Menghimpun deskripsi, asas, norma, dan praktik hukum adat pada lima provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung). Disusun oleh tim BPHN untuk pemetaan karakteristik sistem sosial-budaya dan pranata adat setempat serta relevansinya terhadap pembinaan hukum nasional; mencakup ikhtisar sejarah, struktur kelembagaan adat, jenis sanksi, prosedur penyelesaian sengketa, dan contoh praktik
Buku ini disusun oleh Departemen Penerangan RI untuk mendokumentasikan peristiwa politik penting di Indonesia, yakni keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. Isinya memuat latar belakang kondisi politik, keamanan, dan sosial saat itu, isi dokumen Supersemar, serta interpretasi resmi pemerintah mengenai makna dan legitimasi hukum dari perintah tersebut. Buku ini juga …
Dokumen ini memuat pedoman teknis umum bagi pejabat perencana di instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam menyusun usulan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Pokok bahasannya meliputi pengusulan kegiatan, penyusunan dokumen persyaratan pengajuan, dan pengaturan syarat-persyaratan sebelum usulan tersebut diajukan