…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip, jenis program, kepesertaan, pembiayaan, serta penyelenggaraan jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Peraturan i…
Dokumen buku referensi ketenagakerjaan bertajuk Suplemen Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia: Lengkap dengan Daftar Perusahaan Penerima Sertifikat SMK3 dan Zero Accident Award Tahun 2001 merupakan literatur hukum terpadu dan dokumentasi rekam jejak kepatuhan industri yang menghimpun regulasi ketenagakerjaan mutakhir pada masanya, dengan fokus utama pada penguatan Keselamatan dan Keseha…
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan merupakan kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Himpunan ini disusun sebagai sumber rujukan untuk memudahkan pekerja, pengusaha, praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam memperoleh serta memahami ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk mengenai hubungan kerja, perlin…
Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia terbitan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ini menyajikan tiga regulasi pilar utama hubungan industrial, yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kompilasi ini mengatur hak berserikat, pembe…
Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuannya mencakup persyaratan dan tata cara penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penempatan, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan ten…
Buku inimerupakan panduan praktis bagi pimpinan dan manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi serta mencegah risiko kebakaran di lingkungan kerja. Buku ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan dan pengawasan secara berkelanjutan untuk meminimalkan kerugian akibat kebakaran. Melalui daftar periksa (check list), setiap penanggung jawab diharapkan mampu memastikan area kerja berada dalam ko…
Buku ini merupakan kompilasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Himpunan ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur proses penempatan, hak dan kewajiban tenaga kerja, perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta peran pemerintah dan pihak terkait. Buku ini diharapkan dapat menja…
Buku Penyusunan Peta Data Pengangguran (Buku II) terbitan kerja sama Departemen Tenaga Kerja RI dan Badan Pusat Statistik (1999) menyajikan himpunan data statistik pengangguran di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Disusun sebagai respons dampak krisis ekonomi, buku ini merinci indikator penduduk usia kerja, angkatan kerja, penganggur penuh, hingga penganggur tidak penuh menurut…
Buku ini membahas pentingnya pembenahan sistem pengupahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Upah tidak hanya dipandang sebagai komponen biaya produksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Pembaruan sistem upah diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja, kemampuan …
Buku Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2014 terbitan Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal Kemnakertrans RI menyajikan alat ukur evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Berdasarkan Kepmenakertrans No. 166 Tahun 2014, pengukuran ini mencakup sembilan indikator utama, seperti perencanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatih…
Laporan hasil penelitian Dampak Krisis Moneter Terhadap Kesempatan Kerja yang disusun oleh Laboratorium Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia bekerja sama dengan BARENBANG Departemen Tenaga Kerja RI (1998) menganalisis kondisi ketenagakerjaan Indonesia akibat krisis moneter. Studi ini menyajikan potret kesempatan kerja, kondisi makroekonomi, dan kelompok rentan guna merumuskan kebijakan…
Buku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (2008) terbitan Biro Hukum Depnakertrans menyajikan regulasi ketenagakerjaan secara utuh. Buku ini hadir sebagai pedoman pemahaman hak, kewajiban, serta solusi permasalahan hubungan kerja demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan.
Buku Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005–2009 terbitan Pusat Hubungan Masyarakat Depnakertrans memuat arah kebijakan dan perencanaan kegiatan instansi. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra bagi unit Eselon I/II sekaligus dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Depnakertrans.
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis merupakan instrumen regulasi dan pedoman manajerial yang membedah pembagian peran operasional serta rincian beban kerja teknis di seluruh satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian di tingkat pusat dan daerah. Regulasi ini merinci secara sistem…
Buku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi instansi pascapenyesuaian nomenklatur. Diterbitkan oleh Pusat Hubungan Masyarakat pada 2011, peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pokok aparatur Kemenakertrans. Publik…
Peraturan ini mengatur efisiensi dan penyederhanaan prosedur administratif dalam memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kebijakan tersebut diterbitkan guna memangkas birokrasi perizinan, memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja, serta mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia.
Buku tanya-jawab ini ditujukan kepada orang tua, perawat, dan tenaga kesehatan primer yang merawat bayi dan balita. Dengan format tanya-jawab, buku membahas topik-topik penting seperti indikator tumbuh-kembang, tanda-tanda masalah kesehatan pada balita, imunisasi, nutrisi, pola makan, kebiasaan tidur, penanganan demam/infeksi ringan, serta stimulasi perkembangan motorik dan kognitif. Penyajian …
Buku ini memuat panduan penyampaian laporan tahunan mengenai pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi ILO yang telah maupun belum diratifikasi oleh Indonesia. Di dalamnya mengulas tata cara pelaporan, pengawasan, ratifikasi, hingga mekanisme penyampaian laporan oleh instansi terkait sebagai bahan rujukan resmi bagi masyarakat dan lembaga yang memerlukannya.
Buku kompilasi regulasi ini menghimpun dua instrumen hukum fundamental yang menjadi fondasi penguatan mutu dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). PP No. 23 Tahun 2004 menjabarkan kedudukan,…
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/IV/2011 merupakan instrumen regulasi kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di seluruh Indonesia. Regulasi ini menstandarisasi profil kelembagaan serta klasifikasi dan…
Buku "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja" menghimpun secara sistematis berbagai produk hukum dan regulasi yang menjadi acuan utama dalam penegakan hak serta perlindungan bagi tenaga kerja. Kompilasi ini mencakup beragam ketentuan mendasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sistem pengupahan, jaminan sosial ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hin…
Keputusan Menteri ini mengatur tata cara pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai bagian dari prosedur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturannya mencakup ketentuan dan prosedur pengajuan serta pengesahan rencana penggunaan TKA oleh pemberi kerja. RPTKA menjadi bagian penting dalam mekanisme administratif sebelum tenaga kerja asing dapat digunakan oleh per…
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di luar hubungan kerja (sektor informal, pekerja mandiri, atau bukan penerima upah). Regulasi ini membedah mekanisme kepesertaan sukarela, tata cara pendaftaran perseorangan m…
Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan ini menghimpun tiga instrumen hukum strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi—Permenakertrans No. PER-37/MEN/XII/2006, Permenakertrans No. PER-38/MEN/XII/2006, dan Kepmenakertrans No. KEP 258/MEN/VI/2007—yang memperketat tata kelola kelembagaan, perizinan badan usaha, serta transparansi pembiayaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke l…
Buku kompilasi regulasi ketenagakerjaan tahun 2006 ini menghimpun dua instrumen hukum teknis strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Permenakertrans No. PER-32/MEN/XI/2006 dan Permenakertrans No. PER-33/MEN/XI/2006, yang dirancang untuk memperketat tata kelola operasional, standar sarana, dan kepatuhan finansial Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Mua…
Dokumen Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.03/MEN/III/2008 merupakan landasan yuridis dan operasional yang mengatur keterlibatan sektor swasta serta badan usaha dalam akselerasi pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Regulasi ini membedah kerangka kemitraan strategis antara pemerintah, badan usaha (BUMN, BUMD, maupun s…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
Memuat dua peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur mekanisme hubungan industrial secara bipartit. PER.31/MEN/XII/2008 memberikan pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha melalui perundingan bipartit, termasuk persiapan, pelaksanaan, pembuatan risalah, perjanjian bersama, dan tindak lanjut…
Kamus Jabatan Nasional Seri Pertambangan Migas dan Nikel merupakan referensi ketenagakerjaan yang menyajikan informasi terperinci mengenai berbagai jabatan dan jenis pekerjaan dalam sektor pertambangan minyak, gas, dan nikel. Buku ini melengkapi Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) dengan memberikan informasi tidak hanya mengenai nama, kode, dan uraian tugas jabatan, tetapi juga persyaratan yang…
Merupakan referensi ketenagakerjaan yang menyajikan informasi berbagai jabatan dalam kegiatan industri pemintalan tekstil. Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit merupakan bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan industri nasional. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan produksi tekstil dan pengembangan jenis serta kualitas produk, diperlukan tenaga …
Kamus Jabatan Nasional Seri Jasa Pemerintah Tingkat Daerah dan Jasa Pemerintahan Lainnya merupakan referensi ketenagakerjaan yang memuat informasi berbagai jabatan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat daerah maupun jasa pemerintahan lainnya. Buku ini dilengkapi uraian jabatan, indeks nama jabatan berdasarkan abjad, kode KJI, dan kata pokok, serta penjelasan mengenai persyarat…
Merupakan referensi ketenagakerjaan yang memuat informasi jabatan yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing pada berbagai subsektor, yaitu kehutanan, pertambangan migas, industri kimia, industri logam dasar, aneka industri, konstruksi, perdagangan, pariwisata, serta pos dan telekomunikasi. Buku ini disusun untuk mendukung pengelolaan dan penempatan tenaga kerja asing sekaligus membantu pemerinta…
Merupakan referensi ketenagakerjaan yang menyajikan informasi berbagai jabatan dalam kegiatan pertambangan batu bara. Buku ini memuat uraian jabatan pada kegiatan pertambangan batu bara (KJI 21000), dilengkapi daftar indeks nama jabatan berdasarkan abjad, kode KJI, dan kata pokok, serta penjelasan mengenai persyaratan fisik, bakat, temperamen, dan minat. Informasi tersebut dapat menjadi acuan d…
Kamus Jabatan Nasional Seri Pertambangan Migas dan Nikel merupakan referensi ketenagakerjaan yang menyajikan informasi terperinci mengenai berbagai jabatan dan jenis pekerjaan dalam sektor pertambangan minyak, gas, dan nikel. Buku ini melengkapi Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) dengan memberikan informasi tidak hanya mengenai nama, kode, dan uraian tugas jabatan, tetapi juga persyaratan yang…
Buku Himpunan Peraturan Keselamatan Kerja merupakan kompilasi komprehensif landasan hukum, regulasi, dan standar operasional yang mengatur pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan industri dan tempat kerja di Indonesia. Literatur ini menghimpun payung hukum utama—mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, peraturan pemerintah, hingga berbagai …
Buku ini disusun oleh Departemen Tenaga Kerja RI, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Jakarta, Februari 1991), merupakan hasil kerja sama Direktorat Informasi dan Perencanaan Tenaga Kerja (Dit. Inforenta) dengan unit-unit lain di lingkungan Departemen Tenaga Kerja, sebagai kelanjutan dari penyusunan Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) dan Kamus Jabatan Nasional, khusus me…
Buku yang disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Jakarta, 2006) ini mengkaji dinamika pasar kerja Indonesia periode 2003–2006 dengan fokus khusus pada data 2005-2006, dilatarbelakangi oleh kecenderungan peningkatan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun sejak krisis ekonomi 1997 yang tercatat mencapai 11,1 juta orang pada Februari 2006, sehingga pemerintah menargetkan penu…
Buku ini memuat sejarah dan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Pembahasan meliputi penjelasan mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981, rancangan undang-undang, keterangan pemerintah kepada DPR-RI, pandangan umum fraksi-fraksi, tanggapan pemerintah, pembahasan dalam rapat kerja, penyampaian rancangan akhir, hingga pengesahan und…
Buku ini disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Direktorat Pengembangan Pasar Kerja (Jakarta, November 2009), dilatarbelakangi oleh kondisi penyerapan tenaga kerja di sektor industri yang meskipun secara absolut sedikit meningkat dari 12,37 juta orang (2007) menjadi 12,55 juta orang (2008), namun komposisinya relatif menu…
Buku ini disusun oleh Departemen Tenaga Kerja RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Jakarta, Agustus 1996), sebagai panduan di bidang pembukuan/administrasi bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) tenaga kerja penyandang cacat, dilatarbelakangi oleh kebutuhan, hasrat, dan hak tenaga kerja penyandang cacat yang sama seperti pekerja …
Buku ini disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui Bagian Proyek Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Jakarta, Desember 2001), merupakan buku Uraian Jabatan Tenaga Kerja Indonesia (UJTKI) pertama yang disusun mengacu pada GBHN 2000-2004 tentang program penempatan tenaga kerja luar neger…
Buku ini disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Volunteer (Volunteer Development Center), pertama kali diterbitkan Maret 2005 dan dicetak ulang tahun 2006 karena tingginya permintaan dari dinas daerah yang membidangi ketenagakerjaan, sebagai pedoman bagi Dinas Ketenagakerjaan di daer…
Buku ini disusun oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Volunteer (Volunteer Development Center), pertama kali diterbitkan April 2005 dan dicetak ulang Desember 2006 mengingat banyaknya permintaan dari dinas daerah agar para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dibekali buku pedoman, sebagai acuan ba…
Proseding ini disusun oleh Direktorat Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, melalui Proyek Pengembangan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tahun Anggaran 2002, sebagai dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pembentukan Lembaga Produktivitas yang dilaksanakan dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi ekonomi sekaligus mempercepat penanganan krisis ek…
Buku "Naskah Kamus Jabatan Sektor Industri Tekstil Sub Sektor Industri Pencelupan" (Seri 14) diterbitkan pada tahun anggaran 1981/1982 oleh Proyek Penyusunan Kamus Jabatan, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Dokumen dengan Kode KLUI 32113 ini disusun sebagai panduan acuan standar ketenagakerjaan yang memuat pemetaan, kualifik…
Buku "Naskah Kamus Jabatan Sub Sektor Industri Barang Mineral Bukan Logam, Kecuali Minyak Bumi dan Batubara" (Seri 22) diterbitkan pada tahun anggaran 1982/1983 oleh Proyek Penyusunan Kamus dan Analisa Jabatan Pusat dan Daerah di Pusat, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja R.I. Dokumen dengan Kode KLUI 36 ini berfungsi sebagai acuan resmi ketenagake…
Salah satu tolak ukur keberhasilan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian SDM adalah pencapaian kualifikasi keterampilan dan produktivitas kerja yang tercermin pada setiap pelaksanaan tugas pekerjaan yang dilakukan secara efektif, efesien dan standar. Standar Latihan Kerja (SLK) disusun mengacu kepada Standar Kualifikasi Keterampilan (SKK) yang berfungsi sebagai sarana yang mempunyai …